{"id":526806,"date":"2026-10-19T19:20:00","date_gmt":"2026-10-19T12:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/10\/19\/pdip-tuding-balik-jokowi-soal-operasi-politik-maling-teriak-maling\/"},"modified":"2026-10-19T21:02:45","modified_gmt":"2026-10-19T14:02:45","slug":"pdip-tuding-balik-jokowi-soal-operasi-politik-maling-teriak-maling","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/10\/19\/pdip-tuding-balik-jokowi-soal-operasi-politik-maling-teriak-maling\/","title":{"rendered":"PDIP Tuding Balik Jokowi soal Operasi Politik: Maling Teriak Maling!"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

BANDA ACEH<\/b> – PDIP<\/a> membantah tudingan adanya operasi Politik<\/a> di balik polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo<\/a> (Jokowi<\/a>).<\/p>\n

Sebaliknya, PDIP menuding Jokowi justru melakukan operasi politik selama berkuasa, termasuk untuk memuluskan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka<\/a>, menjadi wakil presiden.<\/p>\n

Juru Bicara PDIP Guntur Romli merespons pernyataan Jokowi yang menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran ditunggangi operasi politik serta penumpang gelap.<\/p>\n

“Maling teriak maling. Yang melakukan operasi politik selama berkuasa ya Jokowi sendiri,” kata Guntur kepada wartawan di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026,<\/p>\n

Ia menyinggung sejumlah peristiwa yang dinilainya sebagai bentuk operasi politik, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90\/2023 hingga proses penerbitan surat keterangan (suket) penyetaraan Gibran pada 2019.<\/p>\n

Menurut Guntur, putusan MK tersebut memuluskan jalan Gibran sebagai calon wakil presiden. Putusan itu diketok oleh Anwar Usman yang saat itu menjabat Ketua MK, sekaligus merupakan ipar Jokowi dan paman Gibran.<\/p>\n

Ia juga menyinggung dugaan intervensi dari Pratikno dan timnya, sebagaimana pernah diberitakan media Tempo. Selain itu, ia mempersoalkan penerbitan suket penyetaraan Gibran pada 2019 yang disebutnya hanya membutuhkan waktu beberapa jam tanpa dasar ijazah atau sertifikat kelulusan.<\/p>\n

“Operasi politik perubahan PKPU No 19 Tahun 2023 Pasal 18 ayat 3 yang disebut pasal selundupan, juga pengerahan sumber daya negara untuk memenangkan Gibran itu semua operasi politik yang dilakukan Jokowi saat berkuasa,” ujarnya.<\/p>\n

Ia menegaskan, polemik ijazah Jokowi bukanlah operasi politik sebagaimana ditudingkan mantan presiden tersebut. Guntur justru menyebut persoalan itu sebagai bentuk gugatan masyarakat terhadap tindakan Jokowi selama menjabat.<\/p>