{"id":532640,"date":"2026-11-18T22:46:00","date_gmt":"2026-11-18T15:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/11\/18\/gibran-mundur-bukan-berarti-bebas-hukum\/"},"modified":"2026-11-18T22:46:00","modified_gmt":"2026-11-18T15:46:00","slug":"gibran-mundur-bukan-berarti-bebas-hukum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/11\/18\/gibran-mundur-bukan-berarti-bebas-hukum\/","title":{"rendered":"Gibran Mundur bukan Berarti Bebas hukum"},"content":{"rendered":"<p>Dari Suket Pendidikan, Dugaan Nepotisme hingga Kontroversi Fufufafa: Saatnya Mempertanggungjawabkan Semua Persoalan hukum.<\/p>\n<p><b>Oleh: Syafril Sjofyan<\/b> \u2014 Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FTA<\/p>\n<p>Pengunduran diri <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/gibran-rakabuming-raka\/\">Gibran Rakabuming Raka<\/a> dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari seluruh persoalan yang selama ini membelitnya. Justru sebaliknya, mundurnya Gibran harus menjadi momentum untuk membuka kembali berbagai dugaan pelanggaran hukum yang selama ini dipersoalkan masyarakat, tetapi belum memperoleh penyelesaian secara transparan dan tuntas.<\/p>\n<p>Ada satu prinsip hukum yang tidak boleh dilupakan mundur dari jabatan tidak menghapus pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Jabatan boleh ditinggalkan, tetapi pertanggungjawaban hukum tidak bisa ditinggalkan begitu saja.<\/p>\n<p>Pertanyaannya, apakah setelah tidak lagi menduduki kursi Wakil Presiden, Gibran akan menghadapi proses hukum secara terbuka dan setara dengan warga negara lainnya? Ataukah pengunduran dirinya justru menjadi kesempatan untuk mengubur berbagai persoalan yang selama ini menggantung?<\/p>\n<p>SUKET PENDIDIKAN, PERSOALAN YANG BERPOTENSI MASUK RANAH PIDANA<\/p>\n<p>Persoalan paling serius adalah dugaan penggunaan dokumen Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara SMA yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran pada <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/pilpres-2024\/\">Pilpres 2024<\/a>. Perkara ini tidak lagi semata-mata menjadi perdebatan <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/politik\/\">Politik<\/a> atau administratif. Pada 7 Oktober 2026, Aliansi Rakyat Menggugat melaporkan Gibran ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan dokumen dan pemberian keterangan tidak benar terkait persyaratan pencalonan.<\/p>\n<p>Perkembangan berikutnya menjadi semakin penting. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K\/TUN\/2026 menyatakan Surat Keterangan Kemendikbudristek Nomor 9149\/D.D1\/KS\/2019 atas nama Gibran tidak sah secara hukum. Sebelumnya, dalam pertimbangan putusan sengketa hasil pemilu pada Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak menemukan bukti adanya ijazah setara SMA milik Gibran.<\/p>\n<p>Dua perkembangan hukum tersebut seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jika dokumen yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pendidikan dinyatakan tidak sah, maka harus ditelusuri bagaimana dokumen itu diterbitkan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana dokumen tersebut digunakan, dan apakah terdapat unsur kesengajaan dalam proses penggunaannya.<\/p>\n<p>Dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan dokumen yang tidak benar dapat diuji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang relevan, termasuk Pasal 520 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta ketentuan KUHP mengenai penggunaan surat yang isinya tidak benar, dengan tetap memperhatikan unsur delik, waktu perbuatan, dan ketentuan hukum yang berlaku.<\/p>\n<p>Ini bukan lagi sekadar soal ijazah. Ini menyangkut integritas persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Apabila ditemukan unsur pidana, tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena yang bersangkutan pernah menjadi Wakil Presiden.<\/p>\n<p>LAPORAN UBEIDILLAH BADRUN, DUGAAN KKN DAN TPPU YANG BELUM TUNTAS<\/p>\n<p>Persoalan kedua adalah laporan Ubedilah Badrun, dosen Universitas Negeri Jakarta, kepada <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/kpk\/\">KPK<\/a> pada 10 Januari 2022 terhadap Gibran dan Kaesang Pangarep. Laporan tersebut mempersoalkan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), berkaitan dengan relasi bisnis dan investasi terhadap perusahaan milik keduanya yang diduga mempunyai keterkaitan dengan kelompok usaha PT SM melalui PT BMH.