{"id":530360,"date":"2026-11-06T19:34:43","date_gmt":"2026-11-06T12:34:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/?p=530360"},"modified":"2026-11-06T19:27:21","modified_gmt":"2026-11-06T12:27:21","slug":"cegah-kasus-penyadapan-presiden-terulang-dpr-kebut-ruu-penyadapan-begini-isinya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/11\/06\/cegah-kasus-penyadapan-presiden-terulang-dpr-kebut-ruu-penyadapan-begini-isinya\/","title":{"rendered":"Cegah Kasus Penyadapan Presiden Terulang, DPR Kebut RUU Penyadapan, Begini Isinya"},"content":{"rendered":"<p><strong>JAKARTA \u2014<\/strong> DPR RI mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/harianaceh.co.id\/tag\/penyadapan\/\">Penyadapan<\/a> segera dilanjutkan setelah kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh mencuat.<\/p>\n<p>Dorongan tersebut disampaikan sejumlah anggota DPR pada Kamis, 5 November 2026, dan Jumat, 6 November 2026. Regulasi ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan.<\/p>\n<p>Selama ini, aturan penyadapan tersebar dalam sejumlah undang-undang sektoral sehingga diperlukan satu payung hukum yang mengatur kewenangan, prosedur, dan pengawasannya.<\/p>\n<p><strong>Kasus Penyadapan Ilegal Jadi Alarm Perlindungan Privasi<\/strong><\/p>\n<p>Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menilai pembentukan regulasi khusus penyadapan perlu segera dilakukan agar penggunaan teknologi pengawasan tidak merugikan masyarakat.<\/p>\n<p>&#8220;Memang harus dibentuk satu regulasi yang mengatur tentang penyadapan. Nah, ini harus disegerakan ya, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas monitoring, surveillance, dan seterusnya itu, bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia,&#8221; ujar Yanuar dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Kamis, 5 November 2026.<\/p>\n<p>Menurutnya, aturan tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan alat sadap oleh lembaga berwenang dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.<\/p>\n<p>Yanuar juga menyoroti penggunaan anggaran negara untuk pengadaan perangkat penyadapan. Karena itu, mekanisme pengawasan dan audit dinilai perlu menjadi bagian penting dalam regulasi.<\/p>\n<p><strong>RUU Penyadapan Akan Atur Batas Kewenangan Aparat<\/strong><\/p>\n<p>Wacana pembentukan RUU Penyadapan sebenarnya telah dibahas sebelum kasus dugaan penyadapan ilegal mencuat. Pada Juli 2026, Badan Legislasi DPR menyebut aturan yang tersebar di berbagai undang-undang perlu disatukan dalam satu payung hukum.<\/p>\n<p>Salah satu persoalan krusial yang perlu diputuskan adalah mekanisme pemberian izin penyadapan. Pembahasan mencakup pilihan apakah izin harus melalui penetapan pengadilan atau cukup menggunakan mekanisme internal lembaga penegak hukum.<\/p>\n<p>Anggota Baleg DPR RI Andi Yuliani Paris sebelumnya mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengatur kewenangan tersebut.<\/p>\n<p>&#8220;Penyadapan ini harus hati-hati, sebaiknya masyarakat yang benar-benar boleh disadap apabila sudah ada penetapan tersangka, apabila hanya mencari bukti sebaiknya tidak boleh dilakukan penyadapan,&#8221; ujarnya dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Kamis, 2 April 2026.<\/p>\n<p>Selain mekanisme perizinan, pembahasan juga perlu memperjelas batas jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar penyadapan serta lembaga yang berwenang melakukannya.<\/p>\n<p><strong>Presiden Minta Kasus Dugaan Penyadapan Diusut Transparan<\/strong><\/p>\n<p>Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjadi sorotan pemerintah disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Rabu, 4 November 2026.<\/p>\n<p>Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo telah meminta Kapolri memastikan proses hukum berjalan objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.<\/p>\n<p>&#8220;Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi,&#8221; kata Prasetyo.<\/p>\n<p>Pemerintah menyebut dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Kepala Negara serta sejumlah tokoh lainnya.<\/p>\n<p>Di tengah perkembangan kasus tersebut, pembahasan RUU Penyadapan menjadi perhatian karena aturan yang dihasilkan nantinya akan berkaitan langsung dengan batas kewenangan aparat dan perlindungan hak privasi warga negara.(*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DPR RI mendorong pembahasan RUU Penyadapan segera dilanjutkan setelah kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto<\/p>\n","protected":false},"author":4152,"featured_media":530361,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":true},"categories":[34],"tags":[157,119404,373318],"series":[],"class_list":["post-530360","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-dpr-ri","tag-penyadapan","tag-ruu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/530360","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/4152"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=530360"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/530360\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":530363,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/530360\/revisions\/530363"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/530361"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=530360"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=530360"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=530360"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=530360"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}