<\/b><\/p>\n
BANDA ACEH<\/b> -Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka<\/a> dinilai harus segera diperjelas, agar tidak menimbulkan ketidakpastian Politik<\/a> di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad menilai, pernyataan mengenai niat mundur yang belum diikuti keputusan resmi justru dapat menimbulkan kesan keraguan dalam menjalankan tugas kenegaraan.<\/p>\n “Ini kan masih belum jelas. Dan ngapain disampaikan pada publik kalau hanya sekadar niat. Karena sekadar niat kan nggak ada implikasinya apa-apa secara hukum,” kata Suparji kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.<\/p>\n Menurutnya, meskipun belum memiliki konsekuensi hukum, pernyataan tersebut dapat menimbulkan dampak politik yang kurang baik.<\/p>\n “Cuma itu implikasinya secara politis kan menjadi tidak bagus. Akhirnya kesannya menjadi setengah hati. Karena punya niat mundur, nanti tidak fokus. Karena ada keraguan antara maju dan mundur,” ujarnya.<\/p>\n Suparji menegaskan, seorang pejabat negara harus memiliki kepastian sikap dalam menjalankan tanggung jawabnya. Apalagi, jabatan Wakil Presiden memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan.<\/p>\n Karena itu, lanjut dia, Gibran perlu menentukan sikap secara tegas apabila memang memiliki keinginan untuk meninggalkan jabatannya.<\/p>\n “Maka harus dipastikan. Kalau mundur ya jangan sekadar niat. Mundur beneran,” tegasnya.<\/p>\n Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto<\/a> dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, pada Selasa pagi tadi, 10 November 2026.<\/p>\n