JAKARTA — Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memodernisasi 160 sistem pemantauan bencana geologi gunung api. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memitigasi dampak erupsi yang dirasakan oleh masyarakat.
“Pada 2023, kami melakukan modernisasi 160 peralatan sistem pemantauan bencana geologi dan pengembangan enam pos pengamatan gunung api,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Wafid dalam konferensi pers bertajuk “Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024” yang dipantau di Jakarta, Jumat (19/1/2024).
Badan Geologi saat ini memiliki 74 pos pengamatan gunung api yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya terletak di Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur (NTT), Gunung Marapi di Sumatera Barat, dan Gunung Dukono di Maluku Utara.
Wafid menjelaskan modernisasi sistem pemantauan tersebut dilakukan terhadap peralatan sensor kegempaan (seismometer), sensor deformasi (GPS, tiltmeter), CCTV, IR/thermal camera, dan peralatan pendukung stasiun pemantauan.
Modernisasi bertujuan untuk menguatkan basis analisis dan interpretasi dalam membangun sistem monitoring dengan peralatan lebih baru, sistem informasi data dan analisis yang lebih cepat, hingga kemampuan respons lebih cepat dan efektif.
“Beberapa lokasi sudah kami survei, kemudian perlu titik-titik pemantauan, perlu pemasangan peralatan seismik maupun deformasi di sekitar puncak gunung api, itu akan terus kami lakukan,” kata Wafid.
Pada tahun 2023, Badan Geologi juga menambah 4 pemetaan geologi gunung api (total 116 peta), menambah 2 pemetaan kawasan rawan bencana gunung api (total 111 peta), dan menambah 6 unit pengembangan pos pengamatan gunung api (total 19 unit pos).
Selain modernisasi peralatan untuk mendeteksi erupsi gunung api, Badan Geologi juga memodernisasi teknologi informasi agar informasi letusan cepat masuk ke dashboard pemantauan.
Sistem pemantauan erupsi yang dimiliki oleh Badan Geologi terhubung langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga sistem pendeteksi dini atau early warning system bisa cepat sampai kepada masyarakat.
sumber : antara
Sumber: Republika
