<\/b><\/p>\n
BANDA ACEH<\/b>\u00a0 – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menolak wacana yang mengusulkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo<\/a> diadili di pengadilan militer terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto<\/a>. Menurutnya, usulan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena anggota Polri tunduk pada peradilan umum.<\/p>\n “Mengusulkan Mahkamah Militer itu enggak benar sama sekali. Karena kalau mau mengadili Saudara LSP, undang-undang sudah menyatakan polisi itu tunduk pada peradilan umum. Kalau kemudian dikatakan dia harus dimahmilkan, dia bukan militer, sistem ketatanegaraan kita (sudah jelas),” ujar Sugeng dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “‘Dewan Jenderal’ Sadap Presiden, Ada Dalangnya?” yang ditayangkan di iNews, Selasa (10\/11\/2026).<\/p>\n Sugeng menilai, penanganan perkara terhadap Listyo Sigit harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Dia juga meminta masyarakat memahami aturan mengenai kewenangan lembaga peradilan agar tidak muncul pemahaman yang keliru.<\/p>\n “Ya kalau saya kan hukum ya, saya bicara hukum nih supaya masyarakat kita itu diliterasi dengan benar, bukan ngoceh gitu loh ya. Coba kasih kalau ada argumentasi hukumnya, saya pun ikut gitu loh,” tuturnya.<\/p>\n Kasus ini bermula dari penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah perwira tinggi Polri lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.<\/p>\n Di tengah proses hukum tersebut, muncul perdebatan mengenai forum peradilan yang berwenang mengadili para perwira tinggi Polri, termasuk usulan agar perkara ditangani melalui Mahkamah Militer.<\/p>\n Saat ditanya apakah warga sipil atau anggota kepolisian mutlak tidak dapat diadili di Mahkamah Militer, Sugeng menjelaskan terdapat pengecualian melalui mekanisme peradilan koneksitas.<\/p>\n “Ya iya dong, kecuali kalau koneksitas ini sudah benar koneksi,” katanya.<\/p>\n Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.<\/p>\n Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.<\/p>\n Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.<\/p>\n \u201cPara tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,\u201d ucap Asep.<\/p>\n