{"id":530702,"date":"2026-11-09T09:50:52","date_gmt":"2026-11-09T02:50:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/?p=530702"},"modified":"2026-11-09T09:35:35","modified_gmt":"2026-11-09T02:35:35","slug":"womens-march-suarakan-gender-atau-ham","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/11\/09\/womens-march-suarakan-gender-atau-ham\/","title":{"rendered":"Women\u2019s March, Suarakan Gender atau HAM?"},"content":{"rendered":"

S<\/span>EJUMLAH orang mengikuti aksi Women\u2019s March<\/a> Jakarta di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus).<\/p>\n

Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi, mulai kesetaraan gender, penolakan pajak pembalut, hingga kritik terhadap program MBG, soal masyarakat Papua yang dinilai masih menghadapi berbagai persoalan.<\/p>\n

Terkait pengenaan pajak untuk pembalut, mereka menilai menstruasi merupakan kebutuhan biologis perempuan, bukan bagian dari gaya hidup, sehingga harus dicabut.<\/p>\n

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan<\/a>) melalui pernyataannya pada 30 Oktober 2026 telah menegaskan, pembalut merupakan kebutuhan esensial, bukan produk mewah atau barang gaya hidup.<\/p>\n

Peserta aksi juga menilai keterwakilan perempuan dalam pemerintahan komposisinya masih belum setara dengan laki-laki, mereka mendorong penetapan paritas gender dengan komposisi 50:50 antara perempuan dan laki-laki dalam pemerintahan.<\/p>\n

Namun, di antara aksi yang menyerukan kesetaraan gender, ada aksi mengibarkan bendera pelangi dan menyuarakan aspirasi serta orasi terkait hak-hak kelompok LGBT\/queer, yang kemudian memicu pro dan kontra di ruang publik.<\/p>\n

Namun, pihak penyelenggara menyatakan bahwa Women\u2019s March<\/em> merupakan gerakan bagi hak asasi manusia yang merangkul kelompok perempuan serta kelompok minoritas gender, mereka sama-sama warga negara Indonesia yang membayar pajak dan berhak mendapatkan pemenuhan hak serta perlindungan dari diskriminasi.<\/p>\n

Suarakan Kesetaraan Tanpa Tahu Akar Masalah Adalah Sia-Sia<\/h3>\n

Gerakan kesetaraan gender bukan gerakan baru, melainkan gerakan lama yang hanya berganti baju.<\/p>\n

Secara global gerakan ini di mulai pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19, sedangkan di Indonesia mulai digelorakan secara terstruktur sejak awal abad ke-20.<\/p>\n

Pada 10 Desember 1948 kesetaraan gender resmi menjadi bagian dari hukum HAM<\/a> internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia<\/a> (DUHAM) yang diadopsi oleh PBB.<\/p>\n

Gelombang pertama dimulai dengan tulisan Mary Wollstonecraft yang berjudul, \u201cThe Vindication of the Rights of Woman<\/em>\u201d (1792) hingga perempuan mencapai hak pilih pada awal abad keduapuluh (Sanders, 2006).<\/p>\n

Tulisan tersebut mengkritisi soal posisi perempuan yang kurang beruntung dari pada laki-laki dalam realitas hak mendapat pendidikan, hak berpolitik, hak kepemilikan dan hak pekerjaan di ranah publik.<\/p>\n

Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan oleh kebanyakan perempuan yang masih buta huruf, miskin, dan tak memiliki keahlian.<\/p>\n

Namun seiring waktu, kesetaraan ini beralih orientasi, tidak hanya membela hak-hak perempuan namun membela minoritas.<\/p>\n

Salah satunya LGBTQ yang selama ini gencar mengkampanyekan haknya dimanapun dan kapanpun.<\/p>\n

Pro kontra masyarakat terkait masuknya gerakan terlarang ini ke dalam aksi semestinya mendapatkan perhatian, bukan malah memberi ruang dengan alasan LGBTQ juga sama-sama membayar pajak.<\/p>\n

Ini adalah dua hal yang semestinya dipisahkan jauh. Meski akarnya sama yaitu sekulerisme atau pemisahan agama dari kehidupan.<\/p>\n

Pungutan pajak menjadi cara paling umum bagi negara sekuler yang ekonominya menerapkan kapitalisme.<\/p>\n

