UPDATE

ACEH
ACEH

‎Wagub Aceh Sambut Tim BPK, Tegaskan Komitmen Pemerintah pada Transparansi dan Akuntabilitas

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyambut kedatangan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin pagi, 27 Oktober 2025.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan terinci atas kepatuhan belanja barang dan jasa, belanja modal, serta peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Aceh dan sejumlah instansi terkait.

Dalam pertemuan itu, Wagub didampingi Asisten Sekda Aceh serta sejumlah Kepala SKPA dan pimpinan biro terkait.

Pemerintah Aceh Siap Dukung Pemeriksaan BPK

Dalam sambutannya, Wagub Fadhlullah mengucapkan selamat datang kepada tim BPK dan menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan seluruh lembaga negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan.

Berita Lainnya:
Bupati Aceh Tamiang: Sepuluh Kecamatan Masih Terisolir akibat Banjir dan Longsor

“Pemerintah Aceh selalu terbuka dan siap mendukung pelaksanaan tugas BPK,” ujar Wagub Fadhlullah dalam keterangannya kepada Senin.

Ia menambahkan, seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) akan membantu menyediakan dokumen dan data yang dibutuhkan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan tepat waktu.

Dalam kesempatan itu, Wagub juga memperkenalkan para kepala SKPA serta pejabat teknis terkait kepada tim BPK yang akan berkoordinasi langsung dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
Berita Lainnya:
Hari ke-24 Pascabencana, Relawan Warga Kota Fokus Penuhi Air Bersih di Pidie Jaya-Bireuen

Pemeriksaan Berlangsung Selama 30 Hari

Sementara itu, pihak BPK Perwakilan Aceh menyampaikan bahwa pemeriksaan akan berlangsung selama 30 hari, terhitung sejak 27 Oktober hingga 26 November 2025.

Tujuan kegiatan ini, menurut BPK, adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan kegiatan belanja Pemerintah Aceh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan konstruktif bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah ke depan.

Wagub berharap sinergi ini dapat memperkuat prinsip akuntabilitas publik di setiap lini pemerintahan Aceh.[]

Reaksi

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.