<\/p>\n<p>Laporan itu sejak awal telah menjadi perhatian publik dan melewati proses penerimaan serta penelaahan di KPK. Namun, masyarakat masih mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut substantif terhadap substansi laporan tersebut. Publik mempunyai alasan untuk mempertanyakan independensi dan keberanian KPK setelah revisi UU KPK pada masa pemerintahan <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/jokowi\/\">Jokowi<\/a> yang menuai kritik luas karena dinilai melemahkan lembaga antirasuah tersebut.<\/p>\n<p>Bahkan, pada 2018, sejumlah tokoh nasional, termasuk almarhum Rizal Ramli dan Amien Rais serta beberapa tokoh lainnya, mendatangi KPK menjadi bagian dari desakan publik agar persoalan terkait keluarga Presiden ditangani secara serius. Kini, pada November 2026, sejumlah elemen masyarakat, termasuk FORMASI, kembali mendesak KPK menindaklanjuti laporan tersebut.<\/p>\n<p>Pertanyaan kita sederhana apakah hukum hanya berani bekerja terhadap masyarakat biasa, sementara perkara yang menyangkut keluarga penguasa justru berjalan di tempat?<\/p>\n<p>DUGAAN NEPOTISME, PETISI 100 &#038; FOR-ASLI PERNAH MELAPORKAN ANWAR USMAN DAN KELUARGA JOKOWI<\/p>\n<p>Ada satu persoalan yang tidak boleh dilupakan, yakni dugaan tindak pidana nepotisme dalam proses yang melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90\/PUU-XXI\/2023. Putusan tersebut mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden melalui pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini kemudian menimbulkan kontroversi nasional. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.<\/p>\n<p>Namun, bagi kami, persoalannya tidak berhenti pada pelanggaran etik. Saya bersama almarhum HM. Rizal Fadillah merupakan inisiator bersama sekitar 50 tokoh yang mewakili Kelompok Petisi 100 dan FOR ASLI (Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli). Kami memberikan kuasa kepada 20 orang advokat untuk melaporkan dugaan tindak pidana nepotisme berdasarkan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 22 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.<\/p>\n<p>Pelaporan tersebut ditujukan terhadap Prof. Dr. Anwar Usman selaku Ketua MK ketika itu, serta pihak-pihak yang kami nilai terkait, yakni keluarga <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/joko-widodo\/\">Joko Widodo<\/a>, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Iriana. Laporan pengaduan masyarakat tersebut disampaikan ke Bareskrim Polri pada awal Januari 2024. Sayangnya, hingga kini pengaduan tersebut belum memperoleh penanganan yang transparan dan tuntas.<\/p>\n<p>Di sinilah persoalan serius muncul. Ketika dugaan nepotisme yang menyangkut proses perubahan aturan konstitusional demi terbukanya jalan pencalonan anggota keluarga Presiden tidak ditindaklanjuti secara memadai, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin terkikis.<\/p>\n<p>Kami tidak sedang meminta seseorang dinyatakan bersalah tanpa proses peradilan. Kami menuntut agar laporan yang telah disampaikan secara resmi diperiksa, diuji, dan diputus berdasarkan hukum.<\/p>\n<p>Jika dugaan nepotisme tidak pernah diuji secara hukum, bagaimana mungkin bangsa ini dapat memastikan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar berlaku?<\/p>\n<p>KONTROVERSI AKUN KASKUS FUFAFAFA, PERSOALAN ETIKA DAN POTENSI PIDANA<\/p>\n<p>Persoalan lain yang pernah menjadi perhatian publik adalah kontroversi akun Kaskus bernama \u201cfufufafa\u201d. Akun tersebut menuai kecaman karena sejumlah unggahannya dinilai mengandung penghinaan, pelecehan, dan konten vulgar yang tidak pantas bagi seseorang yang kelak menduduki jabatan publik tertinggi.<\/p>\n<p>Roy Suryo, yang dikenal sebagai pakar telematika, pernah menyampaikan hasil analisisnya yang mengaitkan akun tersebut dengan Gibran, bahkan menyebut tingkat keyakinan hingga 99,9 persen. Apabila kepemilikan dan keterlibatan Gibran dapat dibuktikan, serta ditemukan unsur pelanggaran hukum, maka persoalan tersebut harus diproses sesuai ketentuan pidana yang berlaku.<\/p>\n<p>Jabatan publik bukan tempat berlindung dari pertanggungjawaban moral maupun hukum.<\/p>\n<p>PERSOALAN PUTUSAN MK NOMOR 90, ETIKA SAJA TIDAK CUKUP JIKA ADA UNSUR PIDANA<\/p>\n<p>Kita juga tidak boleh melupakan kontroversi Putusan MK Nomor 90\/PUU-XXI\/2023. Pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK akibat pelanggaran etik berat merupakan fakta penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah seluruh konsekuensi hukum dari proses yang melahirkan putusan tersebut telah diperiksa secara tuntas?<\/p>\n<p>Pelanggaran etik dan tindak pidana merupakan dua ranah yang berbeda. Tidak setiap pelanggaran etik merupakan tindak pidana. Namun, apabila terdapat dugaan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, aparat penegak hukum berkewajiban mengujinya secara independen.