{"id":525625,"date":"2026-10-13T07:00:46","date_gmt":"2026-10-13T00:00:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/?p=525625"},"modified":"2026-10-13T07:35:25","modified_gmt":"2026-10-13T00:35:25","slug":"demokrasi-di-ambang-kehancuran-mk-tak-temukan-bukti-ijazah-setara-sma-gibran-tetapi-kekuasaan-tetap-bertahan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/10\/13\/demokrasi-di-ambang-kehancuran-mk-tak-temukan-bukti-ijazah-setara-sma-gibran-tetapi-kekuasaan-tetap-bertahan\/","title":{"rendered":"Demokrasi di Ambang Kehancuran: MK Tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA Gibran, tetapi Kekuasaan Tetap Bertahan"},"content":{"rendered":"

A<\/span>DA saat ketika sebuah negara tidak sedang kehilangan demokrasi karena tidak lagi menyelenggarakan pemilu. Negara itu justru mulai kehilangan demokrasi<\/a> ketika pemilu tetap berlangsung, pejabat tetap dilantik, lembaga-lembaga negara tetap bekerja, dan konstitusi tetap dikutip dalam setiap pidato resmi\u2014tetapi kepatuhan terhadap prinsip hukum tidak lagi terasa sama bagi semua orang.<\/p>\n

Indonesia sedang menghadapi pertanyaan serius semacam itu.<\/p>\n

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi<\/a> memutus perkara Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026 yang menggugat persoalan pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka<\/a> dalam Pemilihan Presiden 2024. Dalam uraian putusannya, MK<\/a> menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menunjukkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas.<\/p>\n

Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Mahkamah menilai perkara tersebut tidak lagi tepat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilu setelah pasangan terpilih dilantik, sementara persoalan pemenuhan syarat pencalonan berada dalam ranah kewenangan lembaga negara yang berwenang menilainya.<\/p>\n

Di sinilah persoalan politik dan konstitusional yang mendasar muncul: apa arti persyaratan hukum jika pengadilan menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan tentang pemenuhan persyaratan tersebut, tetapi putusannya tidak mengubah kedudukan pejabat yang dipersoalkan?<\/p>\n

Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan slogan. Ia harus diperiksa melalui teks putusan, kronologi perkara, aturan pemilu, tanggung jawab penyelenggara negara, dan preseden yang telah membentuk perjalanan politik Indonesia sejak 2023.<\/p>\n

Sebab, masalahnya bukan semata-mata tentang selembar ijazah. Masalah yang lebih besar ialah apakah hukum masih sanggup membatasi kekuasaan, atau justru berhenti pada kemampuan menjelaskan mengapa kekuasaan yang telah terbentuk sulit disentuh.<\/p>\n

Putusan yang membuka kembali krisis kepercayaan<\/h3>\n

Dokumen utama: Putusan MK 6 Oktober 2026 dan pemberitaan Reuters serta CNA.<\/p>\n

Dalam perkara tersebut, perbedaan antara dua pernyataan hukum sangat penting.<\/p>\n

Pertama, MK tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah atau dokumen kelulusan dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan tingkat SMA atau sederajat.<\/p>\n

Kedua, MK tidak menyatakan bahwa seluruh riwayat pendidikan Gibran tidak sah, tidak menyatakan semua dokumen pendidikannya palsu, dan tidak memutuskan bahwa setiap gelar pendidikan yang pernah diperolehnya tidak valid. Temuan mengenai tidak adanya bukti ijazah yang memenuhi persyaratan tertentu tidak boleh diperluas menjadi kesimpulan yang tidak tercantum dalam putusan.<\/p>\n

Menurut laporan resmi MK, dokumen yang diperiksa mencakup surat keterangan penyetaraan pendidikan dan dokumen pendukung berupa keterangan kehadiran serta catatan akademik. Dalam persidangan, dokumen tersebut tidak dipandang sebagai bukti bahwa jenjang pendidikan yang dipersyaratkan telah diselesaikan.<\/p>\n

Reuters<\/em> dan Channel NewsAsia<\/em> juga melaporkan substansi persoalan tersebut: pengadilan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen kelulusan yang dipersyaratkan, tetapi tidak membatalkan jabatan Gibran karena perkara itu dinilai tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilu yang diajukan.<\/p>\n

