Refly menilai putusan MK memiliki dua sisi. Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden karena tidak didiskualifikasi, sementara dalam pertimbangan perkara, pihak pemohon menyoroti temuan MK terkait dokumen pendidikan Gibran.<\/p>\n
\u201cBaru kali ini putusan MK digembirakan oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA,\u201d ujarnya kepada wartawan usai persidangan putusan di gedung MK, Selasa 6 Oktober 2026.<\/p>\n
Menurut Refly, pertimbangan tersebut dapat menjadi dasar untuk menempuh mekanisme pemberhentian atau pemakzulan melalui lembaga negara lain sesuai ketentuan UUD 1945.<\/p>\n
\u201cSebenarnya dikatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa urusan ini adalah urusan lembaga lain menurut Undang-Undang Dasar 1945,\u201d tegasnya.<\/p>\n
\u201cMaksudnya adalah urusan DPR, kemudian ke MK, kemudian balik ke DPR, ke MPR, dan kemudian insya Allah akan ada pemberhentian Gibran Rakabuming Raka,\u201d sambungnya.<\/p>\n
Refly juga meminta Gibran mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Dia menilai langkah tersebut berkaitan dengan persoalan pemenuhan syarat pendidikan yang dipersoalkan dalam perkara.<\/p>\n
\u201cTetapi, kalau kita misalnya tahu diri, sudah tidak memenuhi syarat harusnya pakai yang namanya etika berpemerintahan, wajib mengundurkan diri. Tapi enggak tahu ya, nanti mungkin satu dua hari ini saya yakin Gibran akan mengundurkan diri,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Dia menilai terdapat dua hal yang dapat menjadi dasar pengajuan proses pemakzulan Gibran ke DPR.<\/p>\n
Pertama, Refly mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan minimal setingkat sekolah menengah atas atau SLTA. Kedua, dia menyinggung dugaan kebohongan publik atau people deception.<\/p>\n
\u201cYa, saya hanya menggarisbawahi lagi bahwa ingat ya, bahwa modal pemakzulan terhadap Gibran ke DPR nanti sudah dua nih. Satu, tidak lagi memenuhi syarat yaitu syarat pendidikan minimal SLTA. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela yaitu melakukan kebohongan publik, people deception,\u201d pungkasnya.<\/p>\n
Sebelumnya, MK menyatakan permohonan PHPU Pilpres 2024<\/a> yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya tidak dapat diterima.<\/p>\n \u201cMenyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,\u201d ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"