{"id":532709,"date":"2026-11-19T09:09:00","date_gmt":"2026-11-19T02:09:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/11\/19\/usman-hamid-minta-polisi-periksa-jokowi-soal-penyadapan-prabowo\/"},"modified":"2026-11-19T09:09:00","modified_gmt":"2026-11-19T02:09:00","slug":"usman-hamid-minta-polisi-periksa-jokowi-soal-penyadapan-prabowo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/11\/19\/usman-hamid-minta-polisi-periksa-jokowi-soal-penyadapan-prabowo\/","title":{"rendered":"Usman Hamid Minta Polisi Periksa Jokowi soal Penyadapan Prabowo"},"content":{"rendered":"<p><b><\/b><\/p>\n<p><b>BANDA ACEH<\/b>\u00a0 &#8211; Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/prabowo\/\">Prabowo<\/a> ditetapkan sebagai pengguna akhir (end-user) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/prabowo-subianto\/\">Prabowo Subianto<\/a>. Namun, polisi masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang menggunakan hasil penyadapan tersebut.<\/p>\n<p>Perkembangan ini menjadi sorotan setelah Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak polisi menelusuri pihak yang berada di balik operasi penyadapan tersebut. Usman bahkan mendorong Presiden ke-7 RI <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/joko-widodo\/\">Joko Widodo<\/a> (<a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/jokowi\/\">Jokowi<\/a>) diperiksa.<\/p>\n<p>Usman menilai pengusutan perkara tidak cukup hanya menyasar para pelaku di lapangan. Polisi harus mengungkap siapa yang memerintahkan penyadapan dan untuk kepentingan siapa informasi yang diperoleh digunakan.<\/p>\n<p>&#8220;Saya kira end-user-nya itu, pengguna akhirnya harus ditelusuri. Dan mungkin Pak Jokowi perlu diperiksa, karena Pak Jokowi pernah mengatakan di publik, di hadapan para relawan Pro Jokowi, bahwa ia menggunakan data-data intelijen, baik itu Badan Intelijen Keamanan Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis Militer, untuk memantau gerak-gerik tokoh <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/politik\/\">Politik<\/a>, nah itu menjelang pemilu,&#8221; kata Usman dalam diskusi media bertajuk Skandal Penyadapan, Intervensi Politik dan Ancaman Terhadap Integritas Pemilu, dikutip Kamis (19\/11\/2026).<\/p>\n<p>Usman menilai pengakuan Jokowi mengenai penggunaan informasi intelijen untuk memantau tokoh politik perlu menjadi perhatian. Menurutnya, intelijen negara semestinya digunakan untuk kepentingan keamanan, pertahanan, dan penegakan hukum, bukan mengawasi aktivitas politik masyarakat.<\/p>\n<p>&#8220;Partai politik, di parlemen, yang seharusnya menjadi pengawas, pengontrol, pengguna, itu justru sebaliknya, menjadi pihak yang diawasi,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p>Usman juga mengungkap laporan Amnesty mengenai pembelian sejumlah perangkat penyadapan pada 2017-2023, atau selama pemerintahan Jokowi. Perangkat yang disebut dalam laporan tersebut antara lain Predator, Pegasus, dan FinFisher.<\/p>\n<p>Pembelian itu disebut melibatkan perantara perusahaan di Singapura dan NSO Group asal <a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/israel\/\">Israel<\/a>. Amnesty mengaku telah meminta klarifikasi kepada kepolisian pada 2024 terkait temuan tersebut.<\/p>\n<p>&#8220;Mengingat catatan Amnesty menunjukkan pembelian ini berlangsung sejak 2017 sampai 2023 maka penyadapan ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Joko Widodo,&#8221; ungkapnya.<\/p>\n<p>Polisi Telusuri Pengguna Lain<\/p>\n<p>Sementara itu, Mabes Polri menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya pengguna akhir selain Listyo Sigit dalam kasus penyadapan ilegal tersebut.<\/p>\n<p>Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mengusut perkara tersebut.<\/p>\n<p>&#8220;Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,&#8221; kata Isir kepada wartawan di Kemenko Polkam, Selasa (17\/11\/2026).<\/p>\n<p>Polri juga meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ke tahap penyidikan.<\/p>\n<p>&#8220;Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,&#8221; jelasnya.<\/p>\n<p>Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.<\/p>\n<p>Keempatnya yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.<\/p>\n<p>Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Tiga tersangka, yakni Listyo, Ahrie, dan Eko, telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Sementara itu, Slamet belum ditahan.<\/p>\n<p>Temuan awal polisi menunjukkan dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah menteri, politikus, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat juga diduga menjadi korban.<\/p>\n<p>Dalam perkembangan lainnya, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BANDA ACEH\u00a0 &#8211; Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai pengguna akhir (end-user) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, polisi masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang menggunakan hasil penyadapan tersebut. Perkembangan ini menjadi sorotan setelah Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak polisi menelusuri pihak yang berada [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":532710,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[1420,274908],"series":[],"class_list":["post-532709","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-peristiwa","tag-berita"],"ha_author":{"id":1,"name":"Redaksi","avatar":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/media\/2026\/10\/logo-harian-aceh-indonesia-512x512-1.webp","verified":true,"bio":"Akun Redaksi Kantor Berita Harian Aceh Indonesia adalah akun yang mengelola seluruh arus informasi yang kemudian terpublikasi di situs Harian Aceh Indonesia."},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/532709","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=532709"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/532709\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":532711,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/532709\/revisions\/532711"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/532710"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=532709"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=532709"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=532709"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=532709"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}