Dari sudut pandang demokrasi, persoalan ini melahirkan paradoks.<\/p>\n

Jika syarat pendidikan merupakan bagian dari hukum pemilu, masyarakat wajar mempertanyakan bagaimana syarat tersebut diperiksa, siapa yang bertanggung jawab memverifikasinya, dan apa akibat hukum apabila dasar pembuktiannya ternyata tidak memadai.<\/p>\n

Jika pengadilan menemukan masalah pembuktian, tetapi menyatakan tidak memiliki jalur yang tepat untuk memberikan pemulihan sebagaimana diminta pemohon, maka publik berhak menuntut penjelasan tentang mekanisme hukum lain yang dapat digunakan.<\/p>\n

Di sinilah pentingnya membedakan dua hal: tidak adanya kewenangan untuk membatalkan melalui satu jenis perkara tidak otomatis berarti tidak ada persoalan hukum yang perlu diperiksa; sebaliknya, temuan mengenai bukti yang tidak memadai juga tidak otomatis membatalkan jabatan seseorang.<\/p>\n

Keduanya merupakan prinsip yang harus dipertahankan sekaligus.<\/p>\n

Namun, bagi demokrasi, penjelasan tentang batas kewenangan pengadilan tidak cukup. Negara juga harus memastikan bahwa persoalan mendasar tentang pemenuhan persyaratan jabatan publik tidak berakhir tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban.<\/p>\n

Dari kontroversi batas usia ke persoalan ijazah: sebuah rangkaian yang tidak bisa diabaikan<\/h3>\n

Untuk memahami mengapa perkara ini memiliki bobot politik besar, kita perlu kembali ke Oktober 2023.<\/p>\n

Saat itu, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi ketentuan usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut membuka pengecualian bagi orang yang belum berusia 40 tahun tetapi pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.<\/p>\n

Keputusan itu memungkinkan Gibran, yang saat itu berusia 36 tahun dan menjabat Wali Kota Surakarta, maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto. Putusan tersebut menuai kritik keras karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo, ayah Gibran.<\/p>\n

Kontroversi itu bukan sekadar perdebatan tentang apakah seorang politikus muda pantas menjadi pemimpin nasional. Pokok persoalannya adalah apakah lembaga yang bertugas menjaga konstitusi telah menerapkan standar independensi dan ketidakberpihakan yang seharusnya berlaku bagi semua hakim.<\/p>\n

Dalam putusan etik setelah kontroversi tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK. Perkara etik itu memperkuat kekhawatiran publik tentang konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada peluang politik anggota keluarga presiden.<\/p>\n

Tempo<\/em>, dalam editorial berbahasa Inggrisnya pada 23 Oktober 2023 yang berjudul A Court that Has Lost Its Dignity, mengkritik putusan batas usia tersebut sebagai keputusan yang sarat persoalan konflik kepentingan. Laporan investigatif Tempo pada periode yang sama juga mengulas dinamika internal hakim menjelang putusan itu.<\/p>\n

Karena itu, perkara pendidikan pada Oktober 2026 tidak muncul di ruang kosong. Ia hadir setelah kepercayaan terhadap MK pernah terguncang akibat perkara yang juga membuka jalan bagi pencalonan Gibran.<\/p>\n

Dua perkara tersebut berbeda dari segi objek hukum dan prosesnya. Putusan batas usia merupakan pengujian norma undang-undang, sedangkan perkara 2026 menyangkut sengketa hasil pemilu dan persoalan pemenuhan syarat pendidikan. Keduanya tidak boleh disamakan secara teknis.<\/p>\n

Tetapi secara politik, keduanya bertemu pada satu pertanyaan besar: seberapa efektif hukum konstitusi mengawasi kekuasaan ketika perkara yang berkaitan dengan kepentingan keluarga penguasa menjadi pusat kontroversi nasional?<\/p>\n

Pertanyaan itu layak diajukan tanpa harus menyimpulkan terlebih dahulu bahwa setiap putusan yang menguntungkan seorang pejabat pasti merupakan hasil persekongkolan. Demokrasi yang sehat justru menguji kekuasaan melalui bukti, prosedur, dan standar yang konsisten.<\/p>\n

