<\/b><\/p>\n
BANDA ACEH<\/b>\u00a0 \u2014 Pengangkatan Silfester Matutina sebagai Komisaris Independen PT Pelindo Jasa Maritim kembali menyoroti persoalan status hukumnya.<\/p>\n
Silfester diketahui merupakan terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, sementara pelaksanaan eksekusi pidana terhadap dirinya belum terlaksana.<\/p>\n
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti (Usakti), Abdul Fickar Hadjar, saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Rabu (23\/9\/2026), menilai status tersebut semestinya menjadi perhatian dalam pengisian jabatan komisaris di perusahaan BUMN.<\/p>\n
“Narapidana seharusnya tidak bisa menjadi pejabat publik, termasuk komisaris BUMN,” kata Fickar.<\/p>\n
Menurut Fickar, persoalan Silfester bukan hanya menyangkut pengangkatan sebagai komisaris, tetapi juga status putusan pidana yang hingga kini belum dijalankan.<\/p>\n
“Harusnya dibatalkan,” tegasnya.<\/p>\n
Fickar meminta pihak yang berwenang meninjau kembali pengangkatan tersebut dengan memperhatikan status hukum Silfester serta ketentuan yang berlaku bagi pengisian jabatan di lingkungan BUMN.<\/p>\n
“Kalau putusannya sudah inkrah, eksekusinya harus dijalankan. Jangan sampai status hukum yang belum selesai dalam tahap eksekusi justru tidak menjadi pertimbangan dalam pengangkatan pejabat perusahaan negara,” ujarnya.<\/p>\n
Berdasarkan dokumen Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) yang diperoleh Monitorindonesia.com, PT Pelindo Jasa Maritim melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris.<\/p>\n
Dalam poin PERTAMA, Eris Herryanto diberhentikan dengan hormat dari jabatan Komisaris Independen PT Pelindo Jasa Maritim.<\/p>\n
“Memberhentikan dengan hormat Sdr. Eris Herryanto sebagai Komisaris Independen PT Pelindo Jasa Maritim\u2026 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut,” demikian bunyi keputusan tersebut.<\/p>\n
Selanjutnya, pada poin KEDUA, pemegang saham mengangkat Silfester Matutina untuk menggantikan Eris Herryanto.<\/p>\n
“Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Jasa Maritim sebagai berikut: 1. Silfester Matutina: Komisaris Independen,” tulis dokumen itu.<\/p>\n
Masa jabatan Silfester ditetapkan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak tanggal ditetapkannya keputusan RUPS, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku.<\/p>\n
Pengangkatan tersebut tertuang dalam keputusan pemegang saham PT Pelindo Jasa Maritim tertanggal 25 Juni 2026. Dengan keputusan itu, Silfester masuk ke jajaran komisaris perusahaan yang berada dalam grup Pelindo.<\/p>\n
Sebelum masuk ke Pelindo Jasa Maritim, Silfester juga tercatat sebagai Komisaris Independen PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD. Ia diangkat berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor SK-58\/MBU\/03\/2025 tertanggal 18 Maret 2025.<\/p>\n
Di sisi lain, persoalan hukum Silfester belum berhenti. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 287 K\/Pid\/2019 menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara terkait fitnah terhadap Jusuf Kalla. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.<\/p>\n
Kejaksaan Agung sebelumnya juga menegaskan bahwa upaya hukum peninjauan kembali tidak menunda pelaksanaan eksekusi.<\/p>\n
Pada Agustus 2025, Kejagung menyatakan Silfester tetap harus menjalani hukuman berdasarkan putusan yang telah inkrah.<\/p>\n
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriatna, yang kemudian menjabat Kapuspenkum Kejagung, pernah menjelaskan bahwa upaya eksekusi terhadap Silfester telah dilakukan.<\/p>\n
Menurutnya, pada 2019 upaya tersebut terhambat karena Silfester sempat tidak ditemukan, kemudian situasi pandemi Covid-19 turut menjadi kendala.<\/p>\n
Memasuki 2026, persoalan tersebut bahkan membuat Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung dilibatkan untuk membantu proses pencarian Silfester.<\/p>\n
Sementara itu, ketentuan mengenai pengangkatan Dewan Komisaris BUMN mensyaratkan antara lain calon mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit dalam lima tahun sebelum pengangkatan, serta tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, anak perusahaan, atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam periode yang ditentukan.<\/p>\n
Ketentuan tersebut diatur dalam Permen BUMN Nomor PER-3\/MBU\/03\/2023.<\/p>\n
Permen tersebut juga mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris\/Dewan Pengawas BUMN dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS atau Menteri.<\/p>\n
Salah satu alasan pemberhentian yang diatur adalah apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<\/p>\n
Dengan demikian, pengangkatan Silfester sebagai Komisaris Independen PT Pelindo Jasa Maritim kini bersinggungan dengan dua fakta yang tercatat: keputusan pemegang saham yang mengangkatnya pada Juni 2026 dan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi pelaksanaan eksekusinya masih menjadi persoalan.<\/p>\n
Silfester sendiri dikenal sebagai Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) dan pernah menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo<\/a>-Gibran pada Pilpres 2024<\/a><\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"