BANDA ACEH - Indonesia kembali menunjukkan ambisinya untuk berperan lebih besar di panggung global.

Pemerintah secara resmi menyatakan kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029–2030.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Pidato Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri Tahunan (PPTM) 2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan bahwa langkah Indonesia kembali maju dalam kontestasi DK PBB bukanlah semata-mata demi gengsi atau prestise internasional.

Pemerintah, kata dia, ingin memastikan Indonesia dapat berkontribusi nyata dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia.

“Atas dasar inilah Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2029–2030,” ujar Sugiono, dikutip pojoksatu.id dari CNN Indonesia.

Ia menjelaskan, Indonesia ingin mengambil peran yang lebih aktif dalam mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa agar semakin responsif terhadap berbagai tantangan global yang kian kompleks.

Menurutnya, dinamika geopolitik dunia saat ini menuntut PBB untuk tidak hanya menghasilkan resolusi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata di lapangan.

Sugiono menambahkan, pencalonan Indonesia ke DK PBB juga dilandasi komitmen untuk menjaga agar sistem internasional tetap berfungsi di tengah tekanan global yang semakin besar.

Konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, perubahan iklim, hingga ketegangan geopolitik disebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan peran aktif negara-negara anggota.

“Hal ini kita lakukan bukan untuk prestise semata, tetapi untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan, bahkan ketika tekanan terhadapnya semakin besar,” tegas Sugiono.

Sebagai negara dengan Politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam misi perdamaian dunia.

Indonesia kerap terlibat dalam operasi penjaga perdamaian PBB serta aktif mendorong dialog dan diplomasi di berbagai forum internasional.

Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1974–1975, 1995–1996, 2007–2008, dan terakhir pada 2019–2020.

Pada periode tersebut, Indonesia dikenal vokal dalam isu perdamaian, kemanusiaan, dan perlindungan warga sipil di daerah konflik.

Pencalonan kembali Indonesia untuk periode 2029–2030 dinilai sebagai upaya melanjutkan peran tersebut, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang mampu menjembatani kepentingan global, khususnya antara negara maju dan negara Global South.

Ke depan, pemerintah akan melakukan berbagai langkah diplomasi untuk menggalang dukungan dari negara-negara anggota PBB.

Dukungan internasional menjadi kunci penting agar Indonesia kembali dipercaya menduduki kursi strategis di Dewan Keamanan.***