Soal Keanggotaan Nato, Erdogan Dialog dengan Firlandia dan Swedia Terkait Kurdi dan Gulen

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
ADVERTISEMENTS

Turki sempat menolak Firlandia dan Swedia bergabung dalam Nato

ADVERTISEMENTS

ISTANBUL – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengadakan panggilan telepon dengan para pemimpin Firlandia dan Swedia pada Sabtu (21/5). Pembicaraan itu membahas keprihatinannya tentang organisasi teroris.

ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS


Turki mengatakan Swedia dan Finlandia menampung orang-orang yang terkait dengan kelompok militan Kurdistan Workers Party (PKK) dan pengikut Fethullah Gulen yang dituduh pemerintah Turki mengatur upaya kudeta 2016.

ADVERTISEMENTS
ADVETISEMENTS


Erdogan menyatakan kepada Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson, bahwa Turki mengharapkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kekhawatirannya.

ADVERTISEMENTS


Erdogan juga mengatakan embargo ekspor senjata yang dikenakan pada Turki setelah serangan Suriah pada 2019 harus dicabut. Sedangkan Andersson mengatakan, menghargai panggilan itu dan Swedia berharap untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Turki.

ADVERTISEMENTS


“Saya menekankan bahwa Swedia menyambut baik kemungkinan kerjasama dalam perang melawan terorisme internasional dan menekankan bahwa Swedia jelas mendukung perang melawan terorisme dan daftar teroris PKK,” ujar Andersson dalam sebuah pernyataan.

ADVERTISEMENTS


Dalam panggilan lain, Erdogan mengatakan kepada Presiden Finlandia Sauli Niinisto, bahwa gagal menangani organisasi teroris yang menjadi ancaman bagi sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tidak akan sesuai dengan semangat aliansi itu. Sedangkan Niinisto mengatakan mengadakan pembicaraan terbuka dan langsung dengan Erdogan. Dia setuju untuk melanjutkan dialog yang erat. 

ADVETISEMENTS


Turki mengejutkan sekutu NATO pekan lalu dengan keberatan atas pengajuan bergabung kedua negara ke aliansi militer itu. Namun para pemimpin Barat telah menyatakan keyakinannya bahwa keberatan Ankara tidak akan menjadi penghalang jalan bagi proses keanggotaan.


Semua 30 negara NATO harus memberikan persetujuan sebelum anggota baru dapat diterima. Setelah prosedur itu selesai, baru anggota baru mendapat manfaat dari jaminan keamanan kolektif.   

sumber : Reuters

Sumber: Republika

ADVERTISEMENTS
x
ADVERTISEMENTS
Exit mobile version