{"id":531384,"date":"2026-11-11T21:48:00","date_gmt":"2026-11-11T14:48:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/11\/11\/beda-nasib-wapres-yang-mundur-dan-dimakzulkan-mulai-dari-proses-hingga-hak-pensiun\/"},"modified":"2026-11-11T21:48:00","modified_gmt":"2026-11-11T14:48:00","slug":"beda-nasib-wapres-yang-mundur-dan-dimakzulkan-mulai-dari-proses-hingga-hak-pensiun","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/11\/11\/beda-nasib-wapres-yang-mundur-dan-dimakzulkan-mulai-dari-proses-hingga-hak-pensiun\/","title":{"rendered":"Beda Nasib Wapres yang Mundur dan Dimakzulkan, Mulai dari Proses hingga Hak Pensiun"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/b> – Gibran Rakabuming Raka<\/a> menjadi sorotan setelah kabar pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mencuat pada Rabu, 11 November 2026.<\/p>\n

Ketua Umum Projo, Budi Arie<\/a> Setiadi, membenarkan kabar tersebut.<\/p>\n

Gibran juga disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto<\/a> di Lanud Halim Perdanakusuma.<\/p>\n

Perkembangan ini terjadi ketika tekanan Politik<\/a> terhadap posisi Gibran semakin menguat.<\/p>\n

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan wacana pemakzulan dirinya.<\/p>\n

Situasi tersebut membuat publik menyoroti dua mekanisme yang sama-sama dapat mengakhiri jabatan seorang Wakil Presiden sebelum masa tugasnya selesai, yakni mengundurkan diri dan dimakzulkan.<\/p>\n

Meski memiliki akibat berupa berakhirnya masa jabatan, keduanya tidak bisa disamakan.<\/p>\n

Pengunduran diri berasal dari kehendak pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.<\/p>\n

Gibran Mundur, Bagaimana Mekanisme Pengunduran Diri Wapres?<\/h3>\n

Pengunduran diri merupakan keputusan seorang pejabat untuk melepaskan jabatannya atas kemauan sendiri.<\/p>\n

Dalam konteks Wakil Presiden, mekanisme ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945.<\/p>\n

Pasal 8 ayat (1) mengatur kondisi ketika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.<\/p>\n

Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) secara khusus mengatur pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden.<\/p>\n

Dalam aturan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden.<\/p>\n

Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran telah ditetapkan dan menimbulkan kekosongan jabatan secara resmi, proses selanjutnya adalah pengisian posisi Wakil Presiden melalui mekanisme yang diatur konstitusi.<\/p>\n

Artinya, pengunduran diri tidak harus diawali dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh Mahkamah Konstitusi. Jalurnya berbeda dengan proses pemakzulan.<\/p>\n

Dimakzulkan Harus Melalui DPR, MK, dan MPR<\/h3>\n

Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan atau impeachment merupakan mekanisme pemberhentian Presiden dan\/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan yang telah ditentukan dalam konstitusi.<\/p>\n

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945. Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.<\/p>\n

Pemberhentian juga dimungkinkan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.<\/p>\n

Prosesnya tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh DPR. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n

MK kemudian memeriksa dan memutus pendapat DPR. Apabila MK membenarkannya, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan melalui sidang paripurna.<\/p>\n

Karena itu, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh anggota DPR tidak otomatis membuat seorang Wakil Presiden langsung kehilangan jabatannya.<\/p>\n

Masih ada tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian diambil.<\/p>\n

Perbedaan Mundur dan Dimakzulkan<\/h3>\n

Secara garis besar, perbedaan kedua mekanisme tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:<\/p>\n

Pihak yang memulai: Pengunduran diri berasal dari kehendak Wakil Presiden sendiri, sedangkan pemakzulan diawali melalui proses politik dan konstitusional di DPR.<\/p>\n

Alasan: Pengunduran diri dapat dilakukan atas keputusan pribadi, sementara pemakzulan harus didasarkan pada alasan yang tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945.<\/p>\n

