{"id":532724,"date":"2026-11-19T11:03:00","date_gmt":"2026-11-19T04:03:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/11\/19\/imbas-proyek-raffi-ahmad-rp-147-miliar-di-kkp-kpk-minta-seluruh-kementerian-evaluasi-pbj\/"},"modified":"2026-11-19T11:03:00","modified_gmt":"2026-11-19T04:03:00","slug":"imbas-proyek-raffi-ahmad-rp-147-miliar-di-kkp-kpk-minta-seluruh-kementerian-evaluasi-pbj","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/11\/19\/imbas-proyek-raffi-ahmad-rp-147-miliar-di-kkp-kpk-minta-seluruh-kementerian-evaluasi-pbj\/","title":{"rendered":"Imbas Proyek Raffi Ahmad Rp 14,7 Miliar di KKP, KPK Minta Seluruh Kementerian Evaluasi PBJ"},"content":{"rendered":"<p><b><\/b><\/p>\n<p><b>BANDA ACEH<\/b>\u00a0 &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/kpk\/\">KPK<\/a>) meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Langkah tersebut menyusul mencuatnya isu dugaan konflik kepentingan yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad dalam proyek di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp 14,7 miliar.<\/p>\n<p>Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari praktik korupsi. KPK mengingatkan, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada pelaksanaan proyek, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan.<\/p>\n<p>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap tindak pidana korupsi.<\/p>\n<p>Menurutnya, berbagai bentuk penyimpangan dapat terjadi dalam proses tersebut. Praktiknya bukan hanya berupa transaksi suap, melainkan juga dugaan benturan kepentingan hingga pemberian imbalan atau kickback dari pihak swasta.<\/p>\n<p>&#8220;Hal ini juga terkonfirmasi dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, misalnya di perkara BNPB. Kita melihat berbagai modus korupsi di pengadaan barang dan jasa tidak hanya soal suap, tapi juga masuk ke dugaan konflik kepentingan,&#8221; kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18\/11).<\/p>\n<p>Dia menjelaskan, potensi penyimpangan dalam sektor pengadaan juga tercermin dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK. Survei tersebut menunjukkan masih terdapat sejumlah kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dengan tingkat risiko korupsi yang tinggi.<\/p>\n<p>&#8220;Di sini KPK juga meng-capture bahwa memang di sejumlah kementerian\/lembaga dan juga pemerintah daerah memiliki tingkat risiko tinggi terjadinya suatu tindak pidana korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa,&#8221; ucapnya.<\/p>\n<p>Karena itu, KPK mendorong setiap instansi pemerintah tidak menunggu munculnya persoalan untuk melakukan pembenahan. Pemeriksaan terhadap proses pengadaan perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari penentuan kebutuhan hingga realisasi anggaran.<\/p>\n<p>&#8220;Tidak hanya di fase pelaksanaan saja, tapi evaluasi ini juga penting dilakukan sejak awal, sejak perencanaan, sejak analisis kebutuhan, sejak plotting anggaran,&#8221; jelasnya.<\/p>\n<p>Budi menekankan, tahapan perencanaan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa proyek yang akan dikerjakan benar-benar diperlukan oleh kementerian atau lembaga bersangkutan. Dengan demikian, anggaran negara dapat digunakan secara tepat sasaran dan tidak membuka celah penyalahgunaan kewenangan.<\/p>\n<p>&#8220;Ini penting untuk mengukur seberapa perlu, seberapa penting suatu instansi melakukan pengadaan barang dan jasa tersebut,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p>Sementara itu, terkait dugaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan, Budi menyebut persoalan tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Pemeriksaan awal dapat dilakukan oleh masing-masing instansi melalui aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), seperti inspektorat, maupun pimpinan lembaga.<\/p>\n<p>Hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah dugaan penyimpangan hanya berkaitan dengan persoalan administrasi atau sudah mengarah pada tindak pidana korupsi. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana, instansi terkait dapat meneruskannya kepada aparat penegak hukum.<\/p>\n<p>&#8220;Namun langkah pertama yang penting dilakukan adalah melakukan pengecekan kembali ya, dilakukan evaluasi ya berkaitan dengan proses-proses, tahapan-tahapan yang dilalui dalam PBJ tersebut,&#8221; tutur Budi.<\/p>\n<p>Mengenai isu dugaan konflik kepentingan tersebut, KPK terus mengikuti perkembangan informasi yang beredar di ruang publik. Lembaga antirasuah itu juga melakukan analisis terhadap pemberitaan terkait persoalan tersebut.<\/p>\n<p>Selain mendorong evaluasi internal, KPK mempersilakan kementerian dan lembaga berkonsultasi apabila membutuhkan pendampingan atau penjelasan mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan.<\/p>\n<p>&#8220;Tentu KPK juga terbuka ya, jika memang ada kebutuhan instansi-instansi terkait untuk melakukan konsultasi kepada KPK berkaitan dengan hal tersebut,&#8221; pungkasnya<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BANDA ACEH\u00a0 &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Langkah tersebut menyusul mencuatnya isu dugaan konflik kepentingan yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad dalam proyek di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp 14,7 miliar. Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengadaan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":532725,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[274908,243,231,1420,7178],"series":[],"class_list":["post-532724","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-berita","tag-hukum","tag-kpk","tag-peristiwa","tag-raffi-ahmad"],"ha_author":{"id":1,"name":"Redaksi","avatar":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/media\/2026\/10\/logo-harian-aceh-indonesia-512x512-1.webp","verified":true,"bio":"Akun Redaksi Kantor Berita Harian Aceh Indonesia adalah akun yang mengelola seluruh arus informasi yang kemudian terpublikasi di situs Harian Aceh Indonesia."},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/532724","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=532724"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/532724\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":532726,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/532724\/revisions\/532726"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/532725"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=532724"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=532724"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=532724"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=532724"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}