Negara hanya berfungsi sebagai regulator kebijakan bagi para korporasi atau investor yang \u201cbekerja\u201d mengelola kekayaan alam di negeri ini.<\/p>\n

Payung hukum disediakan oleh pemerintah, agar pekerjaan itu legal. Padahal jelas, itu eksploitasi kekayaan yang seharusnya menjadi milik umum.<\/p>\n

Amanah UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dengan jelas menyebutkan,\u201d Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.\u201d<\/p>\n

Penguasaan ini berarti negara memiliki wewenang untuk mengelola, mengendalikan, dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sayangnya kapitalisme justru membatasi kewenangan itu dengan alasan profesionalitas dan permodalan.<\/p>\n

Ketika SDA dikuasai korporasi, maka kedaulatan negara pun sebenarnya sudah runtuh.<\/p>\n

Maka, pungutan pajak adalah cara paling masuk akal agar segala kewajiban negara bisa berjalan.<\/p>\n

Rakyat menjadi korban, meski berbagai slogan didengungkan terkait ketaatan membayar pajak adalah sifat warga negara yang bijak.<\/p>\n

Perolehan pajak tidak hanya di dapat dari rumah tangga, belanja negara tapi juga industri, dimana kebanyakan perempuan bekerja di dalamnya.<\/p>\n

Sebab perempuan adalah salah satu faktor produksi paling murah, terampil dan mudah.<\/p>\n

Di sinilah pangkal persoalannya, perempuan ditarik ke ranah publik sebagai mesin uang sehingga terpaksa meninggalkan peran utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga.<\/p>\n

Perlindungan negara terhadap perempuan atau pekerja perempuan juga minim, sejahtera makin jauh, malah seringkali muncul tindak kriminal yang menyasar perempuan baik di dalam keluarganya maupun tanah publik, mulai KDRT, pelecehan seksual, pembunuhan, perselingkuhan dan lain sebagainya.<\/p>\n

Ketika perempuan berharap masalahnya bisa selesai di parlemen dengan komposisi 50 banding 50 antara perempuan dan pria, ternyata mendapati ruang hampa, penambahan jumlah tak sekalipun membuat mereka bisa berdiri mandiri, melainkan tergerus sistem.<\/p>\n

Parlemen adalah implementasi sekulerisme itu sendiri, dimana hukum Allah diotak-atik disesuaikan hawa nafsu manusia.<\/p>\n

Mantan Menhukam Mahfud MD begitu jelas mengatakan ketika ada orang baik masuk parlemen maka ia akan berubah menjadi iblis.<\/p>\n

Bukti mudah berapa sekulernya parlemen, mereka tak pernah tegas menghentikan gerakan LGBTQ, menggantung dan hanya menindak jika ada kasus.<\/p>\n

Padahal, mereka eksis sebagai komunitas saja sudah bisa dianggap kasus.<\/p>\n

Cara pandang mereka tak bisa dinormalisasi, di antaranya mereka beranggapan penyimpangan perilaku mereka bagian dari gen atau kodrat.<\/p>\n

Jangan dulu menilai dari sisi agama, secara akal sehat saja bagaiman bisa manusia mengatakan ruhnya ada di badan yang salah? Sehingga perempuan bisa mengubah dirinya laki-laki dan sebaliknya.<\/p>\n

Hingga mereka ingin dianggap bisa hidup normal sebagai manusia.<\/p>\n

Jika dipikir lebih mendalam, memberi mereka ruang sama saja melanggar HAM parah, sungguh ironi, mereka mengusung HAM sementara mereka sendirilah yang melanggar, bukankah manusia normal berhak juga mendapatkan lingkungan yang baik dan perilaku sehat?<\/p>\n

Beraninya mereka memainkan playing victim dan menjustifikasi masyarakat luas tidak sesuai HAM.<\/p>\n

Ubah Sistem Dengan Syariat<\/h3>\n

Paradigma para penyeru kesetaraan gender sangatlah keliru, bahkan hanya buang energi. Sepanjang mereka hanya menyeru perubahan dari permukaan tanpa pernah belajar apa akar masalahnya, maka selama itu pula perubahan yang mereka usung hanya jalan di tempat.<\/p>\n

