{"id":531666,"date":"2026-11-13T15:04:51","date_gmt":"2026-11-13T08:04:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/?p=531666"},"modified":"2026-11-13T14:57:06","modified_gmt":"2026-11-13T07:57:06","slug":"79-persen-buruh-terancam-sulit-memiliki-rumah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/11\/13\/79-persen-buruh-terancam-sulit-memiliki-rumah\/","title":{"rendered":"79 Persen Buruh Terancam Sulit Memiliki Rumah"},"content":{"rendered":"

Persoalan<\/strong> kepemilikan rumah masih menjadi beban serius bagi pekerja dan buruh di kawasan industri. Hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkirakan sekitar 79 persen pekerja berpotensi tidak mampu membeli rumah apabila skema pembiayaan dan jangka waktu kredit perumahan tidak mengalami perubahan.<\/p>\n

Temuan tersebut mengungkap persoalan mendasar dalam akses masyarakat pekerja terhadap hunian layak. Tingginya harga tanah dan rumah, perbedaan tingkat upah antardaerah, serta lokasi tempat tinggal yang jauh dari kawasan industri menjadi sejumlah faktor yang mempersempit kemampuan buruh untuk memiliki rumah sendiri.<\/p>\n

Hasil penelitian itu diperoleh melalui survei yang dilaksanakan pada 6\u201328 September 2026 terhadap 1.028 pekerja di lima kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Jawa. Wilayah penelitian meliputi Pulogadung\/JIEP, Jababeka dan MM2100, Industropolis Batang, Tanjung Lesung, serta Gresik.<\/p>\n

Kepala Pusat Riset Hukum BRIN, Nawawi, menilai persoalan perumahan pekerja tidak cukup diselesaikan dengan membangun unit rumah sebanyak-banyaknya. Menurutnya, akses terhadap hunian berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, dan pemenuhan kebutuhan dasar.<\/p>\n

Pernyataan tersebut disampaikan Nawawi dalam kegiatan Diseminasi Hasil Kajian atas Kebutuhan Perumahan Pekerja\/Buruh di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus yang diselenggarakan secara hybrid pada Rabu, 11 November 2026.<\/p>\n

Dalam pemaparan hasil penelitian, Nawawi mengungkapkan bahwa sebagian besar responden belum memiliki hunian mandiri. Dari keseluruhan peserta survei, 76,91 persen merupakan laki-laki dan 76,60 persen berpendidikan SMA\/SMK. Sementara itu, sebanyak 59,09 persen responden merupakan pendatang.<\/p>\n

Kondisi tersebut semakin terlihat dari tingginya jumlah pekerja yang masih tinggal bersama keluarga. BRIN mencatat 45,54 persen responden menempati rumah orang tua atau mertua dalam satu rumah tangga. Fenomena ini disebut sebagai backlog perumahan tersembunyi.<\/p>\n

Di Kabupaten Batang, persentase pekerja yang mengalami kondisi tersebut bahkan mencapai 76,12 persen. Selain itu, kepemilikan rumah juga belum sepenuhnya terjangkau bagi pekerja tetap maupun kontrak. Sebanyak 31,57 persen pekerja tetap dan 57,06 persen pekerja kontrak dilaporkan belum mempunyai rumah sendiri.<\/p>\n

Meski menghadapi keterbatasan ekonomi, keinginan pekerja untuk memiliki hunian pribadi masih cukup besar. Survei BRIN menunjukkan 70,74 persen responden menargetkan kepemilikan rumah dalam kurun satu hingga lima tahun mendatang.<\/p>\n

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Indra, menilai penyediaan hunian yang berdekatan dengan lokasi kerja juga memiliki kaitan dengan keselamatan pekerja. Jarak perjalanan yang panjang dinilai dapat menambah beban mobilitas sekaligus memengaruhi kondisi fisik tenaga kerja.<\/p>\n

Dalam pemaparannya pada 11 November 2026, Indra menyebut sekitar 30 persen kecelakaan kerja terjadi ketika pekerja melakukan perjalanan menuju atau kembali dari tempat kerja. Ia menilai hunian yang lebih dekat dengan kawasan industri berpotensi mengurangi risiko perjalanan, menjaga kebugaran pekerja, dan mendukung peningkatan produktivitas.<\/p>\n

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa pemerintah tengah membuka alternatif pembiayaan rumah dengan jangka waktu kredit hingga 40 tahun. Skema tersebut diharapkan dapat menekan besaran angsuran bulanan agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial pekerja.<\/p>\n