<\/p>\n<p>Jangan sampai persoalan yang menyangkut integritas konstitusi hanya diselesaikan melalui mekanisme etik, sementara dugaan tindak pidana yang dilaporkan masyarakat dibiarkan tanpa kepastian.<\/p>\n<p>MUNDUR TIDAK BERARTI BEBAS, CABUT FASILITAS, TEGAKKAN HUKUM!<\/p>\n<p>Inilah kesimpulan politik dan hukum yang harus menjadi perhatian pemerintah serta seluruh elemen masyarakat sipil. Pengunduran diri Gibran tidak boleh menjadi mekanisme untuk mengakhiri pertanggungjawaban atas berbagai persoalan yang masih menggantung.<\/p>\n<p>Ada tiga hal yang harus segera dilakukan, Pertama, Bareskrim Polri harus menuntaskan laporan dugaan tindak pidana terkait Suket pendidikan dan laporan dugaan nepotisme yang pernah disampaikan masyarakat. Semua pihak yang terkait harus diperiksa secara profesional, tanpa intervensi politik maupun perlakuan istimewa. Kedua, KPK harus membuka kembali dan menindaklanjuti laporan dugaan KKN dan TPPU yang berkaitan dengan Gibran dan Kaesang. Penghentian atau tidak dilanjutkannya suatu perkara harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n<p>Ketiga, pemerintah harus mengevaluasi seluruh fasilitas kenegaraan yang selama ini melekat pada jabatan Wakil Presiden. Setelah pengunduran dirinya berlaku secara konstitusional, tidak boleh ada lagi fasilitas yang hanya dapat diberikan karena status sebagai pejabat aktif. Adapun hak pascajabatan, jika ada, harus ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan status hukum pengunduran dirinya, bukan berdasarkan tekanan atau kemurahan politik.<\/p>\n<p>Kita tidak sedang berbicara tentang kebencian kepada seseorang. Kita sedang berbicara tentang prinsip negara hukum. Tidak boleh ada mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, anak Presiden, ataupun keluarga penguasa yang mempunyai kekebalan tidak tertulis dari proses hukum.<\/p>\n<p>JANGAN BIARKAN SEJARAH MENCATAT IMPUNITAS!<\/p>\n<p>Indonesia tidak boleh membangun tradisi bahwa seseorang dapat menikmati kekuasaan, meninggalkan jabatan ketika persoalan muncul, lalu terbebas dari tuntutan pertanggungjawaban. Jika terdapat dugaan pemalsuan dokumen, periksa. Jika terdapat dugaan nepotisme, usut. Jika terdapat laporan dugaan korupsi dan pencucian uang, tindak lanjuti. Jika terdapat dugaan pelanggaran pidana lainnya, buktikan melalui proses hukum.<\/p>\n<p>Jangan biarkan kekuasaan menjadi tameng dan pengunduran diri menjadi pintu keluar dari pertanggungjawaban. Gibran boleh mundur dari jabatan Wakil Presiden, tetapi tidak boleh mundur dari kewajiban mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum.<\/p>\n<p>Kami, masyarakat sipil, tidak meminta hukum untuk menghukum seseorang berdasarkan kebencian politik. Kami hanya menuntut agar hukum bekerja tanpa pandang bulu. Sebab, dalam negara hukum, tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum.<\/p>\n<p>MUNDUR DARI KEKUASAAN BUKAN BERARTI BEBAS DARI HUKUM! USUT TUNTAS, TANPA KOMPROMI, TANPA IMPUNITAS!<\/p>\n<p>Bandung, 18 Nopember 2026<\/p>\n<p><i>*) Penulis Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP-Bangsa<\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dari Suket Pendidikan, Dugaan Nepotisme hingga Kontroversi Fufufafa: Saatnya Mempertanggungjawabkan Semua Persoalan hukum. Oleh: Syafril Sjofyan \u2014 Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FTA Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari seluruh persoalan yang selama ini membelitnya. Justru sebaliknya, mundurnya Gibran harus menjadi momentum untuk [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":532641,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[1420,274908],"series":[],"class_list":["post-532640","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-peristiwa","tag-berita"],"ha_author":{"id":1,"name":"Redaksi","avatar":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/media\/2026\/10\/logo-harian-aceh-indonesia-512x512-1.webp","verified":true,"bio":"Akun Redaksi Kantor Berita Harian Aceh Indonesia adalah akun yang mengelola seluruh arus informasi yang kemudian terpublikasi di situs Harian Aceh Indonesia."},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/532640","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=532640"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/532640\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":532642,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/532640\/revisions\/532642"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/532641"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=532640"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=532640"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=532640"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=532640"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}