{"id":521648,"date":"2026-09-20T16:42:00","date_gmt":"2026-09-20T09:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/09\/20\/ambang-batas-parlemen-memanas-demokrat-sodorkan-dapil-nasional-cegah-suara-hangus\/"},"modified":"2026-09-20T18:49:21","modified_gmt":"2026-09-20T11:49:21","slug":"ambang-batas-parlemen-memanas-demokrat-sodorkan-dapil-nasional-cegah-suara-hangus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/09\/20\/ambang-batas-parlemen-memanas-demokrat-sodorkan-dapil-nasional-cegah-suara-hangus\/","title":{"rendered":"Ambang Batas Parlemen Memanas, Demokrat Sodorkan Dapil Nasional Cegah Suara Hangus"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/b> – Perdebatan soal ambang batas parlemen<\/a> atau parliamentary threshold<\/em><\/a> (PT) kembali menghangat menjelang pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.<\/p>\n

Ketika Partai NasDem<\/a> konsisten mendorong PT 7 persen, Partai Demokrat<\/a> menawarkan konsep berbeda melalui \u201cDapil Nasional\u201d untuk mengurangi suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR.<\/p>\n

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan, partainya tidak ingin perdebatan hanya berhenti pada angka 5 persen atau 7 persen. Menurut dia, persoalan utama yang perlu diperhitungkan adalah berapa banyak suara rakyat yang berpotensi tidak mendapatkan representasi di parlemen.<\/p>\n

Dede mencontohkan penerapan PT 4 persen pada pemilu sebelumnya yang menurutnya menyebabkan jutaan suara tidak terkonversi menjadi kursi.<\/p>\n

\u201cKalau Demokrat sedang mengkaji, bukan soal persennya. Tapi soal berapa banyak suara rakyat yang nanti hangus kalau konsepnya hanya PT persen,\u201d kata Dede, Minggu (20\/9\/2026).<\/p>\n

Ia kemudian menawarkan konsep Dapil Nasional (national pool). Dalam gagasan tersebut, sisa suara dari partai-partai yang telah memenuhi ambang batas dikumpulkan untuk kemudian dikonversi menjadi kursi tambahan di DPR.<\/p>\n

\u201cItu sebabnya Demokrat sejak awal sudah mengusulkan konsep \u2018Dapil Nasional\u2019 (national pool). Di mana sisa suara rakyat dari partai-partai yang lolos threshold nanti akan dikonversi menjadi dapil nasional sehingga tidak ada suara rakyat yang terbuang,\u201d ujar Dede.<\/p>\n

Dede menyebut gagasan tersebut masih dalam tahap pengkajian internal. Demokrat juga mengaitkannya dengan mekanisme stembus accord yang pernah digunakan dalam Pemilu 1999.<\/p>\n

Konsep tersebut, menurut Dede, menjadi salah satu rujukan dalam mencari mekanisme agar suara pemilih tidak berhenti sebagai sisa suara yang tidak menghasilkan keterwakilan.<\/p>\n

\u201cDulu pernah dilakukan model stembus accord,\u201d katanya.<\/p>\n

Dede menambahkan, mekanisme serupa juga memiliki contoh penerapan di sejumlah negara, termasuk Selandia Baru dan Jerman. Namun, ia menegaskan konsep yang ditawarkan Demokrat masih digodok.<\/p>\n

\u201cLagi digodok dulu, ada sistem ini di Selandia Baru dan Jerman juga,\u201d ujar Dede.<\/p>\n

Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tetap mempertahankan usulan agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen. Paloh beralasan jumlah partai yang lebih sedikit di parlemen dinilai dapat membuat tata kelola demokrasi lebih efektif.<\/p>\n

Surya menyebut gagasan tersebut merupakan sikap yang konsisten diperjuangkan NasDem dari pemilu ke pemilu.<\/p>\n

\u201cNasDem mengusulkan 7 persen,\u201d kata Surya Paloh.<\/p>\n

Ia bahkan menyatakan NasDem siap menghadapi konsekuensi apabila ambang batas tersebut membuat partainya tidak lolos ke DPR. Surya mengatakan kepentingan nasional menjadi alasan partainya tetap mempertahankan usulan tersebut.<\/p>\n

Perbedaan pandangan itu menunjukkan bahwa pembahasan ambang batas parlemen tidak hanya berkutat pada pilihan angka, tetapi juga menyentuh desain keterwakilan suara pemilih di DPR.<\/p>\n

Di satu sisi, NasDem mendorong penyederhanaan jumlah partai melalui PT 7 persen. Di sisi lain, Demokrat mengusulkan mekanisme Dapil Nasional agar sisa suara tetap memiliki peluang dikonversi menjadi keterwakilan Politik<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Perdebatan soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) kembali menghangat menjelang pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":521649,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":true},"categories":[34],"tags":[4017,17257,274908,242,1420,1798],"series":[],"class_list":["post-521648","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-demokrat","tag-ambang-batas-parlemen","tag-berita","tag-politik","tag-peristiwa","tag-partai-demokrat"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/521648","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=521648"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/521648\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/521649"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=521648"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=521648"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=521648"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=521648"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}