Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (15\/10\/2026), setelah Nusron tidak memenuhi panggilan pertama pada 7 Oktober lalu.<\/p>\n
Pemanggilan ulang ini menjadi momentum bagi KPK untuk menggali keterangan dari Nusron, terutama guna memperjelas konstruksi perkara yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR\/BPN dan pihak swasta.<\/p>\n
Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta Nusron memenuhi panggilan penyidik. Hingga Rabu (14\/10\/2026), KPK mengaku belum menerima pemberitahuan mengenai kemungkinan ketidakhadiran Menteri ATR\/Kepala BPN tersebut.<\/p>\n
Setyo juga mengingatkan komitmen Nusron yang sebelumnya menyatakan akan mendukung proses penegakan hukum oleh KPK.<\/p>\n
Menurutnya, kehadiran Nusron diperlukan agar penyidik dapat memperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam penanganan perkara.<\/p>\n
\u201cMasalah substansi, materi pemeriksaan, dan keterangan yang dibutuhkan itu prosesnya nanti berjalan kalau yang bersangkutan sudah hadir,\u201d kata Setyo di Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (14\/10\/2026).<\/p>\n
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa substansi pemeriksaan baru dapat digali setelah Nusron hadir di hadapan penyidik. KPK membutuhkan keterangannya untuk memperjelas sejumlah aspek dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB tersebut.<\/p>\n
Absen Panggilan Pertama<\/p>\n
Pada pemeriksaan pertama, 7 Oktober 2026, Nusron tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di Kementerian ATR\/BPN. Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan dan mengirimkan surat panggilan kedua.<\/p>\n
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyatakan harapannya agar Nusron memenuhi panggilan tersebut dan memberikan keterangan yang diperlukan penyidik.<\/p>\n
\u201cKami meyakini pada saatnya nanti yang bersangkutan akan hadir kooperatif, memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan,\u201d ujar Budi.<\/p>\n
KPK kini menunggu realisasi kehadiran Nusron sesuai jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan. Sikap kooperatif menjadi penting agar proses penyidikan dapat berjalan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut bisa diperjelas.\u00a0<\/p>\n
Ketua KPK Setyo Budiyanto juga menanggapi kemungkinan apabila Nusron kembali tidak memenuhi panggilan penyidik.<\/p>\n
Ia menyatakan KPK memiliki mekanisme yang dapat dipertimbangkan, tetapi belum mengungkapkan langkah spesifik yang akan ditempuh.<\/p>\n
\u201cYa, nanti tentu ada mekanisme atau strategi yang dilakukan oleh penyidik,\u201d katanya.<\/p>\n
Meski demikian, Setyo tetap berharap Nusron hadir sesuai jadwal. Hingga Rabu (14\/10\/2026), belum ada pengumuman mengenai tindakan tertentu yang akan diambil jika pemeriksaan kembali tidak terlaksana.<\/p>\n
Pemanggilan Nusron berkaitan dengan penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR\/BPN.<\/p>\n
Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.<\/p>\n
Mereka adalah Lampri, I Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adhi, Rizal Pahlevi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.<\/p>\n
KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron.<\/p>\n
Keterangan Nusron dinilai penting untuk membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara yang telah menjerat para pejabat kementerian dan pihak swasta tersebut.<\/p>\n
Namun, pemanggilan sebagai saksi tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.<\/p>\n
Kini, perhatian tertuju pada pemanggilan kedua Nusron. Kehadirannya akan menjadi kesempatan bagi penyidik untuk menggali keterangan secara langsung, sekaligus memperjelas fakta-fakta yang dibutuhkan dalam pengusutan dugaan suap pengurusan HGB Summarecon<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"