ورشة عمل وزارة الشؤون الدينية والاجتماع الوطني للعمل 2025، رئيس جامعة UIN Ar-Raniry: يجب أن تنتج الجامعات الأجيال المستقبلية

BANDA ACEH – Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof. Mujiburrahman menghadiri Lokakarya dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2025 yang digelar di Atria Hotel, Serpong, Tangerang, Banten, pada 14–17 Desember 2025.

Kegiatan yang diawali dengan lokakarya bertema Mempersiapkan Umat Masa Depan itu dilanjutkan dengan Rakernas Kemenag 2025. Dua agenda tersebut menjadi forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan kehidupan keagamaan nasional di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan dinamika global yang kian cepat.

Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam keynote speech menegaskan pentingnya peran Kementerian Agama sebagai jembatan dan mediator antara negara dan masyarakat sipil. Menurut dia, negara perlu hadir secara proporsional agar relasi agama dan negara tetap seimbang.

“Kementerian Agama harus berada di posisi tengah. Tidak terlalu cepat turun tangan, tetapi juga tidak abai ketika negara memang harus hadir,” ujar Nasaruddin, Senin, 15 Desember 2025.

Ia mengingatkan bahwa dominasi negara yang berlebihan dapat menggerus otonomi keagamaan, sementara pengaruh agama yang terlalu kuat terhadap negara berisiko mendorong Indonesia ke arah negara agama. Karena itu, Kemenag dinilai harus berperan sebagai penyeimbang yang adil.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, lokakarya tersebut merupakan bagian dari penyusunan Outlook Kehidupan Beragama Kementerian Agama 2026. Dokumen ini akan menjadi rujukan strategis dalam perumusan kebijakan kehidupan keagamaan ke depan.

Menurut Kamaruddin, kehidupan keagamaan saat ini menghadapi beragam tantangan, mulai dari digitalisasi, perubahan orientasi spiritual generasi muda, polarisasi identitas, hoaks keagamaan, isu minoritas, konflik rumah ibadah, hingga dampak krisis iklim.

“Outlook ini diharapkan mampu memetakan tren, isu, dan risiko kehidupan keagamaan, sekaligus menjadi dasar kebijakan Kementerian Agama,” ujarnya.

Mujiburrahman mengatakan, lokakarya tersebut juga menghadirkan refleksi akademik mengenai dinamika agama dalam lintasan sejarah. Ia menilai, sejak awal kemunculannya, agama selalu hadir untuk menjawab kebutuhan sosial manusia di setiap zamannya.

Ia menambahkan, tantangan ke depan bukan hanya memprediksi bentuk kehidupan keagamaan masa depan, melainkan memastikan agama tetap relevan dalam menjawab persoalan kemanusiaan generasi mendatang.

Memasuki hari kedua, agenda dilanjutkan dengan Rakernas Kemenag 2025 yang menjadi ruang penajaman program strategis. Sejumlah isu strategis kehidupan keagamaan 2026 dipaparkan, antara lain digitalisasi dan kecerdasan artifisial dalam layanan keagamaan, perubahan orientasi keberagamaan Generasi Z, tantangan moderasi beragama, maraknya hoaks berbasis agama, serta perlindungan kelompok minoritas dan penghayat kepercayaan.

Dalam forum tersebut juga disoroti hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 yang mencatat skor nasional 73,62 dalam kategori tinggi, namun masih menyisakan persoalan pada dimensi kebersamaan.

“Ini menunjukkan bahwa toleransi belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kebersamaan sosial. Di sinilah pendidikan keagamaan memiliki peran strategis,” ujar Mujiburrahman.

Mencermati berbagai fenomena dan transformasi keagamaan tersebut, Mujiburrahman menilai perguruan tinggi keagamaan Islam perlu melahirkan paradigma pendidikan yang transformatif demi mencetak lulusan dan generasi masa depan yang dapat diandalkan karena memiliki akar keagamaan yang kokoh dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni.

Ia menegaskan, perguruan tinggi keagamaan harus tampil sebagai ruang strategis dalam menyiapkan generasi yang religius, kritis, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Perguruan tinggi keagamaan tidak hanya mencetak lulusan yang saleh secara individual, tetapi juga memiliki kesalehan sosial dan kepedulian ekologis,” ujar Mujiburrahman.

Lokakarya dan Rakernas Kemenag 2025 diikuti pejabat eselon I dan II Kementerian Agama, kepala kantor wilayah Kemenag, rektor perguruan tinggi keagamaan negeri, pimpinan organisasi masyarakat keagamaan, tokoh agama, akademisi, serta budayawan. []