{"id":531788,"date":"2026-11-14T10:01:00","date_gmt":"2026-11-14T03:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/11\/14\/pengamat-dpr-dan-mpr-jangan-terkecoh-manuver-politik-pengunduran-diri-gibran\/"},"modified":"2026-11-14T10:01:00","modified_gmt":"2026-11-14T03:01:00","slug":"pengamat-dpr-dan-mpr-jangan-terkecoh-manuver-politik-pengunduran-diri-gibran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/11\/14\/pengamat-dpr-dan-mpr-jangan-terkecoh-manuver-politik-pengunduran-diri-gibran\/","title":{"rendered":"Pengamat: DPR dan MPR Jangan Terkecoh Manuver Politik Pengunduran Diri Gibran"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/b> – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menegaskan, persoalan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka<\/a> harus diselesaikan berdasarkan mekanisme konstitusi, bukan semata-mata melalui manuver Politik<\/a>.<\/p>\n

Menurut Amir, surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada DPR maupun Presiden Prabowo Subianto<\/a> tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses pemakzulan yang selama ini disuarakan masyarakat.<\/p>\n

Ia mengingatkan DPR dan MPR agar tidak membalikkan prinsip konstitusi hanya karena adanya dinamika politik di sekitar pengunduran diri Gibran.<\/p>\n

\u201cSurat pengunduran diri Gibran itu masalah konstitusi, bukan masalah kekuasaan. Oleh karena itu, dalam rangka mengelola kekuasaan, MPR jangan membalikkan konstitusi,\u201d kata Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat (13\/11\/2026).<\/p>\n

Ia menilai, penyampaian surat pengunduran diri tersebut merupakan sikap dan langkah politik yang harus ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara.<\/p>\n

Amir berpandangan, persoalan pengunduran diri tidak boleh secara otomatis menghapus tuntutan masyarakat agar DPR menjalankan kewenangannya dalam proses pemberhentian Wakil Presiden.<\/p>\n

Menurut dia, DPR harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur pemberhentian Presiden dan\/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.<\/p>\n

\u201cApapun alasannya, persoalan Gibran harus diproses secara konstitusional. DPR dan MPR harus menjalankan kewenangan mereka sesuai mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Amir juga mengaitkan polemik jabatan Gibran dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi perhatian publik.<\/p>\n

Menurut dia, berbagai persoalan hukum terkait persyaratan dan legitimasi jabatan Wakil Presiden harus mendapatkan perhatian serius dari lembaga negara.<\/p>\n

Ia menilai DPR tidak boleh mengabaikan tuntutan masyarakat untuk menguji persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.<\/p>\n

Karena itu, menurut Amir, proses pemakzulan yang disuarakan masyarakat harus diakomodasi dan ditindaklanjuti oleh DPR sesuai kewenangannya.<\/p>\n

Namun, ia mengingatkan bahwa proses pemberhentian seorang Wakil Presiden tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan tekanan politik maupun pernyataan pihak tertentu. Harus ada mekanisme hukum dan pembuktian sebagaimana ditentukan konstitusi.<\/p>\n

Amir juga mengingatkan agar pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran tidak mendahului penyelesaian persoalan status jabatan Wakil Presiden.<\/p>\n

Menurutnya, sebelum ada kepastian hukum mengenai status jabatan tersebut, DPR dan MPR harus berhati-hati dalam mengambil langkah politik maupun kelembagaan.<\/p>\n

Ia menegaskan, apabila jalur yang ditempuh adalah pemakzulan, prosesnya harus diselesaikan melalui tahapan yang ditentukan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.<\/p>\n

\u201cSelama belum ada keputusan MPR mengenai pemakzulan Gibran sesuai mekanisme Pasal 7A dan 7B, jangan mendahului dengan proses penggantian Wakil Presiden. Konstitusi harus dijalankan secara utuh,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Amir kemudian mengingatkan pernyataan Presiden Prabowo<\/a> Subianto mengenai komitmen menjalankan prinsip siratul mustaqim dan melaksanakan undang-undang secara sungguh-sungguh.<\/p>\n

Menurut Amir, komitmen tersebut harus dibuktikan dalam praktik penyelenggaraan negara, termasuk ketika menghadapi persoalan politik yang menyangkut jabatan Wakil Presiden.<\/p>\n

\u201cJangan hanya karena ada kepentingan politik tertentu, lalu konstitusi kita abaikan. Saya kira demikian,\u201d katanya.<\/p>\n

Menurut Amir, konstitusi harus menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan persoalan tersebut, bukan kepentingan politik kelompok tertentu.<\/p>\n

\u201cJangan sampai karena ada kepentingan kekuasaan, aturan konstitusi justru dibalikkan. Negara ini harus berjalan berdasarkan undang-undang,\u201d pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menegaskan, persoalan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diselesaikan berdasarkan mekanisme konstitusi, bukan semata-mata melalui manuver Politik. Menurut Amir, surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada DPR maupun Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses pemakzulan yang selama ini disuarakan masyarakat. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":531789,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[1420,274908],"series":[],"class_list":["post-531788","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-peristiwa","tag-berita"],"ha_author":{"id":1,"name":"Redaksi","avatar":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/media\/2026\/10\/logo-harian-aceh-indonesia-512x512-1.webp","verified":true,"bio":"Akun Redaksi Kantor Berita Harian Aceh Indonesia adalah akun yang mengelola seluruh arus informasi yang kemudian terpublikasi di situs Harian Aceh Indonesia."},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/531788","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=531788"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/531788\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":531790,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/531788\/revisions\/531790"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/531789"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=531788"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=531788"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=531788"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=531788"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}