Pasal 18 ayat (3) yang menjadi kontroversi dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka<\/a> sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024<\/a>, justru tidak pernah dibahas di Komisi II DPR.<\/p>\n Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan, ketentuan tersebut tidak tercantum dalam draf resmi PKPU yang diterima Komisi II DPR. Pasal serupa juga tidak ditemukan dalam dokumen yang dipegang peserta uji publik sebelum peraturan itu diterbitkan<\/p>\n Ia mengatakan, terdapat surat yang masuk dalam proses tersebut, tetapi substansi pasal yang dipersoalkan tidak ditampilkan dalam presentasi pembahasan bersama DPR.<\/p>\n \u201cKami tidak pernah membahas itu, ya (Pasal 18 ayat 3 PKPU). Draf yang kami terima juga tidak ada itunya, ya, yang resmi kami terima, gitu,” kata Doli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.<\/p>\n Politikus Partai Golkar itu juga meluruskan dugaan bahwa pasal tersebut baru disisipkan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.<\/p>\n Doli mengaku semula menduga ketentuan itu dimasukkan setelah putusan MK. Namun, informasi yang diperolehnya menunjukkan pasal tersebut sudah ada sebelum putusan dibacakan.<\/p>\n \u201cWaktu itu dugaan saya, pasal ini dimasukkan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, gitu loh. Ternyata sebelum putusan Mahkamah Konstitusi,\u201d kata Doli.<\/p>\n Meski demikian, Doli belum mengungkap pihak maupun tahapan yang memungkinkan ketentuan tersebut masuk ke dalam rancangan PKPU. Ia menyatakan akan menjelaskan persoalan itu pada waktu dan forum yang tepat.<\/p>\n \u201cNah, masuknya di mana? Nanti saya jelaskan, ya, di waktu dan ruang yang tepat,\u201d kata Doli.<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"