<\/b><\/p>\n
BANDA ACEH<\/b> -Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS<\/a>), Mulyanto, minta DPR segera membentuk Pansus ‘Ijazahgate’ sebagai respons atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka<\/a>.<\/p>\n Menurutnya, DPR perlu mengambil langkah nyata karena\u00a0 menyangkut kepastian hukum dalam pemenuhan persyaratan konstitusional seorang Wakil Presiden.<\/p>\n \u201cPutusan MA ini harus dihormati. Apalagi ini menyangkut dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan Wakil Presiden. Negara tidak boleh membiarkan persoalan hukum seperti ini menggantung tanpa kejelasan. Harus ada tindak lanjut yang objektif, transparan, dan sesuai konstitusi oleh DPR,\u201d ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu malam, 31 Oktober 2026.<\/p>\n Ia berpendapat pembatalan surat penyetaraan tersebut menegaskan kesimpulan MK sebelumnya dan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri pada Pilpres 2024<\/a>. DPR secara konstitusional berkewenangan untuk menindaklanjuti kasus ini.<\/p>\n \u201cPersoalannya bukan semata-mata apakah sebuah surat dinyatakan sah atau tidak. Yang lebih mendasar adalah apakah persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden telah dipenuhi sesuai ketentuan hukum. Ini menyangkut integritas proses demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara,\u201d tegas mantan anggota DPR RI periode 2019\u20132024 tersebut.<\/p>\n