Ketika hukum menemukan masalah, tetapi negara belum memberikan jawaban<\/h3>\n

Salah satu aspek paling penting dari putusan 6 Oktober 2026 bukan hanya temuan mengenai dokumen pendidikan, melainkan persoalan yang muncul setelah temuan itu dibacakan.<\/p>\n

MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan tentang ijazah atau dokumen kelulusan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA. Namun, MK juga menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui mekanisme yang diajukan para pemohon.<\/p>\n

Di sinilah hukum menghadapi ujian yang lebih besar daripada sekadar membaca pasal demi pasal.<\/p>\n

Dalam negara hukum, suatu persoalan dapat ditemukan oleh pengadilan tanpa serta-merta menghasilkan sanksi atau pemulihan yang diminta pemohon. Pengadilan terikat pada kewenangan, jenis perkara, kedudukan hukum pemohon, dan prosedur yang berlaku. Batas tersebut merupakan bagian penting dari negara hukum, bukan sesuatu yang boleh diabaikan demi memenuhi tuntutan politik.<\/p>\n

Akan tetapi, ada perbedaan mendasar antara perkara yang tidak dapat diputus melalui satu mekanisme dengan perkara yang sama sekali tidak perlu ditindaklanjuti.<\/p>\n

Jika dokumen yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pencalonan dipersoalkan secara serius, negara harus menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi, bagaimana dokumen itu dinilai, dan apakah prosedur administratif yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan.<\/p>\n

Bila ditemukan kekurangan, perlu pula dijelaskan apakah kekurangan tersebut bersifat administratif, substantif, atau memiliki akibat hukum lain. Jawaban itu harus diberikan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan, melalui proses yang dapat diperiksa publik.<\/p>\n

Tanpa penjelasan tersebut, muncul ruang kosong antara penemuan fakta persidangan dan pertanggungjawaban negara.<\/p>\n

Ruang kosong itulah yang berbahaya bagi demokrasi.<\/p>\n

Masyarakat dapat menerima bahwa tidak setiap gugatan akan dikabulkan. Namun, masyarakat akan semakin sulit mempercayai sistem ketika sebuah persoalan yang menyangkut syarat pejabat tertinggi negara memperoleh penjelasan mengenai keterbatasan pengadilan, tetapi tidak segera diikuti kejelasan tentang siapa yang berwenang memastikan kepatuhan terhadap hukum.<\/p>\n

Dengan kata lain, persoalannya bukan apakah MK harus selalu menghukum atau mendiskualifikasi pejabat yang digugat. Persoalannya adalah apakah sistem hukum memiliki mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa persyaratan jabatan publik diterapkan secara konsisten, tanpa memandang nama, keluarga, atau kedudukan politik seseorang.<\/p>\n

Demokrasi prosedural dan demokrasi substantif<\/h3>\n

Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung. Hasil pemilu ditetapkan melalui prosedur resmi, pasangan terpilih dilantik, dan pemerintahan berjalan berdasarkan susunan kelembagaan yang ditentukan konstitusi.<\/p>\n

Semua itu merupakan unsur penting demokrasi. Namun, demokrasi tidak berhenti pada keberadaan kotak suara dan proses pelantikan.<\/p>\n

Demokrasi juga membutuhkan pembatasan kekuasaan, persamaan di hadapan hukum, transparansi administrasi, independensi peradilan, dan kesempatan yang adil bagi warga negara untuk memasuki kompetisi politik.<\/p>\n

Seseorang dapat memenangkan pemilu melalui proses yang sah secara formal, tetapi proses menuju pencalonannya tetap dapat memunculkan pertanyaan serius mengenai keadilan institusional. Sebaliknya, kontroversi terhadap pencalonan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh hasil pemilu tidak sah.<\/p>\n

Perbedaan inilah yang kerap hilang dalam perdebatan politik Indonesia.<\/p>\n

Ketika kritik terhadap prosedur dianggap sebagai serangan terhadap hasil pemilu, ruang pengawasan menyempit. Ketika setiap keputusan pengadilan yang tidak memuaskan salah satu pihak langsung dianggap sebagai bukti bahwa negara telah sepenuhnya dikuasai kelompok tertentu, akurasi penilaian publik pun menurun.<\/p>\n

