{"id":528607,"date":"2026-10-29T14:52:59","date_gmt":"2026-10-29T07:52:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/10\/29\/satu-hari-di-jakarta-berbulan-bulan-di-hutan-soal-konsentrasi-kekuatan-negara\/"},"modified":"2026-10-29T15:01:57","modified_gmt":"2026-10-29T08:01:57","slug":"satu-hari-di-jakarta-berbulan-bulan-di-hutan-soal-konsentrasi-kekuatan-negara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/10\/29\/satu-hari-di-jakarta-berbulan-bulan-di-hutan-soal-konsentrasi-kekuatan-negara\/","title":{"rendered":"Satu Hari di Jakarta, Berbulan-bulan di Hutan: Soal Konsentrasi Kekuatan Negara"},"content":{"rendered":"

Pada<\/strong> 28 Oktober 2026, ribuan mahasiswa turun ke jalan di sekitar Gedung DPR dan Bundaran HI. Negara menjawabnya dengan 14.324 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait.<\/p>\n

Titik dipetakan, tugas dibagi, jalur diatur, semuanya rampung dalam hitungan jam. Satu hal jelas dari sini: ketika negara mau, ia tahu persis cara memusatkan kekuatan.<\/p>\n

Angka belasan ribu itu terasa akrab bagi yang mengikuti isu karhutla. TNI mengerahkan 14.258 personel untuk penanggulangan karhutla, sementara Polri menerjunkan ribuan personel di tujuh provinsi prioritas. Jumlahnya sama-sama belasan ribu. Bedanya, kekuatan itu tidak berkumpul di satu titik.<\/p>\n

Ia tersebar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan empat provinsi Kalimantan, mencakup pemadaman, patroli, pemantauan, pencegahan, hingga penanganan dampak.<\/p>\n

Di Kalimantan Tengah saja, Satgas melibatkan sekitar 10.700 personel dari BPBD, kehutanan, pemadam, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga masyarakat.<\/p>\n

Karena itu, dua angka tersebut tidak bisa dibandingkan mentah-mentah. Pengamanan demo adalah kekuatan terkonsentrasi: ribuan orang di beberapa kilometer jalan, selama beberapa jam. Penanganan karhutla adalah kekuatan terdilusi: ribuan orang di jutaan hektare lahan rawan, selama berminggu-minggu.<\/p>\n

Kepadatan personel di Jakarta memang tidak akan pernah sama dengan di hamparan gambut, dan tidak perlu sama. Yang layak digugat bukan kesetaraan jumlah, melainkan kesetaraan kesungguhan.<\/p>\n

Di sinilah pertanyaan publik menjadi sah: apakah kecepatan dan kerapian yang tampak di Jakarta juga hadir di lahan gambut? Jawabannya tidak meyakinkan. Di titik api, personel justru sempat dinilai kurang.<\/p>\n

Mensesneg menyebut pasukan tambahan dari Jawa diperlukan karena kekuatan di Kalimantan masih terbatas, dan Presiden mengerahkan sekitar 1.200 prajurit TNI tambahan. Bantuan itu tentu diperlukan, tetapi ia datang setelah kekurangan terasa. Itu ciri penanganan yang memadamkan, bukan mencegah.<\/p>\n

Lebih jauh, mengerahkan banyak orang tidak otomatis memadamkan api. Kebakaran gambut menjalar di bawah permukaan dan tidak bisa ditaklukkan hanya dengan semangat dan seragam. Ia butuh peralatan. Pemerintah mengaku menambah 17 pesawat water bombing, 1.500 personel, dan 200 pompa beserta pipa untuk pemadaman di lahan gambut.<\/p>\n

Namun Pemprov Kalimantan Tengah masih meminta tambahan helikopter dan menyebut masih butuh sekitar 100 hingga 200 pompa air. Ada selisih antara yang dibutuhkan dan yang tersedia, dan selisih itu dibayar dengan lahan yang terus terbakar.<\/p>\n

Jadi persoalannya bukan sekadar jumlah seragam, melainkan kecukupan alat, kecepatan logistik, dan kesiapan sebelum api membesar.<\/p>\n

Pompa, selang, dan helikopter tidak bisa diadakan dan dikirim dalam semalam. Ada pengadaan, distribusi, operator terlatih, dan pasokan bahan bakar yang harus siap jauh hari. Kalau yang kurang justru pompa dan helikopter, maka pertanyaan tentang prioritas anggaran dan kesiapsiagaan jauh lebih tepat daripada pertanyaan tentang jumlah orang.<\/p>\n

Ada satu perbedaan lagi yang sulit dijadikan dalih. Demonstrasi biasanya diketahui tanggal dan lokasinya, sehingga negara bisa merencanakan. Karhutla pun sebenarnya bisa diprediksi: musim kemarau datang setiap tahun dan daerah rawannya sudah dikenal.<\/p>\n

Jika peristiwa yang terjadwal bisa disiapkan sematang itu, ancaman yang berulang setiap tahun semestinya tidak lagi mengagetkan siapa pun. Kalau masih mengagetkan, itu bukan kejutan, melainkan kelalaian.<\/p>\n

Pelajaran dari pengamanan demo justru terletak pada perencanaan: titik dipetakan, personel dikoordinasikan, jalur diatur sebelum massa datang. Pola itu perlu diterapkan pada karhutla, yakni patroli di desa rawan, pembasahan gambut, sekat kanal, dan penegakan hukum terhadap pembakar lahan, termasuk korporasi.<\/p>\n

Penegakan hukum yang konsisten bukan pelengkap. Tanpa efek jera, pemadaman hanya akan menjadi siklus tahunan yang menguras tenaga dan anggaran tanpa pernah menyentuh sumber masalah.<\/p>\n

Kesiapsiagaan harus dimulai sebelum musim kemarau, bukan setelah asap menutup kota hingga menyelimuti Indonesia. Ketika kabut sudah menutupi permukiman, sekolah, dan jalur penerbangan, harga yang ditanggung warga sudah telanjur mahal, dari kesehatan sampai ekonomi. Dan warga yang menanggungnya bukan mereka yang membuat keputusan.<\/p>\n

Mengamankan demonstrasi mahasiswa adalah tugas yang sah, dan ketertiban publik memang penting. Tetapi ukuran keseriusan negara bukan hanya berapa banyak personel yang bisa dikerahkan, melainkan seberapa cepat dan terukur kekuatan itu bekerja ketika ancamannya diam-diam membakar hutan.<\/p>\n

Jika koordinasi sebesar itu bisa dirancang dalam sehari untuk Jakarta, hutan Indonesia pantas mendapat kesungguhan yang sama sebelum api menyala, bukan sesudah jutaan hektare menjadi arang.(*)<\/p>\n

Daftar Sumber<\/h2>\n