BANDA ACEH -  Reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Senin (19/8/2024) kemarin menambah panjang daftar orang-orang dekat presiden terpilih Prabowo Subianto yang masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pada Senin kemarin, Jokowi setidaknya melantik enam orang dekat Prabowo sebagai pembantunya, sedangkan kursi menteri dari PDI-P yang mengusung Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 justru berkurang.

Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasonna Laoly yang merupakan kader PDI-P.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif yang diajukan PDI-P juga dicopot digantikan oleh Bahlil Lahadalia, politikus Partai Golkar yang juga pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Kursi Menteri Investasi yang ditinggalkan Bahlil lalu diduduki oleh Rosan Roeslani, ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Selain Rosan, dua personel TKN Prabowo-Gibran lainnya juga mendapatkan kursi di pemerintahan, yakni Direktur Media TKN Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika serta Juru Bicara TKN Hasan Nasbi yang dilantik menjadi kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Selain itu, ada juga Taruna Ikrar yang dilantik sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berkat rekomendasi Prabowo.

Sebelumnya, Jokowi juga telah melantik Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian pada Juli 2024.

Akomodasi pemerintahan Prabowo

Perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi kemarin menimbulkan pertanyaan karena terjadi dua bulan sebelum Jokowi lengser pada Oktober 2024 mendatang.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tidak memungkiri, reshuffle kabinet di penghujung jabatan ini dilakukan demi mendukung transisi pemerintahan.

"Pengangkatan menteri, wakil menteri dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif," ujar Ari kepada Kompas.com, Senin.

Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Grace Natalie, menambahkan, reshuffle Kabinet Indonesia Maju adalah bagian dari program berkelanjutan untuk mengakomodasi pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Menurut dia, reshuffle ini merupakan bagian dari sinkronisasi untuk pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka menuju Indonesia maju.

“Jadi saya pikir time frame-nya dilihatnya jangan hanya dua bulan nih kerjanya. Justru ini merupakan bagian dari program yang berkelanjutan,” kata Grace dalam siaran Obrolan Newsroom di YouTube Kompas.com, Senin.

Grace menambahkan, kerja-kerja para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga yang baru dilantik ini akan dilanjutkan di era Prabowo-Gibran kelak.

Oleh sebab itu, ia meminta publik tidak berasumsi bahwa reshuffle ini hanya akan berdampak selama dua bulan terakhir masa jabatan Jokowi.

Namun, ia tidak menjamin orang-orang dekat Prabowo tersebut bakal tetap bercokol di kabinet pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Apakah pribadinya, personelnya akan berlanjut di masa kepemimpinan presiden terpilih Bapak Prabowo, kita tunggu aja tanggal mainnya di Oktober nanti karena ini prerogatifnya Bapak Prabowo ya gitu, tapi programnya kerjanya berkelanjutan,” kata dia.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun mengakui, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran memang meminta agar formasi sejumlah pos kementerian diganti demi sinkronisasi antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo.

Ia pun menegaskan tidak ada motif Politik di balik perombakan kabinet kemarin.

“Itu ada beberapa pos yang kita minta untuk percepatan dalam rangka sinkronisasi untuk kelancaran pemerintahan baru nanti,” kata Dasco, Senin.

Lebih kental nuansa politik

Kendati demikian, Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai langkah Jokowi yang merombak susunan kabinet justru lebih kental dengan nuansa politik.

Menurut Adi, nuansa politik lebih terasa karena menteri yang diganti Jokowi adalah para kader yang terafiliasi dengan PDI-P, partai yang kini berseberangan dengan Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju (KIM), pendukung presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Reshuffle kali ini itu jauh lebih kentara nuansa politiknya, dibandingkan dengan nuansa peralihan transisi (pemerintah), ataupun ingin memperbaiki kinerja,” ujar Adi, Senin.

“Ini dianggap sebagai upaya bersih-bersih dari pemerintah saat ini, kepada kader-kader dari partai yang dinilai membelot, iman politiknya tak lagi seiman, kemudian beda mazhab, dan seterusnya,” kata dia.

Adi pun berpandangan upaya perbaikan kinerja kementerian/lembaga juga tidak begitu terlihat, karena masa pemerintahan Jokowi akan segera berakhir

Ia menilai, kecil kemungkinan para menteri dan kepala lembaga ditunjuk untuk memperbaiki kinerja institusinya hanya dengan sisa masa jabatan kurang dari 3 bulan.

“Saya kira waktu yang tersisa 2 bulan setengah ini, kan tidak bisa diharapkan untuk memperbaiki kinerja di kementerian yang sudah di-reshuffle kan,” ucap Adi.

Adi juga melihat perombakan kabinet kali ini sebagai upaya mengendalikan situasi politik di Tanah Air.

Ia mencontohkan, penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencerminkan Jokowi memberikan posisi strategis untuk Bahlil yang merupakan kandidat kuat ketua umum Partai Golkar.

Selain itu, Jokowi juga mencopot menteri dari PDI-P, yakni Yasonna Laoly, karena PDI-P berseberangan dengan Jokowi seusai Pilpres 2024.