BANDA ACEH -Kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap para menteri yang melakukan ‘wisata bencana’ saat banjir di Sumatera dinilai bukan sekadar teguran moral, melainkan sinyal Politics Presiden tidak ingin kabinet berjalan dengan logika dan panggungnya masing-masing.
Dalam konteks ini, bencana menjadi ruang uji siapa bekerja sebagai perpanjangan tangan presiden, dan siapa bergerak dengan agenda personal.
Demikian disampaikan Political Analyst Arifki Chaniago dalam keterangan resminya, Selasa, 16 Desember 2025.
Arifki menilai, pernyataan tersebut menunjukkan Prabowo sedang menarik kembali kendali atas narasi dan komunikasi menteri yang selama ini tidak terkonsolidasi. Prabowo juga ingin memastikan setiap kehadiran pejabat di lokasi krisis berada dalam satu komando, bukan menjadi inisiatif individual yang justru membingungkan publik.
“Tak bisa dipungkiri, di masa bencana sering kali muncul pejabat yang lebih sibuk membangun citra. Hadir membawa kamera, mengemas kepedulian secara visual, yang pada akhirnya berpotensi diterjemahkan publik sebagai investasi popularitas politik,” ujar Arifki.
Namun menurutnya, fenomena tersebut juga tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari kosongnya ruang komunikasi pemerintah dalam penanganan bencana.
Ketika negara tidak hadir dengan narasi yang solid dan terkoordinasi, ruang itu kemudian diisi oleh menteri secara individual sebagai upaya menunjukkan kehadiran negara. Masalah muncul ketika kehadiran itu dibarengi produksi konten berlebihan, sehingga niat baik justru kehilangan legitimasi di mata publik.
“Presiden seharusnya tidak terus-menerus dibebani urusan persepsi dan komunikasi. Jika kementerian dan lembaga yang berwenang tidak menjalankan fungsi komunikasinya secara maksimal, maka seluruh sentimen negatif baik dari oposisi maupun publik akan bermuara ke presiden,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada para pejabat dan tokoh publik yang mendatangi lokasi bencana di Sumatra. Ia menegaskan kunjungan ke daerah terdampak tidak boleh sekadar menjadi ajang foto-foto atau pencitraan diri.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin 15 Desember 2025.
Kepala negara mengaku prihatin melihat kecenderungan sebagian pihak menjadikan lokasi bencana layaknya “wisata bencana”.
“Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Kami tidak mau ada budaya wisata bencana,” ujar Prabowo
Indonesian
English
