BANDA ACEH  - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menuding demo dan vandalisme bertuliskan 'Adili Jokowi' merupakan wujud kekecewaan dari pihak yang kalah di Pilpres 2024.

"Itu kan ungkapan ekspresi. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres, bisa. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu, ya bisa," katanya dikutip dari YouTube Mata Najwa, Rabu (12/2/2025).

Jokowi menilai peristiwa tersebut adalah operasi Politik yang direncanakan oleh seseorang atau kelompok.

Selain itu, dia juga menganggap ada pihak yang ingin menurunkan reputasinya lewat aksi massa dan vandalisme tersebut.

"Bisa saja (operasi politik tertentu), ya kan. Masih ada yang belum move on (dari Pilpres 2024) sehingga berusaha untuk men-downgrade," tuturnya.

Kendati demikian, mantan Wali Kota Solo itu tidak terlalu mempermasalahkan adanya aksi massa tersebut.

Dia menegaskan hal itu merupakan wujud hidupnya demokrasi di Indonesia.

"Saya kira ini negara demokrasi. Ya biasa-biasa ajalah (menanggapi aksi massa) kalau saya menanggapinya," jelasnya.

Aksi Massa dan Vandalisme 'Adili Jokowi'

Sebelumnya, aksi massa berupa vandalisme dengan tulisan 'Adili Jokowi' terjadi di berbagai daerah.

Bahkan, hal tersebut sampai berujung konvoi yang diikuti oleh puluhan orang di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, pada Minggu (9/2/2025) lalu.

Dikutip dari Tribun Solo, sekelompok massa yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Bergerak tersebut meneriakkan sejumlah tuntutan agar Jokowi diadili.

Tuntutan 'Adili Jokowi' pun turut diteriakkan sepanjang jalan oleh kelompok tersebut.

Koordinator aksi, Usman Amirodin, menuturkan Jokowi layak untuk diadili karena telah membuka investasi dari China, salah satunya di Pantai Indah Kapuk (PIK).

Usman menganggap hal tersebut adalah wujud penjajahan dari China. Aksi konvoi tersebut, katanya, juga menjadi bentuk bela negara dari penjajah.

"Kami melihat kondisi bangsa dan negara Indonesia ini dijajah oleh kekuatan asing terutama China Komunis. Kalau sudah begitu UUD 1945 diamanatkan untuk bela negara," jelasnya, Minggu (9/2/2025).

Ia juga menyinggung adanya pagar laut yang erat kaitannya dengan PIK.

Menurutnya, ini bukti semasa pemerintahan Jokowi mengutamakan investasi China ketimbang kepentingan bangsa Indonesia.

"Di bawah pemerintahan Jokowi mengutamakan kepentingan China Komunis. PIK 1, PIK 2. Masak laut bisa disertifikatkan," jelasnya.

Meski menuntut agar Jokowi diproses secara hukum, ia tidak menggelar aksi di hadapan para penegak hukum.

Ia mengklaim proses hukum telah dijalankan di Jakarta.

"Di Jakarta sudah berproses melaporkan Jokowi ke Mahkamah Konstitusi, kejaksaan, kepolisian. Kami memberikan dukungan mudah-mudahan tidak hanya di Solo," tuturnya.

Di sisi lain, coretan 'Adili Jokowi' juga terlihat di enam titik di Kota Solo.

Di antaranya di Jalan Dewantoro Jebres, Jalan Prof Dr Soeharso Laweyan, jalan Sam Ratulangi Manahan, Jalan Moh Husni Thamrin Manahan, dan Jalan Tentara Pelajar.

Satpol PP telah menghapus coret-coretan tersebut. Mereka juga telah berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk memburu pelaku pencoretan

Sumber: Media