Syahganda menilai Prabowo<\/a> membutuhkan wakil presiden yang aktif bekerja dan mampu membagi beban pemerintahan. Menurutnya, figur seperti Jusuf Kalla (JK) maupun Boediono dapat menjadi gambaran mengenai sosok wakil presiden yang mampu menjalankan fungsi pendamping presiden secara efektif.<\/p>\n Pernyataan itu disampaikan Syahganda saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam sebuah siniar yang disiarkan melalui YouTube pada 3 Oktober 2026.<\/p>\n Syahganda menilai posisi wakil presiden tidak cukup hanya bersifat simbolis. Terlebih, Prabowo tengah mendorong perubahan besar dalam arah kebijakan ekonomi nasional.<\/p>\n Ia kemudian membandingkan peran wakil presiden pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), khususnya ketika Jusuf Kalla mendampingi pemerintahan tersebut.<\/p>\n \u201cWaktu Jusuf Kalla sama SBY, JK itu menangani persoalan Aceh, waktu tsunami, ada gempa bumi, persoalan ekonomi, JK bekerja. Dulu Boediono juga bekerja. Nah, ini wapres tidak bekerja,\u201d kata Syahganda.<\/p>\n Ia bahkan melontarkan kritik lebih keras terhadap Gibran. Syahganda menilai seorang wakil presiden semestinya memiliki kapasitas dan wibawa untuk menjalankan berbagai agenda kenegaraan.<\/p>\n \u201cBahkan untuk sekadar gunting pita dalam proyek-proyek besar saja, seorang wapres itu harus punya wibawa. Ini wapresnya tidak ada wibawa,\u201d ujarnya.<\/p>\n Selain menyoroti kinerja, Syahganda turut membawa sejumlah kontroversi yang membayangi Gibran sejak proses pencalonannya. Ia menyinggung polemik putusan Mahkamah Konstitusi serta persoalan ijazah yang hingga kini menjadi perdebatan publik.<\/p>\n \u201cAnda itu sudah tidak pantas lagi, sudah jelas cacat ijazah, cacat konstitusi, dan lain-lain. Sudah selesai saja,\u201d tegasnya.<\/p>\n Syahganda berpandangan beban pemerintahan yang dipikul Prabowo sangat besar. Karena itu, presiden dinilai membutuhkan sosok wakil yang benar-benar dapat mengambil alih sebagian tugas ketika kepala negara sedang menjalankan agenda lain.<\/p>\n Menurut dia, pembagian tugas tersebut penting agar pemerintahan tetap berjalan secara efektif di berbagai wilayah dan bidang secara bersamaan.<\/p>\n Syahganda juga menyebut konstitusi membuka ruang pergantian wakil presiden apabila Gibran memilih mengundurkan diri. Dalam skenario tersebut, ia berharap partai Politik<\/a> dapat mencari titik temu untuk mengusulkan sosok yang lebih senior atau teknokrat dengan kemampuan kepemimpinan seperti JK atau Boediono.<\/p>\n \u201cKita cari orang yang betul-betul bisa ikut bekerja. Kalau Prabowo di luar negeri, dia bisa bekerja di dalam negeri. Kalau Prabowo ke Indonesia Timur, dia urus Indonesia Barat. Kalau Prabowo urusan udara, dia bisa urusan laut,\u201d tuturnya.<\/p>\n Syahganda menegaskan, pola kerja seperti itulah yang menurutnya dibutuhkan dalam dua tahun pemerintahan ke depan. Ia menginginkan wakil presiden tidak sekadar mendampingi presiden secara formal, tetapi benar-benar menjadi mitra kerja yang mampu membantu menyelesaikan beban pemerintahan.<\/p>\n \u201cNah, sosok pendamping seperti ini yang seharusnya dicari di dua tahun pemerintahan ini,\u201d pungkas Syahganda<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"