- Pengamat politik Rocky Gerung menilai wacana 3 periode Presiden Joko Widodo tak hanya sekadar menyalahi konstitusi, tetapi juga tak nihilnya prestasi yang dimiliki oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Hal itu disampaikan Rocky Gerung dalam channel Youtubenya resminya pada Selasa (5/5/2022).

"Jadi bukan hanya sekedar menyalahi konstitusi, prestasinya gak ada ngapain diperpanjang?" jelas Rocky.

Dia juga menilai, Presiden Jokowi tak memiliki kesempatan untuk membela diri atau memberi alasan untuk memperpanjang jabatannya pada 2024 nanti.

Presiden Jokowi, jelas Rocky, juga menyebut menyimpan strategi karena dirinya takut dilengserkan dan diadili setelah tak lagi berkuasa.

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat setelah disuarakan oleh tiga ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Diantaranya yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Belakangan beredar isu bahwa ada campur tangan dari lingkaran terdekat Jokowi untuk mengangkat kembali wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pun disebut-sebut ikut mendorong sejumlah elite partai politik untuk menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024. Luhut disebut sempat menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkilfi Hasan yang belakangan juga mendukung wacana tersebut.

Belakangan, Luhut mengklaim berdasarkan big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Dia juga mengklaim mereka yang mendukung merupakan pemilih dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP sementara ketiga partai tersebut tegas menolak wacana penundaan pemilu.

Selain big data, Luhut juga menyinggung besaran anggaran pemilu senilai Rp110 miliar. Menurutnya, banyak rakyat yang tak mau jika uang tersebut dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.

"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut, Jumat (11/3).