Proses: Pengunduran diri berkaitan dengan penetapan pemberhentian dan pengisian jabatan yang kosong. Pemakzulan harus melewati DPR, MK, dan MPR.<\/p>\n

Dasar pemberhentian: Pengunduran diri bukan keputusan pemberhentian karena terbukti melakukan pelanggaran.<\/p>\n

Sebaliknya, pemakzulan merupakan proses pemberhentian berdasarkan alasan konstitusional yang diperiksa melalui mekanisme hukum.<\/p>\n

Dengan kata lain, seseorang yang mengundurkan diri tidak serta-merta dapat disebut dimakzulkan.<\/p>\n

Begitu pula, proses pengajuan pemakzulan tidak otomatis berakhir dengan pemberhentian apabila tahapan konstitusionalnya belum terpenuhi.<\/p>\n

Apakah Wapres yang Mundur Tetap Mendapat Pensiun?<\/h3>\n

Persoalan lain yang menarik perhatian adalah hak keuangan setelah seorang Wakil Presiden tidak lagi menjabat.<\/p>\n

Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan\/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.<\/p>\n

Pasal 6 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.<\/p>\n

Besaran pensiun pokok tersebut mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir.<\/p>\n

Namun, terdapat syarat penting yang perlu diperhatikan, yakni status pemberhentian harus memenuhi ketentuan berhenti dengan hormat.<\/p>\n

Karena itu, hak pensiun tidak bisa dipastikan hanya dengan melihat adanya pernyataan atau surat pengunduran diri. Status hukum pemberhentian secara resmi tetap perlu diperiksa.<\/p>\n

Rumah hingga Kendaraan Negara bagi Mantan Wapres<\/h3>\n

Selain pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah fasilitas bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.<\/p>\n

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8, hak tersebut mencakup tunjangan, biaya rumah tangga seperti air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan pejabat dan keluarganya.<\/p>\n

Mereka juga berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta kendaraan milik negara berikut pengemudinya.<\/p>\n

Meski demikian, ketentuan mengenai fasilitas tersebut secara khusus mencantumkan persyaratan berhenti dengan hormat.<\/p>\n

Dengan demikian, status pemberhentian menjadi faktor penting dalam menentukan hak yang dapat diterima setelah masa jabatan berakhir.<\/p>\n

Sementara itu, undang-undang tersebut tidak secara terperinci menjelaskan seluruh konsekuensi terhadap hak pensiun dan fasilitas apabila seorang Wakil Presiden diberhentikan melalui pemakzulan.<\/p>\n

Karena itu, tidak tepat jika langsung menyimpulkan bahwa pejabat yang dimakzulkan otomatis kehilangan seluruh haknya ataupun pasti tetap memperoleh semua fasilitas.<\/p>\n

Pengunduran diri Gibran dan proses pemakzulan yang sempat bergulir di DPR merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.<\/p>\n

Pengunduran diri berkaitan dengan keputusan untuk berhenti dari jabatan, sedangkan pemakzulan membutuhkan pembuktian dan keputusan melalui tahapan konstitusional.<\/p>\n

Perbedaan jalur tersebut juga penting untuk menentukan status pemberhentian serta hak administratif setelah seseorang tidak lagi menduduki kursi Wakil Presiden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah kabar pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mencuat pada Rabu, 11 November 2026.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":531385,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":true},"categories":[34],"tags":[242,1420,11613,21948,274908,323704,373401],"series":[],"class_list":["post-531384","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-politik","tag-peristiwa","tag-gibran-rakabuming-raka","tag-gibran","tag-berita","tag-pemakzulan-gibran","tag-pengunduran-diri-gibran"],"ha_author":{"id":1,"name":"Redaksi","avatar":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/media\/2026\/10\/logo-harian-aceh-indonesia-512x512-1.webp","verified":true,"bio":"Akun Redaksi Kantor Berita Harian Aceh Indonesia adalah akun yang mengelola seluruh arus informasi yang kemudian terpublikasi di situs Harian Aceh Indonesia."},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/531384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=531384"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/531384\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":531390,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/531384\/revisions\/531390"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/531385"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=531384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=531384"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=531384"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=531384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}