<\/b><\/p>\n
BANDA ACEH<\/b> -Fraksi PDI Perjuangan DPR RI merespons kemungkinan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka<\/a>.\u00a0<\/p>\n Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP<\/a>, Andreas Hugo Pareira mengatakan, komunikasi antaranggota DPR terkait persoalan tersebut terus berjalan.\u00a0<\/p>\n Namun, ia belum memastikan apakah akan ada anggota yang menyampaikan usulan dalam rapat paripurna DPR.<\/p>\n “Ya, komunikasi lah antara anggota selama ini berjalan. Cuma apakah akan ada yang menyampaikan, ya itu biasa kalau di dalam di, di apa, di paripurna seperti ini. Kita lihat lah nanti,” ujar Andreas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.<\/p>\n Andreas menegaskan, sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kader bersuara lantang terhadap persoalan hukum yang bertentangan dengan konstitusi, tetap menjadi perhatian serius kader banteng di Parlemen.<\/p>\n Terlebih, sudah dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme di DPR.<\/p>\n “Ya itu memang harus seperti itu, artinya kan eh sudah ada dua keputusan MK dan MA. Oleh karena itu eh ya saya melihat ini harus ditindaklanjuti di DPR. Nah soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan eh di pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga eh mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul,” jelasnya.<\/p>\n Terkait kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dibandingkan hak lainnya, Andreas menilai mekanisme tersebut lebih rasional dan efektif dari sisi waktu.<\/p>\n “Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling apa, ya rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu,” katanya.<\/p>\n Meski demikian, ia belum memastikan apakah usulan tersebut akan langsung disampaikan dalam rapat paripurna DPR kali ini.<\/p>\n “Ah belum, saya kira nanti dulu, kan prosesnya masih panjang,” tandasnya.<\/p>\n