BANDA ACEH - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan tegas menindak praktik penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang kaya yang menikmati hasil bumi Indonesia, sementara dampak kerusakan lingkungan justru ditanggung masyarakat.

“Saya setuju banget dengan Presiden. Itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita. Tinggalnya di luar, bawa duitnya keluar. Apa yang kita dapat? Ya kerusakan,” kata Luhut.

Luhut menilai, praktik penguasaan lahan dalam skala sangat besar oleh satu pihak tidak mencerminkan tata kelola yang adil. Ia menyinggung penguasaan lahan ratusan ribu hektare oleh satu entitas sebagai persoalan serius dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.

“Bukan hanya menentang, saya saran pada Presiden untuk dicabut. Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200 ribu hektare tanah di sana. Itu tidak benar,” ujar Luhut.

Menurut Luhut, model pengelolaan seperti itu tidak memberikan manfaat optimal bagi rakyat, terutama di daerah.

Ia menyebut, keuntungan ekonomi justru dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat sekitar harus menanggung dampak kerusakan lingkungan.

Dalam konteks industri pulp dan kehutanan di Sumatra Utara, Luhut kembali menyinggung operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dinilainya tidak lagi relevan.

Ia menyebut telah menyampaikan langsung kepada Presiden agar lahan perusahaan tersebut dilepaskan untuk kepentingan publik.

“Sekalian saja Pak, di-relinquish tanahnya TPL itu sehingga petani bisa kerja di sana, rakyat,” kata Luhut.

Ia menilai lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif berbasis pertanian dan hortikultura yang lebih memberi nilai tambah bagi masyarakat lokal.

Luhut juga mengaitkan usulannya dengan program pemerintah di sektor pertanian modern.

Ia menyebut Presiden telah memerintahkan pengembangan genome sequencing dan industri perbenihan sebagai bagian dari penguatan sektor hortikultura di Humbang Hasundutan.

“Menurut saya Pak Presiden, karena sekarang Bapak sudah memerintahkan untuk membuat genome sequencing dan menjadi seeding industry, pabrik bibit untuk hortikultura di Humbang Hasundutan, ya sekalian saja Pak,” ujarnya.

Selain menyoroti pengelolaan sumber daya alam, Luhut menegaskan pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan. Ia mengingatkan agar kritik maupun tudingan disampaikan berdasarkan data yang jelas.

Baca Juga: Murka Dituding Punya Saham TPL, Luhut Tantang Penuduh Tunjukan Bukti Dihadapannya

Baca Juga: Sempat Hentikan Operasi TPL, Luhut Ungkap Dibuka Lagi karena Lobi

“Saya juga mengimbau, kita yang pejabat-pejabat tinggi jangan asal ngomong juga. Pakai data. Ada tidak datanya? Baru ngomong. Jangan asal nuduh, tidak elok itu,” kata Luhut.