Omnibus Law Kesehatan Atur Pemanfaatan Tenaga Medis Asing
Omnibus Law Kesehatan juga akan mengatur pembedaan rumah sakit pendidikan. JAKARTA --…
Omnibus Law Kesehatan juga akan mengatur pembedaan rumah sakit pendidikan. JAKARTA --…
IDI menilai Omnibus Law Kesehatan bisa memecah belah organisasi profesi. JAKARTA -- Badan…
Baleg sudah mengambil keputusan menyetujui Omnibus Law Kesehatan jadi inisiatif DPR.…
Ia mengaku kegentingan Perppu Cipta Kerja terkait mitigasi risiko ketidakpastian.…
Anggota DPR menilai Menkes pura-pura tidak tahu omnibus Kesehatan usulan pemerintah. …
Baleg mengaku proses Omnibus Law Kesehatan masih menyusun naskah akademik. JAKARTA -…
Baleg menilai ada kelemahan Indonesia dalam menghadapi sebuah krisis. JAKARTA -- Badan…
Mekanisme omnibus dikhawatirkan menimbulkan kerancuan dalam pengaturan regulasi. JAKARTA…
Kemenkes berharap ada transformasi kesehatan yang didukung UU terkait kesehatan. JAKARTA…
Masih ada 19-20 UU terkait pendidikan lain yang perlu dimasukkan. JAKARTA -- Ketua…
Baleg meminta Mendikbudristek membuka ruang dialog secara luas terkait RUU Sisdiknas.…
Baleg telah menetapkan 38 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2023. JAKARTA -- Menteri Hukum…
Tiga fraksi lainnnya hanya menyampaikan catatan jika RUU Sisdiknas masuk prioritas.…
Baleg DPR dan pemerintah tak memasukkan RUU Sisdiknas dalam Prolegnas Prioritas 2023.…
Baleg DPR dan pemerintah menyepakati 38 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2023. JAKARTA…
PKS mengingatkan RUU Sisdiknas usulan pemerintah jangan terkesan terburu-buru. JAKARTA --…
Rrevisi UU Sisdiknas akan mengintegrasikan tiga undang-undang. JAKARTA -- Wakil Badan…
Pemerintah mengusulkan empat RUU termasuk RUU Sisdiknas masuk Proglenas Prioritas.…
Baleg DPR menjelaskan, UU TPKS memiliki kelebihan dalam segi hukum acara. JAKARTA --…
Baleg DPR berharap segera merevisi UU ITE untuk memberi jaminan perlindungan rakyat.…
Baleg menyetujui RUU KIA dibahas lebih lanjut dalam pembicaraan bersama pemerintah.…
Revisi UU PPP dinilai hanya untuk mengamankan UU Cipta Kerja. JAKARTA -- Pakar hukum tata…
DPD siap memberikan pandangan politik hukum secara proporsional jika dibutuhkan. JAKARTA…
Baleg menyepakati 15 poin yang akan direvisi dalam Undang-Undang PPP. Baleg…
Assalamu'alaikum, Login ke akun kamu.
Assalamu'alaikum, Buat akun baru
Password akan dikirimkan ke email kamu.