Pernyataan Nusron tersebut disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18\/9\/2026), ketika ditanya mengenai perkara yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta.<\/p>\n
“Enggak tahu (duduk perkara kasus suap di Summarecon itu seperti apa),” kata Nusron.<\/p>\n
Nusron mengatakan dirinya menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Ia juga menyatakan Kementerian ATR\/BPN akan kooperatif apabila diperlukan dalam proses penyidikan perkara tersebut.<\/p>\n
Namun, pengakuan Nusron itu mendapat sorotan dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik<\/a>, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD<\/a>.<\/p>\n Dalam wawancara dengan Kompas TV, Jumat (18\/9\/2026), Mahfud menilai sulit bagi seorang menteri untuk sama sekali tidak mengetahui apabila perkara tersebut melibatkan sejumlah pejabat penting di kementeriannya, terlebih terdapat pihak yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR\/BPN.<\/p>\n “Menurut saya hampir mustahil untuk tidak tahu,” kata Mahfud.<\/p>\n Mahfud menilai keterlibatan pejabat tingkat eselon I dan beberapa orang yang disebut sebagai orang dekat Nusron membuat perkara tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh.<\/p>\n “Sampai pejabat-pejabat setingkat eselon I terlibat itu, apalagi sampai ada tiga orang, empat semuanya yang agak dekat, itu menurut saya agak terstruktur kegiatannya,” ujar Mahfud.<\/p>\n Meski demikian, Mahfud menekankan bahwa perkembangan perkara tetap harus dilihat berdasarkan hasil penyidikan KPK.<\/p>\n Ia meminta lembaga antirasuah tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti mengenai keterlibatan pihak lain.<\/p>\n Kasus tersebut bermula dari dugaan suap dalam pengurusan pembukaan blokir HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.<\/p>\n KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR\/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta lima pihak lainnya, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry.<\/p>\n Dari delapan tersangka tersebut, KPK menyebut empat orang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Keempatnya adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.<\/p>\n KPK menduga Erwin menjadi salah satu penghubung dalam perkara pengurusan HGB Summarecon. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, pada awal Agustus 2026 diduga terdapat permintaan uang Rp2 miliar untuk proses penerbitan sertifikat tanah Summarecon.<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"