IndonesianArabicEnglishRussianGermanChinese (Simplified)JapaneseTurkish
Avatar of Rut sw
Rut sw
  • Artikel 15
  • 0 Komentar

BPJS Khusus Orang Kaya, Pemalakan atau Pelayanan?

BPJS kesehatan khusus orang kaya. FOTO/Narasi TV
BPJS kesehatan khusus orang kaya. FOTO/Narasi TV

MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dikarenakan BPJS Kesehatan selama ini harus menanggung beban pengobatan orang-orang yang tergolong kaya, maka kementeriannya akan membentuk kelas BPJS Kesehatan tersendiri khusus untuk peserta dari golongan ekonomi menengah ke atas.

Saat ini akan ada penghapusan kelas 1,2 dan 3 sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) jaminan kesehatan nasional (JKN). Untuk kalangan orang kaya, dibuat kelas khusus bernama kelas 1. Tentunya dengan iuran lebih besar dengan imbalan layanan fasilitas yang lebih baik.”BPJS Kesehatan mau dibikin sustainable memang kelasnya harus standar dan 1. Karena selama ini kita layani seluruh masyarakat Indonesia dengan menggunakan (konsep) universal health coverage (semua penduduk mendapatkan layanan kesehatan),” tutur Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menkes yang disiarkan secara virtual.

Budi mengatakan, program BPJS Kesehatan idealnya tidak terbagi dalam kelas-kelas seperti sekarang. Sebab, kelas-kelas yang ada selama ini memberi peluang bagi orang kaya untuk memanfaatkan BPJS Kesehatan yang seharusnya untuk orang kurang mampu. Budi juga mengatakan jika iuran BPJS Kesehatan bisa dikombinasikan dengan asuransi swasta, sehingga manfaat tambahan yang didapat juga lebih banyak. Sedang yang miskin dibayarkan pemerintah, sehingga dengan demikian memastikan BPJS Kesehatan tidak kelebihan bayar dan kelebihan bayarnya tidak diberikan ke orang-orang yang seharusnya tidak dibayar (dari BPJS Kesehatan).

Dengan banyaknya orang kaya yang mendapatkan perawatan kesehatan dari layanan BPJS Kesehatan. Imbasnya berakibat keuangan BPJS Kesehatan negatif. Lantas darimana pemerintah bisa mendeteksi peserta BPJS ini dari golongan kata raya atau miskin papa? Menurut Budi, dari nomor NIK KTP, bisa ditelusuri pengeluaran kartu kredit hingga tagihan listrik rumahnya. Semakin kaya orang, semakin banyak pengeluaran yang terdeteksi. Mereka yang termasuk golongan kaya raya tidak pantas ikut menikmati layanan kesehatan yang akhirnya membebani BPJS Kesehatan. Budi juga akan melihat tagihan PLN bayarnya berapa kVA (kilovolt ampere), kalau kVA nya udah di atas 6.600 ya pasti orang kaya.

Perilaku orang kaya yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan tak sepenuhnya melanggar aturan. Lantaran memang layanan di BPJS Kesehatan belum mengakomodir untuk semua kalangan ekonomi. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, membeberkan kalau BPJS Kesehatan selama ini harus menanggung beban pengobatan orang-orang yang tergolong kaya, bahkan ada di antaranya yang termasuk golongan konglomerat alias orang super kaya.

Kapitalisme Pasti Hitung Untung Rugi

Dari paparan menteri kesehatan di atas, akhirnya mengerucut pada pernyataan tak langsung bahwa orang kaya maupun miskin sama-sama menjadi beban BPJS kesehatan. Semua dianggap harus dicabut dari hak mereka mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara, yang satu karena mereka kaya yang satu karena mereka miskin. Alasan suistanble kesehatan hanyalah kamuflase dari persoalan sebenarnya. Bahwa pemerintah hanya berdiri sebagai regulator sedangkan operator pelaksana adalah swasta.

Masalah kesehatan, bukan berputar pada pemanfaatan kemajuan teknologi dan pelayanan kepada kesehatan umat terbaik, melainkan pada persoalan bisnis, untung rugi dan strategi pemasaran baru, yaitu dengan mengkhususkan pelayanan kesehatan bagi orang kaya yang dikombinasikan dengan keikutsertaannya di asuransi swasta. Agar mendapatkan pelayanan tambahan yang tidak bisa diberikan pemerintah.

Pernyataan menteri kesehatan bahwa orang kaya yang menggunakan BPJS tidak salah dan tidak melanggar hukum, namun diikuti dengan pernyataan kelas mereka disendirikan baik premi pembayaran maupun fasilitas yang diterima tetap menunjukkan bahwa sistem kapitalisme sudah menjerat habis sistem kesehatan kita. Perhitungan untung rugi tetap tak bisa dipisahkan. Karena kaya maka “harus” ada dana lebih untuk kesehatan anda, begitu kira-kira yang ingin diungkapkan.

Padahal selama ini BPJS kesehatan sudah dibuat kelas, baik pembayaran maupun fasilitas. Apa bedanya? Bahkan penyakit yang tidak dicover BPJS kesehatan juga bertambah. Sebenarnya siapa yang diuntungkan dan ada apa dibalik wacana BPJS kesehatan dibuat khusus orang kaya?

Jika dikatakan bahwa selama ini BPJS salah sasaran dengan ” membiayai” biaya kesehatan orang kaya, hingga dikaitkan dengan beban bagi BPJS, BPJS Kesehatan juga tak bisa dikatakan melayani 100 persen untuk orang miskin. Ada banyak kasus yang tidak terkover BPJS hanya karena beberapa persyaratan administrasi. Terlebih ketika melihat konsep BPJS kesehatan adalah asuransi, dilihat dari jenis pembiayaan dan akad di dalam awal pembentukan lembaga jaminan kesehatan ini.

