Menurut Patrialis, dalam praktik sengketa hasil Pilpres, pihak yang mengajukan permohonan pada dasarnya adalah pasangan calon yang berkontestasi dalam pemilihan.<\/p>\n
\u201cKalau sengketa Pilpres, yang mengajukan itu adalah pasangan calon. Sekarang, yang mengajukan ini pasangan calon apa bukan?\u201d kata Patrialis dalam keterangan resminya, Senin (5\/10\/2026).<\/p>\n
Dia juga menyoroti kedudukan para pihak lain dalam sengketa Pilpres yang menurutnya terkait langsung dengan peserta pemilu. \u201cOleh karena itu, pihak-pihaknya pun menurut saya tidak masuk kualifikasi,\u201d ujarnya.\u00a0<\/p>\n
Patrialis menegaskan pandangannya tersebut bukan ditujukan kepada pribadi para pemohon, melainkan pada konstruksi hukum sengketa hasil pemilu.\u00a0<\/p>\n
\u201cSekali lagi, saya hormati tokoh-tokoh bangsa yang ada di sana. Tapi kita bicara sistem, bicara hukum, bicara negara,\u201d katanya.\u00a0<\/p>\n
Selain persoalan kedudukan hukum para pemohon, Patrialis menilai sebagian materi dalam posita maupun petitum perkara juga menyangkut kewenangan lembaga lain.\u00a0<\/p>\n
\u201cBanyak kewenangan dari lembaga lain yang bisa mengatasi masalah-masalah itu. Bahkan menurut saya sebagian itu tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Karena itu, Patrialis meminta agar perkara tersebut dilihat dengan tetap berpegang pada pembagian kewenangan dalam sistem ketatanegaraan. \u201cMK itu juga ada batasannya,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia berharap hakim konstitusi mengabulkan petitum yang meminta Gibran didiskualifikasi.<\/p>\n
“Insya Allah harapannya dari kami permohonannya dikabulkan, Gibran bisa didiskualifikasi,” ujar Denny Indrayana yang juga menjadi pemohon perkara nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026, Sabtu (3\/10\/2026).\u00a0<\/p>\n
Denny menilai permohonan tersebut perlu dikabulkan karena, menurut klaimnya, persidangan PHPU telah membuktikan Gibran tidak memiliki ijazah pendidikan SMA. Dia juga mengeklaim persidangan menunjukkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum<\/a> (PKPU) merupakan aturan yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi putra Presiden ke-7 Joko Widodo<\/a> (Jokowi<\/a>) tersebut.<\/p>\n Dia berharap putusan MK dapat menjadi solusi atas persoalan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Menurutnya, apa pun putusan yang dijatuhkan harus dihormati dan ditaati semua pihak<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"