Pemerintah Inggris sedang meninjau kebijakan imigrasi.
LONDON – – Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman mengatakan, negara itu memiliki terlalu banyak pekerja migran berketerampilan rendah dan jumlah pelajar internasional yang sangat tinggi. Dua kelompok itu dinilai sering membawa tanggungan bersama mereka.
“Apa yang kami dapatkan adalah terlalu banyak pekerja berketerampilan rendah yang datang ke negara ini,” katanya.
“Kami juga memiliki jumlah mahasiswa yang sangat tinggi yang datang ke negara ini dan kami memiliki jumlah tanggungan yang sangat tinggi,” ujar Braverman dalam sebuah wawancara dengan The Sun pada Ahad (2/10/2022).
Braverman menyatakan, pemerintah Perdana Menteri Liz Truss bertujuan untuk tetap pada janji pemilu 2019. Dia akan menurunkan migrasi bersih.
Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng mengatakan pada 23 September, bahwa pemerintah sedang meninjau kebijakan imigrasi sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan. Upaya itu menyusul keluhan dari kelompok bisnis bahwa aturan pasca-Brexit terlalu membatasi, terutama untuk pekerjaan bergaji rendah.
Tapi, menurut Braverman, pengurangan migrasi adalah tujuan yang dimiliki oleh semua menteri senior Truss. “Orang-orang itu datang ke sini, mereka belum tentu bekerja atau mereka bekerja di pekerjaan berketerampilan rendah, dan mereka tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya .
Sejak Januari 2021, sebagian besar pekerja harus dibayar setidaknya 25.600 pound per tahun agar pemberi pekerjaan dapat mensponsori visa. Langkah itu menyebabkan masalah bagi pemberi pekerjaan di sektor-sektor seperti pertanian, perhotelan, dan beberapa manufaktur yang memiliki upah lebih rendah.
Jumlah pekerja Uni Eropa telah turun, tetapi ini diimbangi dengan peningkatan jumlah pekerja non-Uni Eropa, terutama dari India. Menurut angka terbaru dari Kantor Statistik Nasional, Migrasi bersih ke Inggris mencapai 239 ribu pada tahun ini hingga Juni 2021.
Sumber:
https://www.reuters.com/world/uk/britain-has-too-many-low-skilled-migrants-interior-minister-2022-10-01/
Sumber: Republika
