Presiden Mahasiswa UNADA Kritik Sikap DPR RI soal Kayu Pascabencana Aceh

BANDA ACEH – Presiden Mahasiswa (PEMA) Universitas Al Washliyah Darussalam (UNADA) Banda Aceh, Ali Hasyimi, menyayangkan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait penggunaan kayu oleh masyarakat saat bencana banjir melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra.

Ali Hasyimi menilai sikap DPR RI tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat yang sedang tertimpa musibah. Menurutnya, kayu yang terbawa arus banjir dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan mendesak, seperti memasak dan memperbaiki rumah yang hancur pascabencana.

“Saya melihat DPR RI hari ini tidak mencerminkan wakil rakyat, bahkan terkesan menjadi musuh rakyat. Kayu yang terbawa arus itu digunakan masyarakat untuk bertahan hidup, bukan untuk kepentingan lain,” kata Ali Hasyimi dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).

Ia menegaskan, seharusnya pemerintah, khususnya DPR RI, bersinergi dan berpihak kepada rakyat yang sedang dilanda bencana, bukan justru mempermasalahkan langkah-langkah darurat yang dilakukan masyarakat demi keselamatan dan kelangsungan hidup mereka.

Selain itu, Ali Hasyimi juga menyoroti penanganan bencana banjir di Aceh dan wilayah Sumatra yang dinilainya tidak transparan. Ia menduga adanya hal-hal yang ditutup-tutupi oleh pemerintah pusat dan DPR RI terkait status bencana tersebut.

“Bencana di Aceh dan Sumatra hari ini terkesan tidak dibuka secara terang. Ada apa sebenarnya? Apakah ada kepentingan tertentu sehingga Presiden Prabowo belum menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional hingga hari ini?” ujarnya.

Ali Hasyimi juga menyatakan, apabila pemerintah Indonesia merasa tidak mampu menangani bencana secara optimal, seharusnya membuka diri terhadap bantuan internasional, bukan justru meremehkan atau mengejek bantuan dari luar negeri.

Lebih lanjut, ia turut menyesalkan adanya dugaan tindakan intimidasi terhadap jurnalis saat peliputan bencana. Menurutnya, seorang jurnalis Kompas TV diduga mengalami intimidasi oleh oknum TNI saat meliput banjir di Aceh Tamiang, termasuk perampasan telepon genggam dan penghapusan video liputan.

“Ini sangat kami sayangkan. Jika benar TNI kuat bersama rakyat, maka kebebasan pers harus dilindungi, bukan justru diintimidasi,” tegasnya.

Ali Hasyimi berharap pemerintah pusat, DPR RI, dan seluruh pemangku kebijakan dapat lebih berpihak kepada rakyat, bersikap transparan dalam penanganan bencana, serta menjamin perlindungan terhadap jurnalis yang menjalankan tugasnya di lapangan. []