BRAN bukan lembaga dengan pekerjaan ringan. Reforma agraria bersentuhan langsung dengan persoalan penguasaan tanah, konflik masyarakat dengan perusahaan, tumpang tindih izin, ketimpangan kepemilikan lahan, hingga dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan tanahnya.<\/p>\n
Karena itu, publik berhak mempertanyakan modal dan rekam jejak Dedi untuk memimpin lembaga tersebut.<\/p>\n
\u201cEmangnya Dedi Prasetyo bisa apa?\u201d ujar Dewan Pembina Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR), Edison, saat menyoroti penunjukan mantan Wakapolri tersebut, Kamis (2\/10\/2026).<\/p>\n
Menurut Edison, dirinya pesimistis Dedi mampu menyelesaikan konflik agraria karena persoalan tersebut memiliki kompleksitas yang jauh lebih rumit dibandingkan persoalan keamanan dan penegakan hukum yang selama ini menjadi ranah kepolisian.<\/p>\n
\u201cEmangnya Dedi Prasetyo bisa apa? Urusan konflik agraria? Kita pesimis. Sewaktu Wakapolri saja tidak bisa apa-apa, malah diberikan jabatan Ketua BRAN yang jelas kompleksitas konfliknya jauh lebih rumit,\u201d kata Edison.<\/p>\n
Dirinya bahkan menilai publik perlu melihat dan menguji terlebih dahulu rekam jejak penanganan persoalan agraria ketika Dedi masih berada di jajaran Polri.<\/p>\n
\u201cKita lihat saja, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa nantinya,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Pernyataan tersebut merupakan kritik Edison terhadap kapasitas Dedi, bukan kesimpulan bahwa Dedi pasti gagal. Sebab, BRAN sendiri baru dibentuk dan Dedi baru dilantik sebagai kepala lembaga tersebut.<\/p>\n
Dedi saat ini bahkan masih menyiapkan struktur organisasi BRAN. Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara serta Kementerian PAN-RB untuk menentukan pejabat yang akan mengisi struktur lembaga tersebut sebelum BRAN menjalankan tugas secara penuh.<\/p>\n
Namun, bagi Edison, persoalan utama reforma agraria tidak berhenti pada urusan kelembagaan. Akar masalahnya, kata dia, adalah konflik penguasaan tanah, dugaan perampasan lahan, dan kriminalisasi petani.<\/p>\n
\u201cYang paling intinya, masalah konflik agraria itu adalah perampasan lahan dan kriminalisasi. Sekarang selama ini pihak yang selalu mendukung aksi perampasan lahan itu siapa? Lalu yang sering kali mengkriminalisasi petani siapa?\u201d tegas Edison.<\/p>\n
Pertanyaan tersebut penting dibuka secara transparan. Berapa banyak laporan masyarakat terkait konflik agraria yang masuk ke kepolisian? Berapa yang naik ke tahap penyidikan? Berapa yang berakhir di pengadilan? Berapa yang akhirnya memberikan kepastian hak kepada masyarakat? Jangan sampai negara sibuk membentuk lembaga baru, tetapi gagal membuka kembali tumpukan konflik lama.<\/p>\n
Data yang dihimpun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan diberitakan Mongabay mencatat ribuan orang menjadi korban konflik agraria dalam periode 2004-2025, termasuk korban kriminalisasi. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria bukan persoalan kecil yang bisa diselesaikan hanya melalui pembentukan lembaga baru.<\/p>\n
Edison meminta Dedi tidak hanya berbicara mengenai pembentukan struktur BRAN, tetapi segera membuka basis data konflik agraria secara nasional.<\/p>\n
\u201cKalau mau jujur, silakan dibuka dulu saat ini berapa total seluruh laporan polisi dari masyarakat terkait konflik agraria di Republik ini, berapa yang ada ujungnya?\u201d kata Edison.<\/p>\n
Salah satu persoalan yang patut menjadi perhatian adalah konflik agraria yang berkaitan dengan PT Agrinas Palma Nusantara.<\/p>\n
Sejumlah sengketa lahan yang melibatkan Agrinas telah menjadi perhatian publik. Karena itu, penyelesaian konflik yang melibatkan perusahaan tersebut akan menjadi salah satu ujian penting terhadap independensi lembaga reforma agraria. Dalam konteks ini, Edison melontarkan kritik yang jauh lebih keras terhadap alasan di balik penunjukan Dedi.<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"