Di tengah penetapan sejumlah pejabat dan orang kepercayaan Menteri ATR\/BPN Nusron Wahid sebagai tersangka serta penyitaan barang bukti dugaan uang suap senilai Rp106,3 miliar, muncul keluhan dari daerah mengenai lambannya proses penyelesaian persoalan agraria.<\/p>\n
Keluhan itu disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah gubernur di Gedung DPR, Selasa (15\/9\/2026).<\/p>\n
Ironisnya, rapat yang digelar untuk membahas peran pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) tersebut justru memperlihatkan adanya persoalan koordinasi dan kepastian waktu dalam urusan pertanahan.<\/p>\n
Sherly mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengusulkan redistribusi lahan bagi petani sejak akhir 2025. Dari potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas sekitar 24.500 hektare, pemerintah daerah telah melakukan verifikasi dan menyatakan sekitar 16.000 hektare berstatus clear.<\/p>\n
Namun, setelah usulan disampaikan melalui Kantor Wilayah BPN kepada Kementerian ATR\/BPN, hingga rapat berlangsung belum ada kepastian mengenai tindak lanjutnya.<\/p>\n
\u201cKami sudah mengusulkan sejak akhir 2025, dari 24.500, kami sudah verifikasi dan sudah clear 16.000 hektar, diusulkan lewat Kanwil BPN kepada Kementerian ATR\/BPN, tetapi saat ini belum ada hasilnya,\u201d kata Sherly.<\/p>\n
Persoalan tersebut menjadi semakin krusial karena menyangkut kepastian hak petani atas tanah.<\/p>\n
Sherly mengatakan, sebagian petani di Maluku Utara memang telah memiliki lahan, tetapi belum mengantongi sertifikat. Di sisi lain, masih ada petani yang bahkan belum memiliki lahan untuk menopang kegiatan pertanian.<\/p>\n
\u201cAda petani yang punya lahan, tapi tidak punya sertifikat, sehingga kepastian hukum atas keberlanjutan panennya itu tidak ada, dan kemudian ada petani yang tidak punya lahan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Menurut Sherly, keberadaan GTRA di daerah sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, posisi gubernur sebagai ketua GTRA di daerah dinilai belum diimbangi dengan kewenangan yang memadai untuk mengeksekusi penyelesaian.<\/p>\n
\u201cSebagai ketua GTRA di daerah, kami merasa diberikan tanggung jawab tanpa ada kewenangan untuk mengeksekusi atau getting things done,\u201d katanya.<\/p>\n
Setahun Menunggu Kepastian<\/p>\n
Keluhan tersebut mendapat perhatian langsung dari Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.<\/p>\n
Dalam rapat itu, Rifqi mempertanyakan kepada Sherly apakah benar usulan redistribusi lahan tersebut telah diajukan selama satu tahun tetapi belum memperoleh kepastian.<\/p>\n
\u201cSatu tahun Ibu sudah ngajukan, belum ada kepastian sampai hari ini?\u201d tanya Rifqi.<\/p>\n
\u201cIya,\u201d jawab Sherly.<\/p>\n
Rifqi kemudian menyinggung Wakil Menteri ATR\/BPN Ossy Dermawan yang hadir dalam rapat tersebut.<\/p>\n
\u201cWaduh, Pak Wamen, ini Bu Gubernur Maluku Utara di-PHP selama 1 tahun,\u201d ujar Rifqi.<\/p>\n
Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan pemerintah daerah yang hingga kini masih menunggu kejelasan mengenai nasib lahan yang telah diverifikasi.<\/p>\n
Sherly menyebut, informasi terakhir yang diterima pemerintah daerah menyatakan eksekusi redistribusi lahan berada di Bank Tanah. Lahan tersebut nantinya direncanakan menjadi Hak Pengelolaan (HPL) dan kemudian dapat dimanfaatkan sebagai hak pakai oleh petani.<\/p>\n
Namun, persoalannya bukan hanya mengenai mekanisme. Pemerintah daerah membutuhkan kepastian kapan proses tersebut dapat direalisasikan.<\/p>\n
\u201cKami setuju bahwa kepastian tanah, semuanya clear secara undang-undang dan koordinasi dengan Kementerian ATR, Kehutanan, semuanya dijalankan dengan baik, tetapi tidak ada kepastian waktu,\u201d kata Sherly.<\/p>\n
Ia bahkan mengusulkan adanya batas waktu yang jelas, misalnya 30 atau 60 hari. Jika batas waktu tersebut terlewati, pemerintah daerah sebagai ketua GTRA harus memiliki jalur eskalasi untuk mengetahui kepada siapa persoalan tersebut dapat diteruskan.<\/p>\n
\u201cMungkin jika bisa diatur ada kepastian waktu, jika sudah melewati batas waktu tertentu 30 hari atau 60 hari, kami sebagai ketua GTRA bisa mengeskalasi ke mana,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Keluhan tersebut mencuat pada momentum yang sensitif. KPK sebelumnya melakukan OTT terkait dugaan suap layanan pertanahan di berbagai tingkatan di lingkungan ATR\/BPN.<\/p>\n
Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain empat orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR\/BPN Nusron Wahid, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz.<\/p>\n
Selain itu, KPK juga menetapkan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR\/BPN Lampri serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Coin Manurung sebagai tersangka.<\/p>\n
KPK juga menyita barang bukti dugaan uang suap yang nilainya mencapai Rp106,3 miliar.<\/p>\n
Rentetan penindakan tersebut membuat layanan pertanahan kembali menjadi sorotan. Terlebih, di sisi lain, pemerintah daerah mengeluhkan proses administratif yang berlarut dan minim kepastian waktu.<\/p>\n
Dua persoalan itu memang berada dalam konteks berbeda dan keluhan mengenai lambannya redistribusi lahan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Namun, momentum tersebut menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai tata kelola, transparansi, koordinasi, dan kepastian pelayanan pertanahan.<\/p>\n
Bagi Sherly, persoalan ini bukan sekadar urusan birokrasi. Redistribusi lahan berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.<\/p>\n
Ia berharap rencana pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) nantinya tidak berhenti pada penambahan struktur birokrasi, melainkan mampu memecahkan kebuntuan yang selama ini dirasakan pemerintah daerah dan masyarakat.<\/p>\n
\u201cKetika dikasih tanggung jawab untuk mengurangi kemiskinan atau meningkatkan pendapatan masyarakat dengan membagi tanah satu petani, satu keluarga, satu sampai dua hektar, itu sangat membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan menaikkan pendapatan masyarakat,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Kini, setelah OTT KPK mengguncang lingkungan ATR\/BPN, persoalan yang disampaikan Gubernur Maluku Utara ikut menambah sorotan terhadap tata kelola pertanahan.<\/p>\n
Satu pertanyaan yang masih menunggu jawaban adalah: mengapa lahan yang telah diverifikasi dan dinyatakan clear seluas 16.000 hektare masih harus menunggu kepastian selama hampir satu tahun?<\/p>\n
Bagi pemerintah daerah, yang dibutuhkan bukan sekadar prosedur yang berjalan, tetapi kepastian kapan tanah tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan petani.<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"