{"id":521727,"date":"2026-09-21T15:06:00","date_gmt":"2026-09-21T08:06:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/09\/21\/munarman-bongkar-teknik-intelijen-kapolri-listyo-sigit-tak-diganti\/"},"modified":"2026-09-21T16:40:37","modified_gmt":"2026-09-21T09:40:37","slug":"munarman-bongkar-teknik-intelijen-kapolri-listyo-sigit-tak-diganti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/09\/21\/munarman-bongkar-teknik-intelijen-kapolri-listyo-sigit-tak-diganti\/","title":{"rendered":"Munarman Bongkar Teknik Intelijen Kapolri Listyo Sigit Tak Diganti"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/b> – Advokat publik Munarman<\/a> mengungkap pandangannya mengenai keberadaan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo<\/a> yang tetap menjabat pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto<\/a>.<\/p>\n

Menurut Munarman, keberlanjutan jabatan Kapolri tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika Politik<\/a> dan apa yang disebutnya sebagai teknik intelijen tertentu.<\/p>\n

Pernyataan itu disampaikan Munarman ketika membahas sejumlah perkara yang tengah menjadi sorotan di Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk perkara yang berkaitan dengan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka<\/a> sebagai calon wakil presiden serta pengujian ketentuan mengenai masa jabatan Kapolri.<\/p>\n

Munarman menilai persoalan tersebut perlu dilihat lebih jauh karena menyangkut penggunaan kekuasaan, proses politik, serta potensi kerugian yang ditanggung masyarakat.<\/p>\n

Terkait pencalonan Gibran, Munarman mempertanyakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan pendidikan.<\/p>\n

\u201cYang digunakan oleh Gibran untuk ikut kontestasi Pilpres itu adalah surat keterangan pada waktu hari H. Substansinya bukan menerangkan bahwa Gibran memiliki dokumen dari lembaga pendidikan luar negeri yang status pendidikannya setara dengan tingkat sekolah menengah atas,\u201d ujar Munarman di podcast Forum Keadilan Madilog, Senin (21\/9\/2026).<\/p>\n

Menurut dia, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut administrasi pencalonan, tetapi juga berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.<\/p>\n

\u201cApakah masyarakat dirugikan? Rakyat Indonesia dirugikan, sangat dirugikan,\u201d katanya.<\/p>\n

Munarman kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan besarnya anggaran negara yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu.<\/p>\n

\u201cBiaya politik yang dikeluarkan, anggaran negara untuk penyelenggaraan pemilu itu sampai dengan Rp76 triliun. Apakah itu bukan kerugian rakyat?\u201d ujarnya.<\/p>\n

Dalam kesempatan tersebut, Munarman juga menyinggung putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang sebelumnya memeriksa dugaan pelanggaran etik terkait proses lahirnya Putusan MK Nomor 90\/PUU-XXI\/2023.<\/p>\n

Menurut Munarman, putusan MKMK menjadi bagian dari rangkaian fakta persidangan yang perlu diperhatikan dalam menguji kembali proses yang terjadi di MK.<\/p>\n

\u201cPutusan MKMK ini menjadi bukti persidangan sekarang bahwa ada proses, ada etika yang dilanggar oleh MK pada saat memutuskan Putusan 90,\u201d kata Munarman.<\/p>\n

Ia juga mengaku memperoleh informasi mengenai adanya upaya pendekatan terhadap hakim-hakim MK dalam sejumlah perkara.<\/p>\n

\u201cSaya punya informasi bahwa beberapa kali MK itu coba didekati oleh pihak-pihak yang berperkara juga ada itu,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Munarman menyebut dugaan pendekatan tersebut juga pernah terjadi dalam perkara pengujian norma undang-undang. Namun, dia mengatakan upaya tersebut pada saat itu ditolak.<\/p>\n

\u201cSaya punya informasi juga bahwa ada upaya-upaya pendekatan terhadap hakim-hakim MK, tapi untungnya waktu itu ditolak,\u201d katanya.<\/p>\n

Munarman kemudian menghubungkan dinamika di MK dengan perkara lain yang menurutnya tidak kalah menarik, yakni pengujian Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai batas usia pensiun dan kemungkinan perpanjangan masa jabatan Kapolri.<\/p>\n

Menurutnya, keberadaan ketentuan tersebut perlu dilihat dari kepentingan kelembagaan dan dinamika politik yang lebih luas.<\/p>\n

Munarman juga menyoroti posisi Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang masih menjabat sebagai Kapolri pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n

\u201cKapolri sekarang diangkatnya pada periode yang lalu. Di periode presiden sekarang dia tidak diganti karena batas usianya masih ada,\u201d kata Munarman.<\/p>\n

Namun, Munarman kemudian menyampaikan klaim yang lebih jauh. Ia menyebut terdapat \u201cteknik-teknik intelijen tertentu\u201d yang menurutnya membuat Presiden merasa masih membutuhkan Kapolri saat ini.<\/p>\n

\u201cMelalui teknik-teknik intelijen tertentu sehingga presiden merasa membutuhkan Kapolri yang sekarang tetap menjabat, meminta presiden supaya memperpanjang dia,\u201d ujar Munarman.<\/p>\n

Munarman kemudian menggambarkan fenomena tersebut sebagai bagian dari kekuatan politik dan kekuatan institusional.<\/p>\n

\u201cItulah kekuatan politik. Saya bilang tadi, itulah kekuatan senjata,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Munarman mengatakan setidaknya terdapat dua perkara yang menarik perhatian dalam pembahasan mengenai MK.<\/p>\n

Pertama, perkara sengketa Pilpres yang diajukan oleh Denny Indrayana dan sejumlah pihak terkait dengan keabsahan persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.<\/p>\n

Kedua, perkara pengujian ketentuan dalam UU Polri yang berkaitan dengan batas usia pensiun serta kemungkinan perpanjangan masa jabatan Kapolri.<\/p>\n

\u201cMahkamah Konstitusi yang terdiri dari sembilan hakim konstitusi atau dikenal dengan Nine Solomon sekarang sedang disoroti, terutama bagi kami dua kasus yang sangat menarik,\u201d kata Munarman.<\/p>\n

Ia menjelaskan, perkara pertama berkaitan dengan sengketa Pilpres dan persyaratan pencalonan Gibran. Sedangkan perkara kedua menyangkut ketentuan baru mengenai masa jabatan Kapolri dan usia pensiun.<\/p>\n

\u201cDua pemohon menghendaki ketentuan tersebut dibatalkan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

\"image_print\"<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Advokat publik Munarman mengungkap pandangannya mengenai keberadaan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tetap menjabat pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":521728,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":true},"categories":[34],"tags":[274908,11613,3273,1420,242,2081],"series":[],"class_list":["post-521727","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-berita","tag-gibran-rakabuming-raka","tag-munarman","tag-peristiwa","tag-politik","tag-prabowo-subianto"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t