-Ketegasan akhirnya mulai ditunjukan Presiden Joko Widodo terkait wacana penundaan pemilu yang telah bikin gaduh masyarakat. Jokowi secara tegas melarang para menterinya untuk bicara soal isu penundaan pemilu ini ke publik.

Hal ini dinilai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, sebagai putusan yang bijak. Terlebih pemerintah, DPR, dan KPU sudah bersepakat soal tanggal pelaksanaan Pemilu 2024.

"Itu sebuah langkah yang bijak, karena pemilu itu sudah ada jadwalnya dan jadwal itu sudah disepakati oleh DPR maupun pemerintah yaitu tanggal 14 Februari 2024," ucap Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).

Lebih lanjut, Fadli Zon meminta para menteri Jokowi untuk fokus dalam merealisasikan program. Supaya saat Jokowi mengakhiri jabatannya pada 2024, semua program sudah tuntas dijalankan.

"Sebaiknya fokus saja para menteri adalah untuk menyelesaikan apa yang menjadi rencana program realisasi program-program ke depan. Waktunya kan tinggal sebentar lagi, apa yang belum diimplementasikan, yang menjadi target, harus diselesaikan," imbuhnya.

Menurut Fadli Zon, jangan sampai waktu yang tersisa 2 tahun lagi ini justru habis dengan kegaduhan yang sebenarnya merupakan pepesan kosong. Terlebih jadwal pemilu sudah ada dan sudah disepakati.

Fadli menambahkan, apa yang disampaikan Jokowi menjadi bukti sekaligus penegasakan bahwa tidak ada permintaan dari pihak pemerintah terkait penundaan pemilu. Begitu juga dengan pribadi Jokowi.

"Artinya selama ini pernyataan Pak Jokowi sendiri kan tidak ada yang meminta penundaan, itu yang saya tahu. Dari menterinya kan yang meminta penundaan. Kecuali dari beliau langsung, tetapi setahu saya tidak ada pernyataan dari Pak Jokowi itu," paparnya.

"Dan permintaan itu menurut saya logis rasional harus didukung sehingga kita tidak akan dengar lagi menteri-menteri sibuk urusan penundaan pemilu, karena itu bukan tupoksinya mereka," tegas Fadli Zon.

Dalam rapat kabinet pada Selasa kemarin (5/4), Presiden Jokowi meminta para menteri untuk lebih sensitif dan memiliki empati terhadap kesulitan rakyat yang disebutnya terimbas dari situasi global saat ini.

Jokowi juga meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Terutama terkait soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," tegas Jokowi yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).