Yang dibutuhkan adalah ukuran yang lebih tegas: apakah prosedurnya transparan, apakah standar hukumnya diterapkan secara setara, apakah lembaga yang berwenang bertindak independen, dan apakah tersedia mekanisme koreksi yang efektif?<\/p>\n

Dalam perkara Gibran, pertanyaan-pertanyaan tersebut memperoleh relevansi baru karena putusan pendidikan datang setelah kontroversi batas usia pada 2023.<\/p>\n

Apabila sebuah negara memiliki aturan pencalonan, tetapi verifikasi persyaratan tidak dapat diterangkan secara meyakinkan kepada publik, maka persoalannya bukan hanya mengenai calon tertentu. Persoalannya adalah kualitas administrasi pemilu dan kemampuan institusi untuk mempertanggungjawabkan keputusannya.<\/p>\n

Demokrasi substantif menuntut lebih dari sekadar pernyataan bahwa semua proses telah berjalan sesuai aturan. Ia menuntut bukti bahwa aturan itu benar-benar bekerja.<\/p>\n

Peringatan dari Tempo: ketika penjaga konstitusi kehilangan kepercayaan<\/h3>\n
\"Gedung
Gedung Mahkamah Konstitusi. FOTO\/Net.<\/figcaption><\/figure>\n

Salah satu pelajaran penting dari kontroversi 2023 adalah bahwa kerusakan kepercayaan terhadap lembaga negara dapat berlangsung jauh lebih lama daripada satu masa persidangan.<\/p>\n

Editorial Tempo<\/em> pada 23 Oktober 2023, A Court that Has Lost Its Dignity<\/em>, menyampaikan kritik keras terhadap putusan yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran. Editorial itu menyoroti konflik kepentingan yang muncul dari hubungan keluarga antara Anwar Usman dan Jokowi, serta mempertanyakan integritas proses pengambilan keputusan di MK.<\/p>\n

Kritik tersebut penting karena MK bukan pengadilan biasa dalam struktur ketatanegaraan. MK merupakan salah satu benteng utama yang menjaga agar kekuasaan politik tetap berada dalam batas konstitusi.<\/p>\n

Ketika lembaga tersebut dipersepsikan tidak independen, dampaknya menjalar ke luar ruang sidang. Kepercayaan terhadap proses pemilu, lembaga pengawas, dan kemampuan hukum membatasi elite ikut terpengaruh.<\/p>\n

Namun, kepercayaan publik tidak dapat dipulihkan hanya dengan mengganti seorang pejabat atau menjatuhkan sanksi etik. Reformasi harus menyentuh budaya kelembagaan: bagaimana konflik kepentingan dikelola, bagaimana hakim mempertanggungjawabkan putusannya, bagaimana proses administrasi pencalonan diaudit, dan bagaimana masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang relevan.<\/p>\n

Perkara 2026 seharusnya menjadi kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut secara konkret.<\/p>\n

Apakah lembaga yang mengurus pencalonan mampu menerangkan dasar penerimaan dokumen pendidikan? Apakah standar verifikasi dapat diperiksa secara independen? Apakah ada prosedur koreksi apabila ditemukan kekurangan bukti? Dan apakah semua calon diperlakukan dengan ukuran yang sama?<\/p>\n

Jawaban yang transparan akan lebih bermanfaat daripada pertarungan narasi yang hanya menguntungkan kubu politik tertentu.<\/p>\n

Sebaliknya, jika pertanyaan-pertanyaan itu dibiarkan menggantung, masyarakat dapat semakin yakin bahwa hukum memiliki ketegasan yang berbeda ketika berhadapan dengan warga biasa dan elite politik.<\/p>\n

Persepsi tersebut sendiri merupakan ancaman serius bagi legitimasi institusi, sekalipun tidak setiap kecurigaan publik terbukti secara hukum.<\/p>\n

Dunia internasional telah lama membaca persoalan dinasti politik Indonesia<\/h3>\n