Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengkonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa pemerintah memantau telepon seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) Raymundo Ramos.
MEXICO CITY — Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengkonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa pemerintah memantau telepon seorang aktivis hak asasi manusia (HAM). Dia mengatakan pada Kamis (23/2/2023), tindakan itu adalah bagian dari penyelidikan terhadap seorang tersangka anggota geng.
Lopez Obrador mengatakan pemerintah memiliki akses ke telepon aktivis terkemuka Raymundo Ramos. Akses ini diperoleh karena para pejabat sedang menyelidiki seorang tersangka kriminal yang diduga telah berbicara dengan aktivis tersebut.
“Warga negara ini … sedang berbicara di telepon dengan tersangka pengedar narkoba. Karena tersangka pengedar narkoba sedang diselidiki, kami memperoleh rekaman ini,” kata Lopez Obrador.
Sebuah laporan oleh kelompok hak digital Meksiko R3D bersama dengan kelompok pengawas digital yang berbasis di Toronto Citizen Lab bulan ini menuduh Meksiko meretas komunikasi Ramos pada 2020. Lembaga itu menerbitkan dokumen yang katanya menunjukkan militer memiliki akses ke pesan yang dikirim Ramos kepada wartawan menggunakan aplikasi Pegasus.
Lopez Obrador telah berulang kali membantah tuduhan bahwa pemerintahnya telah memata-matai para aktivis, jurnalis, dan oposisi. Dia menekankan tugas intelijen bekerja untuk memerangi kejahatan.
Tapi, pengakuan terbaru presiden Meksiko ini membenarkan laporan yang sebelumnya telah dibantah. Bahkan, dia mengakui pula Pusat Intelijen Nasional Meksiko terlibat dalam peretasan komunikasi Ramos.
Menurut Lopez Obrador, Badan intelijen biasanya berfokus pada tersangka penjahat. Mereka dapat menyadap telepon dengan otorisasi hakim.
Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang kasus Ramos tetapi mengatakan lebih banyak informasi akan diberikan di kemudian hari. Ramos telah lama mewakili korban pelanggaran militer di negara bagian Tamaulipas, tempat geng kriminal sering mengobarkan pertempuran berdarah.
sumber : Reuters
Sumber: Republika
