<\/b><\/p>\n
BANDA ACEH<\/b> – Divisi Propam Polri memeriksa Brigjen TK terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto<\/a>. Keterangan perwira tinggi tersebut juga didalami penyidik untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara itu.<\/p>\n \u201cYang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,\u201d kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Sabtu (14\/11\/2026).<\/p>\n Isir menjelaskan, pemeriksaan terhadap Brigjen TK tidak hanya dilakukan melalui mekanisme propam. Keterangannya juga menjadi bagian dari pendalaman penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.<\/p>\n Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo<\/a>, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.<\/p>\n Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.<\/p>\n Dalam perkembangan penanganan perkara, Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta. Sanksi tersebut diputuskan melalui sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.<\/p>\n Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.<\/p>\n