Pengamat Nilai Langkah Prabowo Selaras Pasal 33 UUD 1945: Selamatkan Kekayaan Alam dari Oligarki

JAKARTA – Pengamat kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, mengapresiasi pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digelar di Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya peran TNI dalam membantu penegak hukum, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk menjaga kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Langkah Presiden Prabowo sangat tepat. Arahan beliau untuk melibatkan TNI dalam menjaga dan mengamankan sumber daya alam nasional selaras dengan Pasal 33 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,” ujar Nasky dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Menurut Founder Nasky Milenial Center itu, komitmen Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun postur pertahanan nasional yang kuat di tengah situasi geopolitik global yang dinamis.

“Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. TNI tidak hanya berfungsi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, tetapi juga menjadi penjaga kekayaan bangsa agar tidak dikuasai kelompok oligarki atau kepentingan asing,” kata Nasky.

Ia menilai, implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan SDA menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Presiden Prabowo menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat dan bentuk tanggung jawab konstitusional negara,” tegasnya.

Nasky yang juga alumnus Indef School of Political Economy (ISPE) Jakarta menambahkan, TNI selama ini telah menunjukkan peran strategis tidak hanya dalam menjaga keutuhan NKRI, tetapi juga dalam diplomasi pertahanan yang selaras dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

“TNI adalah anak kandung rakyat. TNI lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan siap berkorban demi rakyat. Semangat ini harus terus dijaga agar TNI selalu menjadi garda terdepan dalam membela kepentingan bangsa,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Nasky mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat semangat patriotisme dan nasionalisme dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo.

“Persatuan dan pertahanan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Dukungan publik terhadap langkah Presiden Prabowo bersama TNI, Polri, dan pemerintah sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI sekaligus memastikan kekayaan alam kita dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo sejalan dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan dan eksploitasi terhadap sumber daya bangsa.

“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka segala bentuk penjajahan ekonomi maupun politik terhadap kekayaan nasional harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam amanatnya di upacara HUT ke-80 TNI menegaskan bahwa TNI harus melakukan introspeksi diri dan meningkatkan perannya dalam menjaga kekayaan negara.

“TNI harus tanggap, harus bantu penegak hukum, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk menjaga kekayaan kita — sumber daya alam kita,” ujar Prabowo.

Ia menekankan, pengelolaan kekayaan alam yang baik menjadi kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, adil, dan makmur sesuai cita-cita kemerdekaan.

“Kekayaan alam kita sangat penting untuk membangun bangsa yang kuat, modern, dan sejahtera,” tutup Presiden Prabowo.