Dimana modal didapat dari keanggotaan individu masyarakat. Dijalankan dengan prinsip gotong royong, yang tak pernah sakit harus merelakan dana yang terkumpul untuk membiayai mereka yang sakit. Uang yang terkumpul pun bukan tabungan, sebab tidak bisa diambil sewaktu-waktu dan jika tidak sakit dianggap hangus. BPJS kesehatan juga menerapkan denda dan pinalti jika ada keterlambatan pembayaran premi. Dendanya hingga ancaman tidak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, SIM dan lain sebagainya.

Bukankah ini cara pengumpulan uang yang luarbiasa? Karena beberapa kesempatan BPJS kesehatan mengumumkan rugi atau besar pasak daripada tiang, lebih besar pembiayaan daripada pendapatan, oleh karena itu bisa jadi BPJS khusus orang kaya ini juga bagian dari metode menambah pendapatan BPJS kesehatan. Anehnya, gaji direktur BPJS ratusan juta rupiah, bukankah ini juga bagian dari perhitungan untung rugi? Kedudukan BPJS sebagai sebuah perusahaan dengan rakyat sebagai alat hisap produksi uang.

Belum lagi dengan penanganan pasien BPJS, meski ada yang merasa puas dan terbantukan tapi juga banyak yang kecewa karena harus mendahulukan pengurusan administrasi daripada pasien. Jika ketahuan tidak memiliki BPJS diminta mengurus sendiri dan pasien belum belum ditangani. Sungguh ironi, ini berurusan dengan nyawa dan pertolongan pertama lembaga kesehatan, namun tetap anda tak memiliki uang jangan harap ada pelayanan.

Bergeserlah makna kepengurusan kesehatan, yang sejatinya menjadi kebutuhan pokok rakyat selain sandang, pangan, papan, pendidikan dan keamanan dan ditanggung penuh oleh negara beralih kepada pengurusan swasta, asing atau korporat. Jika kesehatan orientasinya adalah untung rugi, maka tunggulah dampak buruk yang mengintai, ketidak adilan pelayanan kesehatan dan kesenjangan yang sangat dalam antara kaya dan miskin.

Dalam Islam, Kesehatan Adalah Kebutuhan Pokok

Berbeda dengan Islam, karena kesehatan Adah kebutuhan pokok manusia, maka negaralah yang menjamin terselenggaranya kesehatan sebagai wakil rakyat. Dari sejak industri obat-obatan, peralatan kesehatan, riset dan pengembangan teknologi kesehatan, bangunan rumah sakit, laboratorium, berikut perpustakaan untuk perguruan tinggi kedokteran dan kesehatan disediakan negara.

Dananya berasal dari Baitul mal pos kepemilikan umum, yaitu dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang melimpah, dimana hari ini tergadai kepada perusahaan asing. Jelas dalam pandangan Islam hal swastanisasi adalah haram, sebab akan menghalangi manusia untuk mendapatkan haknya. Sebagaimana sabda Rasulullah,”Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Negara adalah periayah (pengurus) rakyatnya, maka, negara tidak akan mengambil sepeser pun dari rakyat dalam rangka pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok. Semisal dalam masalah kesehatan, tidak ada beda kaya dan miskin, mereka berhak menikmati pelayanan kesehatan terbaik, tanpa kelas dan gratis. Jejak kejayaan kesehatan dalam sistem Islam masih bisa dinikmati hingga hari ini tak hanya berupa bukti fisik namun juga ilmu pengetahuan kedokteran dan kesehatan yang dikembangkan dunia barat adalah berasal dari dunia Islam.

Dr Emilie Savage-Smith dari St Cross College di Oxford mengungkapkan, Islam adalah peradaban pertama yang memiliki rumah sakit. Menurut dia, rumah sakit pertama di dunia dibangun Kekhalifahan Abbasiyah di kota Baghdad, Irak sekitar tahun 800 M. ”Rumah sakit yang berdiri di Baghdad itu lebih mutakhir dibandingkan rumah sakit di Eropa Barat yang dibangun beberapa abad setelahnya,” papar Savage-Smith.

Savage pun mengatakan rumah sakit Islam pada era kejayaannya terbuka bagi semua; laki-laki, perempuan, warga sipil, militer, kaya, miskin, Muslim dan non-Muslim. Pada masa itu, kata Savage-Smith, rumah sakit memiliki beragam fungsi yakni sebagai; pusat perawatan kesehatan, rumah penyembuhan bagi pasien yang sedang dalam tahap pemulihan dari sakit atau kecelakaan.

Bahkan peradaban Islam juga sudah memiliki rumah sakit jiwa atau insane asylum. Menurut dia, masyarakat Muslim juga tercacat sebagai yang pertama mendirikan dan memiliki rumah sakit jiwa. Rumah sakit pada era keemasan Islam juga berfungsi sebagai tempat perawatan para manusia lanjut usia (manula) yang keluarganya kurang beruntung. Lantas, jika sudah demikian apalagi yang membuat kita tahu untuk memperjuangkan sistem terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia? Sampai kapan kita mempertahankan sistem buatan manusia yang lagi dan lagi hanya memunculkan krisis dan ketidakadilan? Wallahu a’lam bish showab.

BPJS Khusus Orang Kaya, Pemalakan atau Pelayanan?
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
Login

Halaman Login/Daftar Harian Aceh Indonesia, jika belum punya akun silahkan buat akun sekarang untuk memanfaatkan keistimewaannya, dan sepenuhnya gratis!