Heru menjelaskan, melalui simulasi pembiayaan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, cicilan rumah tapak berpeluang berada pada kisaran Rp700 ribu hingga Rp800 ribu per bulan. Pekerja juga diberikan opsi untuk melunasi atau mempercepat pembayaran ketika kondisi penghasilan membaik, tanpa dikenakan penalti.<\/p>\n

Dari sisi kemampuan finansial, Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Kependudukan BRIN, Beni Teguh Gunawan, mengungkapkan bahwa sekitar tujuh dari sepuluh pekerja hanya sanggup membayar angsuran rumah di bawah Rp1 juta setiap bulan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari tingkat pendapatan responden yang mayoritas berada pada kisaran upah minimum provinsi maupun kabupaten\/kota.<\/p>\n

Berdasarkan simulasi penelitian, skema pembiayaan standar berpotensi membuat 79 persen pekerja mengalami kesenjangan keterjangkauan atau affordability gap. Salah satu kendalanya ialah 21,02 persen buruh masih mempunyai kewajiban cicilan lain, seperti kendaraan dan barang elektronik, di tengah harga rumah yang belum sebanding dengan kemampuan penghasilan.<\/p>\n

Namun, apabila masa kredit diperpanjang hingga 40 tahun, angka ketidakmampuan membeli rumah dalam simulasi tersebut diperkirakan dapat ditekan menjadi 34,6 persen.<\/p>\n

Koordinator Program I Pusat Riset Kependudukan BRIN, Rusli Cahyadi, menekankan bahwa kebijakan perumahan pekerja perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, pembangunan rumah subsidi tidak semestinya hanya berorientasi pada jumlah unit yang berhasil disediakan, tetapi juga harus mempertimbangkan lokasi dan kemudahan akses menuju tempat kerja.<\/p>\n

Rusli mengingatkan bahwa rumah dengan harga terjangkau belum tentu benar-benar murah apabila penghuninya harus mengeluarkan biaya transportasi besar dan menghabiskan waktu panjang untuk mencapai tempat kerja.<\/p>\n

Pandangan tersebut sejalan dengan kajian internasional mengenai hubungan antara keterjangkauan hunian dan jarak perjalanan menuju pekerjaan. Laporan World Cities Report 2026 dari UN-Habitat menyoroti bahwa keterbatasan rumah terjangkau di sekitar pusat pekerjaan dapat mendorong masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di kawasan pinggiran, sehingga meningkatkan beban perjalanan dan biaya mobilitas.<\/p>\n

Penelitian Evelyn Blumenberg dan Fariba Siddiq yang diterbitkan dalam jurnal Transportation pada 2023 juga menemukan bahwa ketidakseimbangan antara ketersediaan rumah terjangkau dan jumlah lapangan kerja berkaitan dengan meningkatnya jarak perjalanan pekerja, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.<\/p>\n

Dengan demikian, persoalan perumahan buruh tidak hanya menyangkut kemampuan membayar uang muka maupun cicilan bulanan. Ketersediaan transportasi, jarak hunian, biaya perjalanan, dan akses terhadap fasilitas umum turut menentukan apakah sebuah rumah benar-benar terjangkau bagi pekerja.<\/p>\n

Hasil kolaborasi BRIN dan BP Tapera tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan perumahan membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar target pembangunan rumah, tetapi juga perlu memastikan pekerja dapat tinggal di lingkungan yang layak tanpa harus menanggung beban perjalanan yang semakin besar.(*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Hasil kolaborasi BRIN dan BP Tapera tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan perumahan membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar target pembangunan rumah, tetapi juga perlu memastikan pekerja dapat tinggal di lingkungan yang layak tanpa harus menanggung beban perjalanan yang semakin besar.<\/p>\n","protected":false},"author":4168,"featured_media":531667,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[32],"tags":[373487,13784,12402,373486,373488,5618],"series":[],"class_list":["post-531666","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ekonomi","tag-bp-tapera","tag-brin","tag-buruh","tag-produktivitas-tenaga-kerja","tag-risiko","tag-rumah"],"ha_author":{"id":4168,"name":"Syarifudin Brutu","avatar":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/media\/2026\/10\/whatsapp-image-2026-10-27-at-19.36.48-769x830.webp","verified":false,"bio":"Mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra indonesia, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/531666","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/4168"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=531666"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/531666\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":531668,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/531666\/revisions\/531668"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/531667"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=531666"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=531666"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=531666"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=531666"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}