{"id":520561,"date":"2026-09-14T12:02:00","date_gmt":"2026-09-14T05:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/09\/14\/jokowi-harus-mempertanggungjawabkan-kebijakannya-dan-diadili-kata-bem-si\/"},"modified":"2026-09-14T12:28:30","modified_gmt":"2026-09-14T05:28:30","slug":"jokowi-harus-mempertanggungjawabkan-kebijakannya-dan-diadili-kata-bem-si","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/09\/14\/jokowi-harus-mempertanggungjawabkan-kebijakannya-dan-diadili-kata-bem-si\/","title":{"rendered":"Jokowi Harus Mempertanggungjawabkan Kebijakannya dan Diadili, Kata BEM SI"},"content":{"rendered":"<p><b>BANDA ACEH<\/b> &#8211; Sepuluh tahun kepemimpinan <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/joko-widodo\/\">Joko Widodo<\/a> (<a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/jokowi\/\">Jokowi<\/a>) belum dianggap selesai begitu saja oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan.<\/p>\n<p>Meski Jokowi telah menuntaskan masa jabatannya sebagai Presiden ke-7 RI, sejumlah kelompok menilai masih ada persoalan <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/politik\/\">Politik<\/a> dan kebijakan yang harus dipertanggungjawabkan.<\/p>\n<p>Koordinator BEM SI Kerakyatan, Satria Noval Putra Ansar, bahkan meminta Jokowi mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang dinilai meninggalkan persoalan. Ia menyinggung apa yang disebutnya sebagai residu politik serta jejak buruk selama dua periode pemerintahan Jokowi.<\/p>\n<p>&#8220;Jokowi harus mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakannya dan diadili atas residu politik serta jejak buruk yang ditinggalkan,&#8221; ucapnya dalam tayangan YouTube Forum Aktual.\u00a0<\/p>\n<p>Evaluasi tajam tersebut disampaikan dalam diskusi yang membahas perjalanan 10 tahun pemerintahan Jokowi. BEM SI Kerakyatan menilai pemerintahan dua periode itu gagal merawat esensi demokrasi dan konstitusi di Indonesia.<\/p>\n<p>Salah satu sorotan utama adalah revisi Undang-Undang <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/kpk\/\">KPK<\/a>. Satria menilai perubahan tersebut menjadi titik awal yang memperlemah agenda pemberantasan korupsi dan independensi lembaga antirasuah.<\/p>\n<p>&#8220;KPK merupakan anak kandung reformasi yang seharusnya dijaga independensinya, bukan malah dilemahkan,&#8221; katanya.\u00a0<\/p>\n<p>Tak berhenti di persoalan KPK, BEM SI juga menyoroti praktik autocratic legalism serta dugaan pelanggaran etika bernegara. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90\/PUU-XXI\/2023 menjadi salah satu perkara yang disebut paling serius oleh Satria.<\/p>\n<p>&#8220;Yang paling parah menurut kami adalah Putusan MK Nomor 90. Ibarat pertandingan, aturannya diubah hanya demi menguntungkan satu pihak. Ini merupakan bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap konstitusi,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p>Kritik terhadap era Jokowi kemudian bersinggungan dengan posisi <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/gibran-rakabuming-raka\/\">Gibran Rakabuming Raka<\/a> sebagai Wakil Presiden. Satria menolak anggapan bahwa seseorang otomatis menjadi representasi anak muda hanya karena memiliki usia relatif muda.<\/p>\n<p>Menurutnya, generasi muda seharusnya direpresentasikan oleh sosok yang mampu menunjukkan sikap responsif, memiliki substansi pemikiran dan menghasilkan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat.<\/p>\n<p>&#8220;Anak muda itu bukan sekadar umur, tetapi tentang sikap dan keberpihakan. Jika dirasa tidak cakap dan tidak mampu mewakili anak muda, sebaiknya mengundurkan diri saja,&#8221; ungkap Satria.<\/p>\n<p>BEM SI Kerakyatan juga mengklaim telah melakukan berbagai aksi simbolik untuk mengawal purna tugas pemerintahan Jokowi. Bentuknya antara lain pemberian rapor merah dan ijazah &#8220;tidak lulus&#8221; atas kinerja 10 tahun pemerintahan.<\/p>\n<p>Selain itu, mahasiswa melakukan pelepasan ratusan tikus di depan Gedung DPR\/MPR RI serta aksi simbolik duka cita untuk kasus pelanggaran HAM yang dinilai masih belum tuntas.<\/p>\n<p>Rangkaian aksi tersebut menjadi bentuk penegasan bahwa berakhirnya masa pemerintahan Jokowi tidak serta-merta menghapus berbagai catatan yang menurut BEM SI perlu dievaluasi. Bagi mereka, persoalan kebijakan dan perjalanan politik selama satu dekade masih menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus diperhatikan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BANDA ACEH &#8211; Sepuluh tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) belum dianggap selesai begitu saja oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan. Meski Jokowi telah menuntaskan masa jabatannya sebagai Presiden ke-7 RI, sejumlah kelompok menilai masih ada persoalan Politik dan kebijakan yang harus dipertanggungjawabkan. Koordinator BEM SI Kerakyatan, Satria Noval Putra Ansar, bahkan meminta [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":520562,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"","_seopress_social_fb_title":"","_seopress_social_fb_desc":"","_seopress_social_fb_img":"","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"","_seopress_social_twitter_desc":"","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":0,"_seopress_analysis_target_kw":"","_seopress_news_disabled":"","_seopress_video_disabled":"","_seopress_video":[],"_seopress_pro_schemas_manual":[],"_seopress_pro_rich_snippets_disable_all":"","_seopress_pro_rich_snippets_disable":[],"_seopress_pro_schemas":[],"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[274908,1420],"series":[],"class_list":["post-520561","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-berita","tag-peristiwa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/520561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=520561"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/520561\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/520562"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=520561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=520561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=520561"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=520561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}