{"id":524363,"date":"2026-10-05T10:06:00","date_gmt":"2026-10-05T03:06:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/10\/05\/pengakuan-eks-mendikbud-soal-penyetaraan-ijazah-gibran-belum-pernah-urusan-itu-sampai-ke-saya\/"},"modified":"2026-10-05T10:13:38","modified_gmt":"2026-10-05T03:13:38","slug":"pengakuan-eks-mendikbud-soal-penyetaraan-ijazah-gibran-belum-pernah-urusan-itu-sampai-ke-saya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/10\/05\/pengakuan-eks-mendikbud-soal-penyetaraan-ijazah-gibran-belum-pernah-urusan-itu-sampai-ke-saya\/","title":{"rendered":"Pengakuan Eks Mendikbud soal Penyetaraan Ijazah Gibran: Belum Pernah Urusan Itu Sampai ke Saya"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH –<\/b> Polemik seputar surat keterangan penyetaraan ijazah sekolah menengah atas (SMA)\/ sekolah menengah kejuruan (SMK) luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka<\/a> terus bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2016-2019, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa selama dirinya menjabat sebagai Mendikbud, ia tidak pernah menangani atau memproses surat keterangan penyetaraan ijazah dari luar negeri.<\/p>\n

Pernyataan tersebut disampaikan Muhadjir melalui keterangan tertulis pada Sabtu (3\/10\/2026).<\/p>\n

Menurutnya, prosedur administrasi untuk penyetaraan ijazah tingkat sekolah menengah memang tidak pernah sampai ke meja menteri.<\/p>\n

“Selama saya jadi Mendikbud belum pernah ada satu pun urusan semacam itu sampai ke saya,” ungkap Muhadjir.\u00a0<\/p>\n

Muhadjir menjelaskan, kewenangan teknis penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri setingkat SMA\/SMK sepenuhnya berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjendikdasmen).<\/p>\n

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 29 Tahun 2014, yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Mendikbud era Mohammad Nuh.<\/p>\n

“Berdasarkan Permendikbud 29 Tahun 2014, urusan penyetaraan ijazah luar negeri tidak sampai ke menteri. Urusannya sudah dilimpahkan ke Dirjen,” jelasnya.<\/p>\n

Denny Indrayana Persoalkan Penerbitan ‘Superkilat’<\/h2>\n

Gugatan terkait keabsahan dan prosedur penyetaraan ijazah Gibran sebelumnya diajukan oleh Denny Indrayana bersama rekan-rekannya di Mahkamah Konstitusi.<\/p>\n

Berdasarkan pantauan dari laman resmi MK, persidangan perkara ini telah memasuki agenda pembuktian.<\/p>\n

Pada sidang yang digelar Jumat (2\/10\/2026), majelis hakim mendengarkan keterangan dari pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Atase Pendidikan KBRI Singapura, serta Atase Pendidikan KBRI Australia.<\/p>\n

Dalam risalah persidangan, Denny Indrayana dkk mengkritisi proses penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran yang diterbitkan oleh Kemendikbud Ditjendikdasmen karena terindikasi diproses secara “superkilat”.<\/p>\n

Atas dasar tersebut, pihak pemohon meminta MK untuk:<\/p>\n