{"id":513591,"date":"2026-08-11T01:49:00","date_gmt":"2026-08-10T18:49:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/08\/11\/soroti-kejanggalan-bantuan-rp25-triliun-abu-salam-desak-mentan-minta-maaf-ke-rakyat-aceh\/"},"modified":"2026-08-11T01:49:00","modified_gmt":"2026-08-10T18:49:00","slug":"soroti-kejanggalan-bantuan-rp25-triliun-abu-salam-desak-mentan-minta-maaf-ke-rakyat-aceh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/08\/11\/soroti-kejanggalan-bantuan-rp25-triliun-abu-salam-desak-mentan-minta-maaf-ke-rakyat-aceh\/","title":{"rendered":"Soroti Kejanggalan Bantuan Rp2,5 Triliun, Abu Salam Desak Mentan Minta Maaf ke Rakyat Aceh"},"content":{"rendered":"<p><strong>BANDA ACEH<\/strong>, BANDA ACEH \u2014 Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, Teuku Emi Syamsyumi, melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola Kementerian Pertanian (Kementan) dalam penyaluran dana bantuan pemulihan sektor pertanian senilai Rp 2,5 triliun untuk Aceh.<\/p>\n<p>Pria yang akrab disapa Abu Salam itu mendesak Menteri Pertanian meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Aceh atas karut-marut dan minimnya transparansi dalam program tersebut.<\/p>\n<p>Menurut Abu Salam, narasi yang berkembang di publik seolah-olah pemerintah daerah menerima kucuran dana tunai dalam jumlah fantastis.<\/p>\n<p>Padahal, kata dia, realitas di lapangan menunjukkan mayoritas anggaran dikendalikan penuh oleh Satuan Kerja (Satker) Pusat melalui pengadaan barang, seperti alat dan mesin pertanian (alsintan) serta bibit.<\/p>\n<p>\u201cKementerian Pertanian harus meluruskan disinformasi ini dan meminta maaf kepada rakyat Aceh. Jangan sampai seolah-olah Aceh sudah diberikan uang Rp 2,5 triliun, padahal barangnya dikendalikan dari Jakarta dan Balai di Medan. Ada kejanggalan struktural di sini yang memicu kebingungan dan harapan palsu di tingkat petani,\u201d ujar Abu Salam di Banda Aceh, Selasa (11\/8\/2026).<\/p>\n<p>Lebih lanjut, ia menyoroti proses verifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dan mekanisme pengadaan barang yang dinilai berjalan layaknya <em>black box<\/em> atau ruang gelap tanpa pelibatan pengawasan daerah yang memadai.<\/p>\n<p>Skema <em>top-down<\/em> tersebut dinilai rawan penyimpangan dan berpotensi membuat ribuan alsintan berujung mangkrak karena tidak sesuai dengan topografi maupun kebutuhan riil kelompok tani di Aceh.<\/p>\n<p>\u201cJika Kementan berniat memulihkan lebih dari 100.000 hektare lahan sawah dan perkebunan di Aceh yang rusak akibat bencana, langkahnya harus konkret dan transparan. Buka data vendor pengadaannya, buka daftar penerimanya. Jangan jadikan bencana hidrometeorologi di Aceh sebagai ladang proyek pusat yang minim akuntabilitas,\u201d tegasnya.<\/p>\n<p>Sebagai penasihat di bidang investasi, Abu Salam mengingatkan bahwa pengelolaan dana bantuan yang tidak transparan dapat merusak iklim investasi daerah.<\/p>\n<p>Pemerintah Aceh saat ini tengah berupaya merancang peta jalan hilirisasi pertanian, termasuk rencana pembangunan fasilitas logistik rantai dingin (<em>cold storage<\/em>) berskala komersial dan pabrik pengolahan pascapanen untuk menarik penanam modal.<\/p>\n<p>Ia menegaskan, ekosistem investasi tersebut mustahil terwujud jika fondasi di sektor hulu, seperti pengadaan bibit dan rehabilitasi lahan, dikelola dengan manajemen yang sentralistik dan tertutup.<\/p>\n<p>Pemerintah Aceh, kata Abu Salam, menuntut Kementerian Pertanian segera membentuk skema audit bersama yang melibatkan otoritas daerah dan lembaga independen.<\/p>\n<p>\u201cKami menuntut perubahan sistem. Berhenti menggunakan pendekatan <em>hit and run<\/em>. Rakyat Aceh butuh kepastian pemulihan ekonomi, bukan sekadar angka triliunan di atas kertas berita acara,\u201d pungkasnya.[]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BANDA ACEH, BANDA ACEH \u2014 Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, Teuku Emi Syamsyumi, melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola Kementerian Pertanian (Kementan) dalam penyaluran dana bantuan pemulihan sektor pertanian senilai Rp 2,5 triliun untuk Aceh. Pria yang akrab disapa Abu Salam itu mendesak Menteri Pertanian meminta maaf secara terbuka kepada [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":513592,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[35],"tags":[319845,371688,479,13434],"series":[],"class_list":["post-513591","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh","tag-abu-salam","tag-bantuan-pertanian","tag-kementan","tag-aceh"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/513591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=513591"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/513591\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/513592"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=513591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=513591"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=513591"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=513591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}