BANDA ACEH - Dalam langkah bersejarah menuju kemandirian halal nasional, LP3H Yayasan Matahari resmi mencatatkan tonggak baru mengaktifkan 2.022 pendamping Proses Produk Halal (PPH) di 34 provinsi di Indonesia.

Gerakan masif ini bukan hanya mencerminkan perluasan jaringan, tapi juga menjadi simbol tekad kuat LP3H untuk mengawal membantu UMKM menuju sertifikasi halal yang mudah, cepat, dan terpercaya.

Gerakan dimulai dari Aceh hingga menyebar seluruh Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua memastikan bahwa tidak ada satu jengkal tanah pun di Indonesia yang luput dari semangat pendampingan halal.

"Kami tidak hanya hadir secara administratif, tapi benar-benar turun ke lapangan. Pendamping kami adalah mitra strategis bagi pelaku usaha di seluruh pelosok negeri, bahkan di daerah 3T sekalipun," ujar Pujo Basuki, Ketua LP3H Yayasan Matahari.

Distribusi para pendamping ini merefleksikan strategi LP3H yang berimbang—menguatkan provinsi-provinsi padat industri seperti Jawa Timur (268 pendamping), Jawa Tengah (197 pendamping), Jawa Barat (265 pendamping), Sumatera Utara (110 pendamping) serta membangun pondasi awal di wilayah-wilayah potensial yang masih berkembang.

Langkah ini juga sejalan dengan visi besar pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, di mana peran pendamping halal menjadi krusial dalam mendampingi proses produk, memverifikasi dokumen, dan membina pelaku usaha memahami pentingnya standar halal-thayyib.

Dengan semangat "dari Aceh untuk Indonesia Halal", LP3H Yayasan Matahari tidak berhenti pada capaian angka, namun terus membangun kapasitas SDM, kolaborasi lintas sektor, dan digitalisasi sistem pendampingan halal secara berkelanjutan.

Pulau Demi Pulau Bergerak Bersama Menuju Indonesia Halal

Gerakan halal tak lagi milik pusat kota atau wilayah tertentu saja. Yayasan Matahari membuktikan bahwa komitmen terhadap proses produksi halal telah merata di seluruh penjuru negeri. Dari barat hingga timur, dari pulau besar hingga kepulauan kecil, sebanyak 2.022 pendamping halal yang tersebar di 34 provinsi telah teregistrasi dan siap mendampingi pelaku usaha di lapangan.

Data rekapitulasi persebaran pendamping menunjukan, hampir setengah pendamping di luar Jawa berasal dari Sumatera. Pulau Sumatera dengan 928 Pendamping terdaftar didominasi Aceh, Sumut, dan Sumsel menjadikan Sumatera sebagai wilayah non-Jawa terkuat dalam gerakan halal.

Berikut rincian jumlah pendamping yaitu Aceh: 437, Sumatera Utara: 110, Sumatera Selatan: 72, Lampung: 69, Sumatera Barat: 39, Riau: 54 dan sisanya Bengkulu, Jambi, Kepri, Babel.

Kantor pusat Yayasan Matahari yang terletak di Kota Banda Aceh ternyata memberi pengaruh langsung terhadap mobilisasi, pelatihan, dan penguatan jaringan pendamping di wilayah Sumatera. Dengan pusat keputusan berada di Aceh, program-program pengembangan pendamping cenderung lebih cepat menjangkau provinsi-provinsi sekitar, terutama dalam hal koordinasi dan manajemen SDM, pendekatan kelembagaan dengan instansi lokal, efisiensi rekrutmen dan pelatihan lapangan.

Bila dijumlahkan, wilayah Sumatera menyumbang 928 pendamping atau sekitar 46% dari total nasional — angka yang sebanding dengan posisi Aceh sebagai pusat penggerak gerakan halal Sumatera.

Karena letak Banda Aceh yang berada di ujung barat Pulau Sumatera, Yayasan Matahari secara strategis menumbuhkan jaringan di sekitar wilayah ini terlebih dahulu, sebelum berkembang ke pulau-pulau lain. Hal ini adalah bentuk natural expansion yang umum terjadi pada organisasi berbasis wilayah. Mulai dari pusat, meluas secara radial ke daerah sekitarnya

Dengan kantor pusat di Banda Aceh, Yayasan Matahari menjadikan Sumatera sebagai fondasi awal gerakan halal nasional. Infrastruktur, budaya, dan jaringan sosial yang tumbuh dari barat Indonesia inilah yang menciptakan kekuatan kolektif hampir setengah dari seluruh pendamping halal teregistrasi di bawah yayasan ini.

Fakta menarik bahwa Pulau Jawa menjadi jantung pertumbuhan halal berbasis UMKM, dengan dukungan kuat dari pesantren, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah daerah. Pulau Jawa dengan 829 Pendamping teregistrasi menjadi pulau dengan jumlah pendamping terbesar kedua secara total. Didominasi oleh Jawa Timur (268 pendamping), Jawa Barat (265 pendamping), dan Jawa Tengah (197 pendamping). Sisanya berasal dari DKI Jakarta, Banten dan Yogyakarta.

Kalimantan dengan 73 pendamping menunjukkan geliat positif meski secara geografis terpencar dan tantangan infrastruktur tinggi. Walau tersebar luas, semua provinsi Kalimantan telah memiliki pendamping teregistrasi, menandakan bahwa gerakan halal mulai menyentuh kawasan industri baru dan UMKM hulu.

Dengan kultur Islam yang kuat, Sulawesi dengan 103 Pendamping, aktif membangun jaringan pendamping meski infrastrukturnya belum sepadat Jawa. Perkembangan pesat di kota seperti Makassar dan Kendari menunjukkan Sulawesi punya potensi sebagai pusat halal Indonesia Timur.

Nusa Tenggara, Maluku, Papua dengan 89 Pendamping, wilayah Indonesia Timur ini menunjukkan komitmen luar biasa meski aksesnya terbatas. Meski termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), kehadiran puluhan pendamping adalah sinyal kuat bahwa halal adalah hak semua daerah, bukan hanya kota besar.

Yayasan Matahari: Dari Ujung Barat Indonesia, Untuk Nusantara

Yayasan Matahari adalah lembaga yang aktif membina dan merekrut Pendamping Proses Produksi Halal di seluruh Indonesia. Dengan basis di Banda Aceh, yayasan ini menjadi motor penggerak utama dalam mencetak pendamping halal berkualitas dan menjangkau pelaku usaha hingga pelosok desa.

Perannya bukan hanya administratif, tetapi juga edukatif dan transformatif. Melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak—mulai dari BPJPH, perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah—Yayasan Matahari memastikan bahwa proses sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, tetapi juga proses pembelajaran dan peningkatan mutu usaha.

Yayasan Matahari telah membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari ujung barat Nusantara. Dengan semangat kolaboratif dan jejaring nasional, yayasan ini mampu memperluas jangkauan pendampingan halal dari Aceh hingga Papua.

Tak hanya berhenti di angka, gerakan ini memberi dampak nyata: Pelaku UMK semakin paham pentingnya sertifikasi halal; Proses produksi menjadi lebih higienis, transparan, dan terpercaya; Masyarakat luas semakin yakin terhadap produk yang mereka konsumsi. []