Hak-hak perempuan akan bisa terpenuhi jika ada negara yang berfungsi sebagai raa\u2019in dan junnah (pelayan dan pelindung).<\/p>\n

Karena kesejahteraan perempuan adalah jaminan negara. Dan itu hanya ada dalam sistem Islam. Yaitu Daulah Khilafah dengan akidah Islam sebagai fondasinya.<\/p>\n

Institusi inilah satu-satunya yang mampu menerapkan syariat, seperangkat aturan dari Yang Maha Menciptakan dan Mengatur.<\/p>\n

Sistem perpajakan sebagai kebijakan fiskal, dalam Islam bukan dipungut sepanjang tahun, kepada siapa saja dan pada barang atau jasa apa saja.<\/p>\n

Pajak atau Dharibah, dalam Islam hanya dipungut pada orang kaya ketika kas Baitulmal kosong sementara kewajiban negara harus tetap terlaksana seperti gaji pegawai, jihad fi Sabilillah dan lainnya.<\/p>\n

Ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi maka tidak ada lagi pungutan.<\/p>\n

Baitulmal bukan sekadar anggaran belanja negara namun ia adalah manifestasi ketentuan syariat terkait sumber-sumber pendapatan negara yang seharusnya.<\/p>\n

Syariat secara tegas sudah membaginya ke dalam tiga pos besar yaitu pos kepemilikan negara (fa\u2019I, jizyah, kharaj, khumus, rikaz dan lainnya), pos kepemilikan umum (nikel, emas, batubara, minyak, hutan dan lain sebagainya) dan pos zakat, harta pribadi yang hanya dipungut saat sesuai haul dan nishab, pembagiannya juga hanya untuk delapan ashnaf bukan yang lain.<\/p>\n

Negara memastikan syariat kepada pria dan wanita diterapkan dengan sempurna, semisal syarit pria memberi nafkah kepada keluarganya maka negara mengupayakan pembukaan lapangan pekerjaan seluas mungkin, tidak hanya sektor formal tapi juga informal.<\/p>\n

Demikian juga dengan syariat yang tidak mewajibkan wanita mencari nafkah, maka negara memastikan wali perempuan ini berdaya, dari suami, ayah, kakek dan lainnya, jika tidak ada atau tidak mampu setelah dimampukan oleh negara maka tanggungjawab penafkahan beralih kepada negara.<\/p>\n

Semua ini semata agar fungsi utama pada perempuan bisa berjalan semestinya, merekalah pencetak generasi cemerlang, tak hanya pandai secara akademik dan teknologi tapi juga berkepribadian Islam.<\/p>\n

Tak ada ranah bagi LGBTQ, mereka akan dibina jika tetap tidak bertaubat maka akan dihukum sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas.<\/p>\n

\u201cSiapa yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Luth (perbuatan homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya karena perbuatan itu<\/em>.\u201d<\/p>\n

Tidak ada kompromi sebagaimana dalam sistem sekuler.<\/p>\n

Bahkan, semestinya pekikan HAM diarahkan pada saudara kita di Palestina, Sudan dan wilayah lain di bumi Allah ini yang mendapat serangan brutal dari zionis Israel dan kafir laknatullah.<\/p>\n

Maka, Islam mengajak setiap manusia kembali kepada fitrah yaitu pengaturan Allah SWT yang telah menciptakan manusia sekaligus dengan aturan hidupnya sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:<\/p>\n

\u201cSesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas \u2018Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (Dia ciptakan) matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah (mengatur) hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam<\/em>.\u201d (TQS al-A\u2019raf: 54).<\/p>\n

Wallahualam bissawab.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sejumlah orang mengikuti aksi Women\u2019s March Jakarta di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus).<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":530703,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":true},"categories":[65],"tags":[373352,330670,10055,369711,33668,40480,373354,25606,373353],"series":[],"class_list":["post-530702","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-islam","tag-aksi-womens-march","tag-gender","tag-ham","tag-kesetaraan-gender","tag-khilafah","tag-komnas-perempuan","tag-lgbtq","tag-transgender","tag-womens-march"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/530702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=530702"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/530702\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":530711,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/530702\/revisions\/530711"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/530703"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=530702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=530702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=530702"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=530702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}