KPK<\/a>) menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan lingkungan kementerian tersebut pada Selasa malam, 15 September 2026.<\/p>\nSementara itu, di Kementerian Kehutanan, perhatian publik sebelumnya tertuju pada persoalan pengembalian amplop yang disebut berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani KPK.<\/p>\n
Dalam pemberitaan yang menjadi dasar pernyataan Erizal, KPK disebut menilai pengembalian tersebut telah terlambat dan jumlah uang yang dikembalikan juga tidak sesuai.<\/p>\n
Erizal kemudian membandingkan situasi tersebut dengan keputusan Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara mendadak.<\/p>\n
Menurut dia, hak prerogatif Presiden semestinya dapat digunakan untuk mengevaluasi para menteri berdasarkan persoalan yang berkembang di kementerian masing-masing.<\/p>\n
“Dia bahkan ingin melihat langsung seperti apa wajah Raja Juli Antoni dan Nusron Wahid yang dicopot secara mendadak seperti yang dialami Purbaya,” demikian pernyataan tegas Erizal, Rabu (16\/9\/2026).<\/p>\n
Erizal juga menilai isu tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian pejabat, tetapi menyangkut persoalan etika dan tata kelola pemerintahan.<\/p>\n
Ia berharap keputusan Presiden tidak hanya berhenti pada pergantian Menteri Keuangan, tetapi juga mempertimbangkan evaluasi terhadap menteri lain ketika muncul persoalan serius di lingkungan kementeriannya.<\/p>\n
“Bahkan, mungkin saja banyak orang yang akan mendukung, menyukuri hak prerogatif Presiden itu,” ujarnya.<\/p>\n
Meski demikian, usulan pencopotan tersebut merupakan pandangan Erizal.<\/p>\n
Sampai pemberitaan ini disusun, pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa Nusron Wahid maupun Raja Juli Antoni terlibat dalam tindak pidana yang tengah ditangani aparat penegak hukum.<\/p>\n
Belum terdapat pula keputusan resmi Presiden Prabowo terkait pencopotan kedua menteri tersebut berdasarkan informasi dalam pemberitaan yang menjadi rujukan.<\/p>\n
Karena itu, perkembangan penanganan perkara di KPK serta sikap resmi pemerintah terhadap posisi Nusron Wahid dan Raja Juli Antoni masih menjadi perhatian berikutnya<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"