{"id":531402,"date":"2026-11-12T07:38:00","date_gmt":"2026-11-12T00:38:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/11\/12\/muslim-arbi-gibran-mundur-dari-wapres-proses-hukum-harus-tetap-berjalan\/"},"modified":"2026-11-12T07:38:00","modified_gmt":"2026-11-12T00:38:00","slug":"muslim-arbi-gibran-mundur-dari-wapres-proses-hukum-harus-tetap-berjalan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/11\/12\/muslim-arbi-gibran-mundur-dari-wapres-proses-hukum-harus-tetap-berjalan\/","title":{"rendered":"Muslim Arbi: Gibran Mundur dari Wapres, Proses Hukum Harus Tetap Berjalan"},"content":{"rendered":"<p><b>BANDA ACEH &#8211; <\/b>Pengunduran diri <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/gibran-rakabuming-raka\/\">Gibran Rakabuming Raka<\/a> dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menghentikan proses hukum atas dugaan persoalan dokumen pendidikan yang pernah digunakan saat pencalonannya sebagai Wali Kota Solo maupun calon Wakil Presiden.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/pengamat-politik\/\">Pengamat Politik<\/a> dan hukum Muslim Arbi menegaskan, persoalan hukum yang menyangkut Gibran harus tetap dituntaskan meskipun yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan Wakil Presiden.<\/p>\n<p>\u201cPengunduran diri dari jabatan publik tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana ataupun tanggung jawab hukum seseorang. Proses penegakan hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan, bukan berdasarkan jabatan <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/politik\/\">Politik<\/a> yang sedang dipegang,\u201d kata Muslim kepada wartawan, Kamis (12\/11\/2026).<\/p>\n<p>Muslim menilai, dugaan penggunaan dokumen pendidikan yang bermasalah harus diperiksa secara transparan. Menurut dia, persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan politik mengenai kelayakan Gibran menjadi Wakil Presiden, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan.<\/p>\n<p>Ia menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K\/TUN\/2026 mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.<\/p>\n<p>\u201cMA mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan surat keterangan tersebut. Putusan lengkapnya diunggah MA pada 11 November 2026,\u201d tegasnya.<\/p>\n<p>Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026 tanggal 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.<\/p>\n<p>Menurut Muslim, dua putusan tersebut harus menjadi perhatian aparat penegak hukum dan lembaga negara yang memiliki kewenangan. Ia meminta agar persoalan dugaan pemalsuan atau penggunaan dokumen yang tidak sah tidak dibiarkan menggantung. Penyelidikan harus dilakukan secara profesional untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana atau tidak.<\/p>\n<p>Muslim juga menegaskan bahwa hak menyatakan pendapat DPR tidak boleh dihentikan hanya karena Gibran menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Proses politik dan konstitusional yang sudah berjalan harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum.<\/p>\n<p>\u201cGibran dapat dimintai keterangan dan dipanggil DPR apabila diperlukan dalam pembahasan persoalan tersebut,\u201d tegasnya.<\/p>\n<p>Dinamika di DPR sendiri semakin menguat. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. ANTARA melaporkan sebanyak 120 anggota DPR dari berbagai fraksi telah mengusulkan hak tersebut.<\/p>\n<p>Secara konstitusional, Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan\/atau Wakil Presiden, termasuk apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. DPR harus mengikuti tahapan konstitusional dengan melibatkan MK sebelum usulan pemberhentian diteruskan kepada MPR.<\/p>\n<p>Karena itu, Muslim meminta DPR tidak kehilangan keberanian untuk mengusut persoalan tersebut. Pengunduran diri Gibran tidak boleh menjadi jalan untuk menghindari pertanggungjawaban apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran hukum.<\/p>\n<p>\u201cPenegakan hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara, termasuk mantan pejabat tinggi negara,\u201d ungkapnya.<\/p>\n<p>Selain itu, Muslim mengatakan, Gibran sudah dilaporkan ke <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/kpk\/\">KPK<\/a> oleh Ubedilah Badrun dalam dugaan kasus korupsi. \u201cKasus ini harus tetap diproses hukum,\u201d pungkas Muslim.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BANDA ACEH &#8211; Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menghentikan proses hukum atas dugaan persoalan dokumen pendidikan yang pernah digunakan saat pencalonannya sebagai Wali Kota Solo maupun calon Wakil Presiden. Pengamat Politik dan hukum Muslim Arbi menegaskan, persoalan hukum yang menyangkut Gibran harus tetap dituntaskan meskipun yang bersangkutan tidak lagi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":531403,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[274908,1420],"series":[],"class_list":["post-531402","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-berita","tag-peristiwa"],"ha_author":{"id":1,"name":"Redaksi","avatar":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/media\/2026\/10\/logo-harian-aceh-indonesia-512x512-1.webp","verified":true,"bio":"Akun Redaksi Kantor Berita Harian Aceh Indonesia adalah akun yang mengelola seluruh arus informasi yang kemudian terpublikasi di situs Harian Aceh Indonesia."},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/531402","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=531402"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/531402\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":531404,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/531402\/revisions\/531404"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/531403"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=531402"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=531402"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=531402"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=531402"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}